Tagih Janji Efisiensi Birokrasi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pembenahan struktur birokrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh panggang dari api. Upaya penting untuk melakukan perbaikan agar roda pemerintahan berjalan efektif, seperti tertuang dalam Visi Indonesia, janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin saat kampanye pemilihan presiden 2019, masih berjalan di tempat.

Kabar pembubaran 18 lembaga yang disampaikan Jokowi pada awal pekan ini untuk menciptakan efisiensi sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, dalam rekaman sidang kabinet paripurna yang diunggah di YouTube akhir Juni lalu, dengan nada tinggi dia menyebutkan tak segan menghapus kementerian atau lembaga yang tidak satu irama dalam menangani krisis yang terjadi saat ini.

Semestinya, jika pemerintah memang ingin melahirkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengaudit kinerja kementerian dan lembaga negara. Hasil audit diumumkan secara terbuka dan langsung diambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

Sepanjang periode pertama pemerintahannya, Jokowi memang telah membubarkan 23 lembaga. Namun upaya itu sia-sia karena pada saat bersamaan ada juga sejumlah lembaga baru yang dibentuk. Sebut saja penambahan posisi wakil menteri, Kantor Staf Presiden, dan staf khusus milenial. Ada juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Komite Nasional Keuangan Syariah, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Baru-baru ini, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Panglima Ketahanan Pangan yang akan mengurusi Proyek Lumbung Pangan Nasional. Padahal selama ini sudah ada Menteri Pertanian yang berfokus pada urusan pertanian dan pangan. Belum lagi ada wacana mengangkat Wakil Panglima TNI hingga wacana Pembentukan Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi. Artinya, struktur pemerintahan bukannya singset, melainkan malah makin gemuk.

Jika pembubaran lembaga murni dilakukan untuk mendorong efisiensi dan menciptakan reformasi birokrasi, selayaknya didasari oleh pemetaan masalah yang komprehensif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus membuka rapor merah kementerian dan lembaga bermasalah. Begitu juga lembaga non-struktural yang belum efektif.

Birokrasi yang ramping dan efektif adalah modal besar pemerintah untuk memajukan roda pertumbuhan ekonomi. Ihwal persoalan ini, laporan Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia pada pertengahan Oktober 2019 seharusnya menjadi perhatian. Lembaga itu menyebutkan tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business, yang berhubungan langsung dengan jalur birokrasi di Indonesia, berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara.

Temuan tersebut menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan untuk mendorong perbaikan reformasi birokrasi di Tanah Air. Situasi yang memerlukan gerak cepat pemerintah, bukan lagi sekadar mengumbar janji.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.