Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surat Jalan

image-profil

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia

@mpujayaprema

Surat jalan itu penting sekali. Banyak ragamnya. Cobalah lacak di “Mbah Google”, ada puluhan contoh surat jalan. Bukan hanya untuk keperluan bepergian, juga untuk mengangkut barang, membawa kayu bakar, mengangkut pasir, menjual sapi. Semua membutuhkan surat keterangan jalan. Apalagi di saat pandemi Covid-19, wajib ada.

Bulan lalu saya perlu surat jalan ke kota yang sedang berstatus pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19. Berangkat pagi sekali, Kepala Desa belum pulang dari mancing. Tapi formulir surat jalan sudah tersedia, tinggal diisi kolom-kolomnya. Istri Kepala Desa cuma menanyakan keperluan saya ke kota. Saya sebutkan, membeli obat. Lalu, surat diteken istri Kepala Desa. Kata dia, toh tak ada yang peduli siapa tanda tangan. Kan sudah ada kop surat dan stempel. Bayar Rp 5.000, lebih murah dari surat jalan jika menjual sapi ke pasar hewan.

Sekarang saya paham, betapa pentingnya Joko Tjandra membutuhkan surat jalan ketika hendak ke Pontianak naik pesawat terbang. Di bandara tentu ditanyakan surat jalan, juga surat bebas Covid-19. Surat bebas Covid-19 ia peroleh dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atas nama Joko Soegiarto, pekerjaan konsultan, beralamat di Mabes Polri. Ini sesuai dengan surat jalan dengan pekerjaan yang sama. Cuma di surat jalan namanya lengkap, Joko Soegiarto Tjandra. Sesuai dengan e-KTP yang sudah dipegangnya.

Dengan kop resmi dari markas besar kepolisian dan ditandatangani seorang brigadir jenderal polisi, surat jalan ini tak pantas diragukan. Bahwa belakangan orang diberi tahu instansi setingkat biro di bawah Badan Reserse Kriminal Polri tak dibenarkan membuat surat jalan, meski untuk lingkup intern kepolisian sekalipun, itu informasi yang cukup diketahui secara intern pula.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekarang yang saya pikirkan, berapa Joko Tjandra membayar surat jalan itu? Apakah cukup Rp 5.000? Atau, seperti penjual ternak yang membutuhkan surat jalan dari Kepala Desa, yang membayar sampai Rp 100 ribu dengan alasan harga seekor sapi paling murah Rp 5 juta? Pasti saya tak menemukan jawaban, bahkan jawaban mungkin tak ada, sampai Brigjen Prasetijo Utomo, yang membuat surat jalan itu, selesai diperiksa.

Ya, sudahlah. Lalu pikiran saya beralih, kok ada yang bisa membocorkan surat itu? Surat jalan yang pernah saya cari, cuma dilihat petugas pemeriksa di batas kota, lalu dikembalikan. Saya yakin istri Kepala Desa tak punya arsipnya. Kenapa surat jalan sang jenderal untuk sang buron tiba-tiba ada kopiannya, dipegang oleh Boyamin Saiman, lalu diserahkan ke DPR? Boyamin ini Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia.

Apakah Prasetijo Utomo kurang cermat untuk menipu? Sudah jelas dia tak berhak membuat surat seperti itu. Lagi pula penerima surat bukan staf atau karyawan sipil di kepolisian. Artinya, surat ini jelas mengada-ada. Lha kok tak dianggap “surat jalan palsu” sehingga tidak usah menyimpan arsipnya?

Pikiran liar saya lantas menduga, pihak Joko Tjandra yang membocorkan surat itu. Untuk keperluan apa surat itu dibocorkan, saya tak mau berpikir lagi. Saya yakin seorang koruptor yang jadi buron pasti selalu ingin membuat gaduh dan mengobok-obok instansi resmi untuk menunjukkan aparat hukum kita bisa dipermainkan.

Saya menutup pikiran lain bahwa surat jalan sang jenderal ini sesungguhnya dikerjakan sebuah tim, sehingga nomor surat dan lain-lainnya resmi tersimpan di kantornya. Kalau hal itu saya pikirkan, berarti saya berpikir negatif tentang instansi kepolisian. Ada banyak yang terlibat dalam tim, dan “uang mengalir sampai jauh”.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024