Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Resep Mengobati Maskapai

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Calon penumpang pesawat menggunakan pelindung wajah saat melintas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 9 Juli 2020. Pihak pengelola bandara tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Calon penumpang pesawat menggunakan pelindung wajah saat melintas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 9 Juli 2020. Pihak pengelola bandara tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

Kebijakan pemerintah menggencarkan perjalanan dinas dan rapat di luar kota untuk membantu bisnis maskapai penerbangan yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tak hanya salah sasaran, tapi juga salah arah. Selain memboroskan anggaran di kala situasi sulit, kebijakan itu belum tentu berhasil menolong industri penerbangan kita. 

Adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meluncurkan kebijakan tidak tepat itu. Melalui surat edaran, kedua kementerian itu mendorong para pejabat dan aparat sipil negara untuk mulai beramai-ramai melakukan perjalanan dinas. Kementerian Koordinator Kemaritiman bahkan menunjuk delapan daerah wisata sebagai lokasi rapat-rapat dinas tujuh kementerian dan badan yang ada di bawah koordinasinya. 

Pemerintah menghitung anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk perjalanan dinas itu bakal menggerakkan kembali bisnis penerbangan, hotel, dan layanan lainnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali, Lombok, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Batam, Likupang, dan Banyuwangi. Ratusan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta empat kementerian lainnya dibayangkan bakal berbondong-bondong naik pesawat, menyewa hotel, dan membelanjakan dananya di sana. 

Sekilas, kebijakan itu terdengar sungguh brilian. Masalahnya, kedatangan rombongan pejabat dari Jakarta ke daerah-daerah, tatkala pagebluk masih belum mereda seperti sekarang, sungguh berisiko. Apalagi banyak orang yang diduga terjangkit virus corona tak bakal terdeteksi dengan rapid test antibodi yang kini jadi syarat membeli tiket pesawat. 

Selain itu, kegiatan dinas pemerintah biasanya dipusatkan di satu-dua hotel berbintang saja. Dampak lebih jauh dari belanja dana perjalanan dinas ini untuk ribuan toko kecil penjual oleh-oleh atau warung makan khas di daerah wisata tak terlalu nyata benar. Di atas kertas, kunjungan kedinasan ini diharapkan memicu peningkatan animo khalayak ramai untuk berwisata beramai-ramai. Tapi itu pun masih amat spekulatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Walhasil, ada kesan dampak kebijakan pelonggaran perjalanan dinas ini buat industri penerbangan dalam negeri tak terkalkulasi dengan baik. Kenaikan frekuensi penerbangan akibat penerapan kebijakan ini, misalnya, belum bisa diperkirakan. Lagi pula, apa bisa perjalanan dinas berkala, seperti inspeksi rutin, dapat diarahkan ke delapan destinasi wisata itu saja? 

Pemerintah semestinya memfokuskan sumber daya yang ada untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebangkitan banyak sektor industri akan terjadi dengan sendirinya jika wabah akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini bisa terkendali. Publik bisa melihat sendiri naik-turun jumlah orang yang terkonfirmasi positif, jumlah pasien di rumah sakit, ataupun jumlah mereka yang meninggal akibat pandemi lewat pemberitaan di media. Jika tren angkanya terus naik, tak akan ada warga yang berani bepergian jauh.

Industri penerbangan akan membaik setelah ekonomi bergerak. Tapi ekonomi baru akan bergerak jika sektor kesehatan berbenah. Itu kuncinya. 

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024