Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Dinasti Era Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa saat di Kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Kota Semarang, pada Jumat, 17 Juli 2020. Sebelum menjadi anggota DPRD Solo, Teguh Prakosa merupakan seorang guru olahraga di SMK Bhineka Karya Solo tahun 1986 hingga 2009. TEMPO/Jamal A. Nashr
Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa saat di Kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Kota Semarang, pada Jumat, 17 Juli 2020. Sebelum menjadi anggota DPRD Solo, Teguh Prakosa merupakan seorang guru olahraga di SMK Bhineka Karya Solo tahun 1986 hingga 2009. TEMPO/Jamal A. Nashr
Iklan

Keputusan merestui anak dan menantu menjadi calon kepala daerah menandakan Presiden Joko Widodo telah tertular virus nepotisme dan politik dinasti. Ia mengulangi kesalahan para elite politik yang mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan sanak-familinya pada jabatan strategis.

Anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon Wali Kota Solo, tempat Jokowi mulai meniti karier politiknya. Gibran berpeluang besar menjadi calon wali kota tanpa lawan. Sebab, semua partai, kecuali Partai Keadilan Sejahtera, kompak mendukung dia. Tanpa pengaruh Jokowi, Gibran yang “masih hijau” dalam politik sulit mendapatkan dukungan sebanyak itu.

Pada awalnya, jalan politik Gibran tak mulus. Pengurus daerah PDI Perjuangan sempat menyokong Achmad Purnomo, wakil wali kota saat ini, untuk menjadi calon Wali Kota Solo. Tapi pengurus pusat partai banteng meredam riak itu. Yang tidak elok, Purnomo mendapat kabar dia gagal memperoleh rekomendasi partai justru dari Jokowi, ketika diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebagai fasilitas negara, milik semua rakyat, Istana Kepresidenan seharusnya tak menjadi tempat membicarakan urusan politik partai tertentu.

Jokowi seharusnya menjadi model bagi anak dan menantunya yang hendak menempuh suluk politik. Jokowi menjadi tokoh fenomenal karena mematahkan mitos bahwa sirkulasi politik hanya bisa berpusar di lingkaran elite. Jokowi yang bukan “siapa-siapa” berhasil menembus dinding kekuasaan yang lama kedap. Bermodal reputasi dan popularitas, setelah memimpin Solo, Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kala itu, sempat bersemi optimisme bahwa sistem demokrasi di Indonesia akan terus membuka jalan bagi putra-putri terbaik negeri ini. Sayangnya, di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi sendiri yang memadamkan optimisme itu. Tak hanya di Solo, Jokowi merestui menantunya yang masih belia, Bobby Afif Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan.

Sampai titik ini, Jokowi tak hanya mendorong keluarganya mengambil jalan pintas, serta membiarkan pemilih lokal kehilangan kesempatan mendapatkan pemimpin yang lebih berpengalaman. Jokowi juga sulit dibedakan dengan tokoh lain yang mulai membangun dinasti politiknya. Selain Jokowi, misalnya, ada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merestui putrinya, Siti Nur Azizah, menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendorong putranya, Hanindhito Himawan Pramana, menjadi calon Bupati Kediri, Jawa Timur. Di luar Jawa, sejumlah kepala daerah juga menyokong sanak-familinya bertarung dalam pilkada serentak tahun ini. Bila menang, mereka bakal menambah panjang daftar 117 kepala dan wakil kepala daerah dari “dinasti politik” dalam lima tahun terakhir.

Andai saja Jokowi menahan diri untuk tidak mencalonkan sanak-familnya ketika masih berkuasa, dia tak hanya akan terbebas dari tuduhan membangun dinasti politik. Lebih jauh lagi, Jokowi bakal dikenang sebagai pemimpin yang turut membangun demokrasi Indonesia—khususnya sistem sirkulasi politik—yang lebih adil dan terbuka bagi semua warga negara.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024