Politik Dinasti Era Jokowi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa saat di Kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Kota Semarang, pada Jumat, 17 Juli 2020. Sebelum menjadi anggota DPRD Solo, Teguh Prakosa merupakan seorang guru olahraga di SMK Bhineka Karya Solo tahun 1986 hingga 2009. TEMPO/Jamal A. Nashr

Keputusan merestui anak dan menantu menjadi calon kepala daerah menandakan Presiden Joko Widodo telah tertular virus nepotisme dan politik dinasti. Ia mengulangi kesalahan para elite politik yang mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan sanak-familinya pada jabatan strategis.

Anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon Wali Kota Solo, tempat Jokowi mulai meniti karier politiknya. Gibran berpeluang besar menjadi calon wali kota tanpa lawan. Sebab, semua partai, kecuali Partai Keadilan Sejahtera, kompak mendukung dia. Tanpa pengaruh Jokowi, Gibran yang “masih hijau” dalam politik sulit mendapatkan dukungan sebanyak itu.

Pada awalnya, jalan politik Gibran tak mulus. Pengurus daerah PDI Perjuangan sempat menyokong Achmad Purnomo, wakil wali kota saat ini, untuk menjadi calon Wali Kota Solo. Tapi pengurus pusat partai banteng meredam riak itu. Yang tidak elok, Purnomo mendapat kabar dia gagal memperoleh rekomendasi partai justru dari Jokowi, ketika diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebagai fasilitas negara, milik semua rakyat, Istana Kepresidenan seharusnya tak menjadi tempat membicarakan urusan politik partai tertentu.

Jokowi seharusnya menjadi model bagi anak dan menantunya yang hendak menempuh suluk politik. Jokowi menjadi tokoh fenomenal karena mematahkan mitos bahwa sirkulasi politik hanya bisa berpusar di lingkaran elite. Jokowi yang bukan “siapa-siapa” berhasil menembus dinding kekuasaan yang lama kedap. Bermodal reputasi dan popularitas, setelah memimpin Solo, Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014.

Kala itu, sempat bersemi optimisme bahwa sistem demokrasi di Indonesia akan terus membuka jalan bagi putra-putri terbaik negeri ini. Sayangnya, di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi sendiri yang memadamkan optimisme itu. Tak hanya di Solo, Jokowi merestui menantunya yang masih belia, Bobby Afif Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan.

Sampai titik ini, Jokowi tak hanya mendorong keluarganya mengambil jalan pintas, serta membiarkan pemilih lokal kehilangan kesempatan mendapatkan pemimpin yang lebih berpengalaman. Jokowi juga sulit dibedakan dengan tokoh lain yang mulai membangun dinasti politiknya. Selain Jokowi, misalnya, ada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merestui putrinya, Siti Nur Azizah, menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendorong putranya, Hanindhito Himawan Pramana, menjadi calon Bupati Kediri, Jawa Timur. Di luar Jawa, sejumlah kepala daerah juga menyokong sanak-familinya bertarung dalam pilkada serentak tahun ini. Bila menang, mereka bakal menambah panjang daftar 117 kepala dan wakil kepala daerah dari “dinasti politik” dalam lima tahun terakhir.

Andai saja Jokowi menahan diri untuk tidak mencalonkan sanak-familnya ketika masih berkuasa, dia tak hanya akan terbebas dari tuduhan membangun dinasti politik. Lebih jauh lagi, Jokowi bakal dikenang sebagai pemimpin yang turut membangun demokrasi Indonesia—khususnya sistem sirkulasi politik—yang lebih adil dan terbuka bagi semua warga negara.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.