Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tagih Janji Efisiensi Birokrasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

Pembenahan struktur birokrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh panggang dari api. Upaya penting untuk melakukan perbaikan agar roda pemerintahan berjalan efektif, seperti tertuang dalam Visi Indonesia, janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin saat kampanye pemilihan presiden 2019, masih berjalan di tempat.

Kabar pembubaran 18 lembaga yang disampaikan Jokowi pada awal pekan ini untuk menciptakan efisiensi sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, dalam rekaman sidang kabinet paripurna yang diunggah di YouTube akhir Juni lalu, dengan nada tinggi dia menyebutkan tak segan menghapus kementerian atau lembaga yang tidak satu irama dalam menangani krisis yang terjadi saat ini.

Semestinya, jika pemerintah memang ingin melahirkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengaudit kinerja kementerian dan lembaga negara. Hasil audit diumumkan secara terbuka dan langsung diambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

Sepanjang periode pertama pemerintahannya, Jokowi memang telah membubarkan 23 lembaga. Namun upaya itu sia-sia karena pada saat bersamaan ada juga sejumlah lembaga baru yang dibentuk. Sebut saja penambahan posisi wakil menteri, Kantor Staf Presiden, dan staf khusus milenial. Ada juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Komite Nasional Keuangan Syariah, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Baru-baru ini, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Panglima Ketahanan Pangan yang akan mengurusi Proyek Lumbung Pangan Nasional. Padahal selama ini sudah ada Menteri Pertanian yang berfokus pada urusan pertanian dan pangan. Belum lagi ada wacana mengangkat Wakil Panglima TNI hingga wacana Pembentukan Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi. Artinya, struktur pemerintahan bukannya singset, melainkan malah makin gemuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pembubaran lembaga murni dilakukan untuk mendorong efisiensi dan menciptakan reformasi birokrasi, selayaknya didasari oleh pemetaan masalah yang komprehensif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus membuka rapor merah kementerian dan lembaga bermasalah. Begitu juga lembaga non-struktural yang belum efektif.

Birokrasi yang ramping dan efektif adalah modal besar pemerintah untuk memajukan roda pertumbuhan ekonomi. Ihwal persoalan ini, laporan Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia pada pertengahan Oktober 2019 seharusnya menjadi perhatian. Lembaga itu menyebutkan tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business, yang berhubungan langsung dengan jalur birokrasi di Indonesia, berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara.

Temuan tersebut menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan untuk mendorong perbaikan reformasi birokrasi di Tanah Air. Situasi yang memerlukan gerak cepat pemerintah, bukan lagi sekadar mengumbar janji.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.