Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Pemburu Koruptor Dadakan

image-profil

image-gnews
Iklan

Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum pada Indonesia Corruption Watch

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. berencana mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor. Ide ini muncul setelah masyarakat dihebohkan dengan kehadiran Joko Tjandra, buron kasus korupsi cessie Bank Bali, yang mendaftarkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat dari Menteri ini tidak berbanding lurus dengan realitas kinerja penegak hukum. Untuk itu, pembentukan tim tersebut layak ditinjau ulang.

Pada dasarnya ide untuk membentuk Tim Pemburu Koruptor bukan pertama ini dibicarakan. Pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim ini juga pernah dibentuk pada 2004. Saat itu pembentukan tim digagas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Alasan yang digunakan serupa dengan saat ini, yakni maraknya pelaku korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum. Namun, kinerja tim ini masih jauh dari harapan, praktis dalam rentang waktu lima tahun tim ini hanya berhasil menangkap satu orang buron kelas kakap, yakni David Nusa Wijaya, tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada awal 2006. Evaluasi atas kinerja tim ini tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah sehingga wajar jika masyarakat ragu akan niat dari Menteri Hukum untuk kembali mengaktifkan tim tersebut.

Dalam hal ini terlihat sekali bahwa pemerintah gagal untuk menempatkan persoalan utama sebelum tiba pada kesimpulan membentuk Tim Pemburu Koruptor. Hal yang mendasari sengkarut pencarian buron sebenarnya terletak pada penegak hukum itu sendiri. Ambil contoh pada pencarian Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak enggan untuk mencari tersangka penyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum itu, padahal Harun sudah terang benderang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Kejaksaan pun kehilangan taji saat buron kasus korupsi Bank Bali, Joko Tjandra, dapat lalu-lalang untuk membuat kartu tanda penduduk dan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali kasusnya di pengadilan.

Selain itu, pola koordinasi antar-lembaga negara terkait dengan pencarian buron juga harus diperhatikan secara serius, terutama pada bagian keimigrasian. Sepanjang tahun ini, pemberitaan penegakan hukum selalu diwarnai dengan kebobrokan sistem imigrasi. Penting untuk ditegaskan bahwa salah satu fungsi keimigrasian, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Keimigrasian, adalah penegakan hukum. Namun, dalam perkara Harun Masiku dan Joko Tjandra, kelembagaan imigrasi malah menjadi hambatan atau penghalang penegak hukum ketika ingin menangkap para buron.

Pemerintah semestinya memahami bahwa masalah yang kerap dikeluhkan penegak hukum dalam menangkap buron kasus korupsi adalah minimnya perjanjian hukum timbal balik (MLA) dan perjanjian ekstradisi antar-negara. Untuk MLA, Indonesia baru menjalin kerja sama dengan 10 negara. Proses MLA ini juga tidak bisa dipandang akan selesai hanya dengan mengandalkan kesepakatan antar-negara, tapi juga mesti melewati proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang. Perjanjian ekstradisi pun serupa. Indonesia baru menjalin kerja sama dengan delapan negara. Sudah barang tentu ini akan menyulitkan dan mempersempit gerak penegak hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, pemerintah dan penegak hukum seharusnya juga dapat memanfaatkan celah untuk tetap memaksimalkan pencarian dan penangkapan buron. Cara yang dapat ditempuh adalah melalui langkah diplomasi dan menjaga hubungan baik dengan penegak hukum negara lain. Ambil contoh pada proses penangkapan Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobolan Bank BNI, di Serbia. Pemerintah nyatanya tetap bisa meminta Maria diekstradisi meskipun Indonesia tidak memiliki MLA ataupun perjanjian ekstradisi dengan Serbia.

Penegak hukum pun juga harus aktif menjalin hubungan baik dengan otoritas keamanan negara lain. Hal ini pernah terbukti berhasil saat KPK menggandeng Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dalam pengusutan kasus korupsi KTP elektronik. Saat itu FBI berperan untuk mengumpulkan dan mencari bukti, khususnya yang terkait dengan aset milik Johannes Marliem. Potret baik seperti ini mesti ditiru oleh kepolisian dan kejaksaan agar mereka tidak hanya bergantung pada alasan klasik formal perihal MLA dan perjanjian ekstradisi.

Dalam momentum seperti saat ini, kita perlu mengingatkan kembali pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Rancangan ini akan menjadi terobosan hukum sekaligus jawaban konkret atas sengkarut masalah buron kasus korupsi. Legislasi ini nantinya akan berfokus pada aset pelaku kejahatan yang dapat dijadikan obyek dalam persidangan sehingga tidak lagi bergantung pada kehadiran terdakwa dalam persidangan. Selain itu, rancangan ini mengadopsi model pembalikan beban pembuktian sehingga proses perampasan aset hasil kejahatan dapat lebih mudah dilakukan.

Harus diakui bahwa praktik penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Untuk itu, daripada membentuk Tim Pemburu Koruptor yang berujung pada pemborosan anggaran, lebih baik pemerintah mengevaluasi kinerja Kementerian Hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024