Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rancangan Undang-Undang tanpa Bohir

Oleh

image-gnews
Iklan

TERPENTALNYA Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari agenda Program Legislasi Nasional 2020 menunjukkan betapa bebalnya para politikus kita. Dalam menentukan prioritas pembuatan undang-undang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa seenaknya mengabaikan aspirasi masyarakat, termasuk para korban.

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejatinya sangat mendesak. Kalangan masyarakat sipil mendorong rancangan tersebut sejak 2016, tak lama setelah gadis berusia 13 tahun dibunuh dan diperkosa oleh 14 pemuda di Bengkulu. Sejak saat itu, penambahan kasus kekerasan seksual kian mengkhawatirkan. Per tahun kasusnya rata-rata meningkat 13 persen. Terakhir, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat, sepanjang 2019, terjadi 4.898 kasus kekerasan seksual di ranah privat dan komunitas.

Lewat lobi-lobi panjang, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akhirnya menjadi inisiatif DPR pada 2017. Draf undang-undang itu mengatur pidana atas pelbagai jenis kekerasan, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, perkawinan paksa, dan penyiksaan dalam rumah tangga. Draf undang-undang ini juga mengatur perlindungan atas hak korban ketika kekerasan telanjur terjadi. Jaminan bagi keselamatan korban ini amatlah penting. Sebab, selama ini, sebagian besar kasus kekerasan tak terungkap karena korban tak berani melapor.

Sejak awal, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendapat penolakan dari kalangan politikus Islam konservatif. Di DPR, yang terang-terangan menolak adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Politikus partai itu menuding RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bakal melegalkan hubungan seksual di luar nikah, hubungan sesama jenis (homoseksual), dan praktik aborsi. Mereka juga membangun opini bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bakal mengkriminalkan para pengkritik pergaulan bebas. Padahal tak ada satu pun pasal dalam rancangan itu berbunyi demikian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, politikus dari partai yang selama ini mengklaim liberal, sekuler, atau pluralis pun tak serius mengupayakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Suara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Senayan, misalnya, nyaris tak terdengar. Begitu pula suara fraksi pendukung pemerintah lainnya. Padahal jumlah mereka di DPR jauh lebih banyak ketimbang kelompok Islam konservatif. Dari total 26 anggota Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hanya dua orang yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Belakangan, partai-partai nasionalis sekuler pun malah segendang sepenarian dengan partai Islam konservatif.

Dalih Panitia Kerja bahwa pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak bisa dilanjutkan karena tak ada titik temu terdengar mengada-ada. Itu lebih mencerminkan kemalasan dan ketidakpedulian para politikus terhadap korban. Bandingkan dengan semangat mereka membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta draf omnibus law Cipta Kerja. Revisi Undang-Undang KPK, misalnya, bisa selesai dalam 12 hari pada September tahun lalu. Padahal, di luar gedung DPR, masyarakat menentang keras revisi undang-undang untuk mengebiri lembaga antikorupsi itu.

Kini wajar bila orang beranggapan bahwa DPR hanya bersemangat meloloskan undang-undang yang menguntungkan para politikus atau RUU yang didukung para “bohir”. Maka nasib sial menimpa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tanpa “sponsor”, betapapun itu sangat diperlukan masyarakat dan korban. Ketika saluran aspirasi resmi di gedung DPR tersumbat, jangan salahkan masyarakat bila mereka kembali beramai-ramai turun ke jalan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024