Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinasti Politik di Solo

image-profil

image-gnews
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan bakal calon Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa (kanan) memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan bakal calon Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa (kanan) memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

Paulus Mujiran
Alumni Pascasarjana Universitas Diponegoro

Putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bersama pasangannya, Teguh Prakosa, resmi mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah "menjegal" Wakil Wali Kota Achmad Purnomo berkat cawe-cawe Jokowi. Ini menjadi torehan dinasti politik pertama Presiden Jokowi di kota kelahirannya, Solo.

Langkah Gibran menjadi calon Wali Kota Solo membangkitkan ingatan publik akan politik dinasti yang selalu marak menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Langkah Gibran, seperti halnya anak-anak pejabat pada umumnya, tidaklah salah. Juga tidak ada undang-undang yang dilanggar terkait dengan keinginan melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang juga pernah menjadi Wali Kota Solo.

Bahkan Gibran-Teguh berpotensi menjadi calon tunggal di Kota Bengawan. Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalani oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan karena kekuasaan diwariskan secara menurun kepada anak meski melalui mekanisme pilkada. Menurut A.G.N. Dwipayana (2016), tren kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional.

Bentuk sistem patrimonial mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang sistem merit dan prestasi. Anak dan keluarga masuk ke institusi yang telah disiapkan partai politik. Dalam demokrasi, politik dinasti harus dihindari karena maraknya politik semacam ini menyebabkan proses perekrutan dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan, bahkan macet. Menjadikan partai sebagai mesin politik pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sebagai rekrutmen politik.

Proses perekrutan, yang semestinya didasari oleh kemampuan dan kompetensi, justru didasarkan pada popularitas, kekayaan calon, dan nama besar keluarga untuk meraih kemenangan. Hal itu memicu calon instan yang berasal dari pengusaha, anak pejabat, serta kerabat pejabat yang merasa bagian dari "darah biru" kekuasaan tanpa melalui kaderisasi. Jika kader harus merangkak dari bawah, mulai dari struktur ranting, calon dari dinasti bisa langsung menembus ke elite kekuasaan. Sebagai anak pejabat, mereka tidak perlu bersusah payah berinvestasi di bidang sosial dan politik untuk mendapat dukungan rakyat.

Akibatnya, kader andal partai yang sudah berjuang lama tersingkirkan dan digantikan oleh kader instan dengan modal popularitas dan kekerabatan. Ini menutup kesempatan kader berkualitas yang sudah lama berjuang dari bawah membesarkan partainya. Dengan model politik ini, sulit mewujudkan demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang bersih. Fungsi kontrol juga tidak berjalan efektif sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan LIPI (2016), politik dinasti mempunyai beberapa model. Pertama, model regenerasi, seperti arisan keluarga, yakni satu keluarga memimpin suatu daerah tanpa jeda, mirip seperti regenerasi. Kedua, model lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Sang kakak, misalnya, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; sang adik menjadi bupati; dan adik yang lain memegang jabatan sebagai kepala dinas. Ketiga, model lintas daerah, ketika satu keluarga memegang jabatan kepala daerah di daerah yang berbeda-beda.

Adapun berdasarkan tipologinya, politik dinasti berbentuk populisme, figur populer karena faktor keturunan; octopussy, yang sengaja membentuk sinergi aktor formal dengan informal; tribalisme, yang berdasarkan klan politik; serta feodalisme, yang berdasarkan status mantan kerajaan. Dengan demikian, politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten dapat duduk di kursi kekuasaan. Sebaliknya, orang yang kompeten tidak dipakai karena bukan anggota keluarga.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan ketika semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi membolehkan warga negara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pemimpin publik. Karena itu, kekuasaan di tangan rakyat politik dinasti tidak dikenal di negara kita yang menganut asas demokrasi. Indonesia bukan monarki, yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Politik dinasti juga bertentangan dengan budaya demokrasi karena tren ini mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Dalam perspektif Ibnu Khaldun (1332-1406), politik dinasti dinamai ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah karena pada umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki kekerabatan dengan bawahannya.

Tapi, Ibnu Khaldun mengingatkan, politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara. Dalam konteks demokrasi modern, hal ini menjadi masalah serius karena dapat mematikan filosofi demokrasi sebagai kekuasaan dari rakyat. Politik dinasti pada saatnya akan mengganggu checks and balances antar-lembaga. Rasa ewuh pakewuh menghambat fungsi kontrol karena jabatan publik dikuasai keluarga besar. Itulah dinamika politik dinasti yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024