Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komplotan Pelindung Joko Tjandra

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Iklan

Sanksi etik jelas tak cukup untuk menghukum komplotan polisi pelindung Joko Soegiarto Tjandra, buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali yang dengan leluasa keluar-masuk Indonesia. Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis harus memeriksa dan menjerat semua personelnya yang terlibat dalam skandal Joko Tjandra ini dengan delik pidana.

Katebelece Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, yang beredar di publik dalam sepekan terakhir, menjadi kepingan baru dugaan keterlibatan polisi dalam skandal baru sang Joker—julukan Joko Tjandra. Berjudul surat jalan, warkat tertanggal 18 Juni 2020 itu menjadi modal Joko untuk terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, sehari kemudian. Rabu lalu, Kapolri mencopot Prasetijo dan menahannya selama 14 hari untuk menjalani pemeriksaan dugaan menerbitkan surat jalan tanpa seizin atasan.

Kasus ini jelas lebih dari urusan pelanggaran menerbitkan surat jalan tanpa izin atasan. Bau anyir adanya persekongkolan penyelenggara negara, termasuk penegak hukum, sebenarnya sudah tercium sejak kepulangan Joko mencuat pada pekan pertama Juni lalu. Kala itu, tersiar kabar bahwa Joko telah mendaftarkan peninjauan kembali atas kasus yang membelitnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belakangan terungkap bahwa National Central Bureau (NCB) Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri, diam-diam menghapus nama Joko dari database daftar pencarian orang.

Menerima pemberitahuan dari NCB pada awal Mei lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi pun menyusul dengan mencoret nama Joko dari Sistem Perlintasan. Mendapat karpet merah untuk berkeliaran di Ibu Kota, buron kejaksaan ini tak hanya bisa mengurus perkara hukumnya, tapi juga mengantongi kartu tanda penduduk dan paspor baru dengan identitas berbeda. Rangkaian peristiwa itu jelas bukan kebetulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepolisian harus mengusut tuntas skandal ini, termasuk memeriksa penghapusan nama Joko Tjandra dari database DPO Interpol yang ditengarai melibatkan Sekretaris NCB Interpol Polri Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo. Para jenderal ini patut diduga menghalangi penyidikan dan penahanan yang diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan mereka tak hanya membuat wajah kepolisian hitam legam, tapi juga mengangkangi hukum.

Pengusutan juga harus dilakukan terhadap dugaan adanya suap dalam skenario melindungi Joko. Sulit membayangkan bos perusahaan properti dengan aset triliunan rupiah tersebut mendapat beraneka “layanan” secara gratis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan di antara sejumlah orang yang ada kaitannya dengan kasus ini.

Komisi Yudisial juga harus mengawal ketat sidang peninjauan kembali perkara Joko yang kini bergulir di Mahkamah Agung. Ada dugaan bahwa penghapusan nama dari daftar pencarian orang dan sistem perlintasan keimigrasian hanyalah langkah awal untuk membatalkan vonis 2 tahun penjara yang 11 tahun lalu menjadikan Joko sebagai pelarian kejaksaan. Ketika berbagai manuver Joko ini membuahkan hasil, di situlah matinya keadilan di negeri ini. *

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024