Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbudakan Modern di Sektor Perikanan

image-profil

image-gnews
Ilustrasi nelayan. ANTARA/Anis Efizudin
Ilustrasi nelayan. ANTARA/Anis Efizudin
Iklan

Edwin Partogi Pasaribu
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka pemalsuan sertifikat pelaut. Modus kejahatan mereka adalah meretas situs web Kementerian Perhubungan. Kasus ini terungkap dari pengembangan perkara tindak pidana perdagangan orang yang diawali peristiwa meloncatnya dua anak buah kapal (ABK) asal Indonesia dari kapal Lu Qing Yuan Yu ke laut di perairan Selat Malaka. Keduanya melompat dari kapal berbendera Cina itu karena tidak digaji serta mendapat perlakuan buruk dan kekerasan fisik dari kapten dan ABK asal Cina. Kisah tragis mereka tidak jauh berbeda dengan pelarungan jenazah ABK Indonesia dari kapal Long Xing 629 berbendera Cina pada Mei lalu.

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara pelaku perdagangan orang untuk mempermudah para korban dipekerjakan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, selama 2015 hingga Juli 2019, ada 122 korban perdagangan manusia yang dibekali dokumen palsu. Para korban dijanjikan pekerjaan yang legal, majikan yang baik, dan penghasilan yang cukup. Kenyataannya, mereka malah mendapat tempat istirahat yang tidak layak, penyekapan, kontrak kerja yang tidak jelas, ditelantarkan oleh agen, dan terjerat utang.

Dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, tercatat lebih dari 7.000 nelayan Indonesia setiap tahun masuk dan keluar dari kapal-kapal asing yang berlabuh di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka dikabarkan mengalami kondisi kerja yang buruk, terutama di kapal-kapal milik warga Taiwan, Korea, dan Jepang. Tentu laporan ini masih harus diinvestigasi oleh pemerintah Indonesia agar para ABK mendapat perlindungan dan tidak menjadi korban perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Faktor-faktor yang berkontribusi atas terjadinya perdagangan orang beragam dan kompleks. Di antaranya adalah pembangunan yang tak menyejahterakan, hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan, politik gender yang timpang, kemiskinan, lemahnya proses hukum, serta pelayanan publik dan sistem ketenagakerjaan yang korup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Istilah "perdagangan orang" pertama kali dikemukakan pengertiannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia. Bersama Protokol terhadap Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara serta Protokol terhadap Pabrikan dan Perdagangan Ilegal Senjata Api, Suku Cadang, dan Komponennya serta Amunisi, protokol itu diadopsi oleh Kovensi PBB untuk Kejahatan Terorganisasi Transnasional, yang lazim disebut sebagai Protokol Palermo.

Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 2007. Pemerintah, melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang periode 2020-2024. Semoga proses perumusan kebijakan ini berlangsung sesuai dengan target dan tidak terhambat pandemi Covid-19. 

Pemerintah juga telah membentuk 13 satuan tugas penegakan hukum dan tiga satuan tugas antar-lembaga tingkat daerah dan kabupaten, serta menyebarluaskan materi-materi perdagangan orang untuk meningkatkan kesadaran publik. Upaya lainnya adalah menerbitkan peraturan menteri yang mewajibkan pemerintah daerah memuat pemberantasan perdagangan orang ke dalam prioritas kebijakan mereka dan perlindungan menyeluruh terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan LPSK memasukkan pembayaran ganti rugi sebagai bagian dari penghukuman terhadap pelaku kejahatan sebelum atau sesudah putusan atas kasus perdagangan orang.

Memerangi perbudakan modern tentu bukan soal mudah, karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Namun menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam membebaskan orang dari perbudakan dan membantu mereka melakukan transisi menuju kebebasan adalah ikhtiar yang harus terus dilakukan, karena perbudakan modern adalah kejahatan yang disembunyikan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024