Salah Resep Mengobati Maskapai

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Calon penumpang pesawat menggunakan pelindung wajah saat melintas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 9 Juli 2020. Pihak pengelola bandara tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Kebijakan pemerintah menggencarkan perjalanan dinas dan rapat di luar kota untuk membantu bisnis maskapai penerbangan yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tak hanya salah sasaran, tapi juga salah arah. Selain memboroskan anggaran di kala situasi sulit, kebijakan itu belum tentu berhasil menolong industri penerbangan kita. 

Adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meluncurkan kebijakan tidak tepat itu. Melalui surat edaran, kedua kementerian itu mendorong para pejabat dan aparat sipil negara untuk mulai beramai-ramai melakukan perjalanan dinas. Kementerian Koordinator Kemaritiman bahkan menunjuk delapan daerah wisata sebagai lokasi rapat-rapat dinas tujuh kementerian dan badan yang ada di bawah koordinasinya. 

Pemerintah menghitung anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk perjalanan dinas itu bakal menggerakkan kembali bisnis penerbangan, hotel, dan layanan lainnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali, Lombok, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Batam, Likupang, dan Banyuwangi. Ratusan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta empat kementerian lainnya dibayangkan bakal berbondong-bondong naik pesawat, menyewa hotel, dan membelanjakan dananya di sana. 

Sekilas, kebijakan itu terdengar sungguh brilian. Masalahnya, kedatangan rombongan pejabat dari Jakarta ke daerah-daerah, tatkala pagebluk masih belum mereda seperti sekarang, sungguh berisiko. Apalagi banyak orang yang diduga terjangkit virus corona tak bakal terdeteksi dengan rapid test antibodi yang kini jadi syarat membeli tiket pesawat. 

Selain itu, kegiatan dinas pemerintah biasanya dipusatkan di satu-dua hotel berbintang saja. Dampak lebih jauh dari belanja dana perjalanan dinas ini untuk ribuan toko kecil penjual oleh-oleh atau warung makan khas di daerah wisata tak terlalu nyata benar. Di atas kertas, kunjungan kedinasan ini diharapkan memicu peningkatan animo khalayak ramai untuk berwisata beramai-ramai. Tapi itu pun masih amat spekulatif.

Walhasil, ada kesan dampak kebijakan pelonggaran perjalanan dinas ini buat industri penerbangan dalam negeri tak terkalkulasi dengan baik. Kenaikan frekuensi penerbangan akibat penerapan kebijakan ini, misalnya, belum bisa diperkirakan. Lagi pula, apa bisa perjalanan dinas berkala, seperti inspeksi rutin, dapat diarahkan ke delapan destinasi wisata itu saja? 

Pemerintah semestinya memfokuskan sumber daya yang ada untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebangkitan banyak sektor industri akan terjadi dengan sendirinya jika wabah akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini bisa terkendali. Publik bisa melihat sendiri naik-turun jumlah orang yang terkonfirmasi positif, jumlah pasien di rumah sakit, ataupun jumlah mereka yang meninggal akibat pandemi lewat pemberitaan di media. Jika tren angkanya terus naik, tak akan ada warga yang berani bepergian jauh.

Industri penerbangan akan membaik setelah ekonomi bergerak. Tapi ekonomi baru akan bergerak jika sektor kesehatan berbenah. Itu kuncinya. 

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.