Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Guna Marah-marah

Oleh

image-gnews
Jokowi Marah
Jokowi Marah
Iklan

JIKA hanya ingin mengganti menterinya, Presiden Joko Widodo sebetulnya tak perlu marah dan mengancam. Menteri yang tak becus bekerja, terutama dalam menangani pandemi corona, sudah selayaknya dicopot. Apalagi mengocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Kemarahan Jokowi justru menunjukkan ketidakmampuan dia mengendalikan organisasi. Kemungkinan lain: ia sedang melakukan playing victim mencari simpati publik dengan memotretkan diri sebagai pemimpin yang tak didukung pembantu yang mumpuni. Tapi publik tak lupa: para pembantu itu dipilih Jokowi sendiri. Dengan demikian, Presiden sesungguhnya tengah menepuk air di dulang.

Dengan kata lain, omelan Presiden dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 yang videonya dirilis sepuluh hari kemudian itu sia-sia belaka: tak berdampak dalam mempercepat penanganan pandemi. Kemarahan Presiden justru meneguhkan kritik publik pada proses penetapan anggota kabinet akhir tahun lalu yang dituding sarat kepentingan politik.

Ketika itu, Jokowi memilih figur-figur yang tak punya pengalaman dan ilmu yang mumpuni. Para menteri ekonomi, misalnya, lebih banyak datang dari kalangan partai politik. Jadi wajar kalau kinerja kementerian menjadi ala kadarnya. Kemarahan itu seyogianya ditelan sendiri oleh Jokowi sebagai konsekuensi kesalahannya memilih orang.

Salah satu kementerian yang disebut Presiden dalam “rapat tegangan tinggi” itu adalah Kementerian Kesehatan. Menjadi ujung tombak menangani Covid-19, kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto ini baru membelanjakan 1,53 persen dari ­Rp 75 triliun dana yang dianggarkan. Kita tahu, di awal Covid-19 melanda, Terawan adalah salah satu menteri yang memberikan pernyataan ngawur dan tak berbasis sains tentang pandemi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarahan Jokowi itu sebetulnya datang terlambat. Rakyat sudah sejak Maret lalu murka karena pemerintah lamban bertindak. Pernyataan pejabat yang meremehkan virus dan rencana membuka tempat wisata di tengah wabah adalah sederet kebijakan pemerintah yang tak mempedulikan kesehatan dan nyawa masyarakat.

Penanganan pandemi membutuhkan manajemen dan koordinasi yang bagus. Juga konsep yang solid dan sikap tegas dalam menjalankan konsep itu. Banyak negara yang sukses menekan penyebaran virus kini bersiap melonggarkan pengetatan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang mandek. Cina sebagai negara yang diterpa pandemi pertama kali sudah menggeliat. Produksi emisi dari pabrik-pabrik di Cina pada bulan lalu sudah dua kali lipat dibanding empat bulan pada masa karantina.

Indonesia masih jauh panggang dari api dan kini harus bersiap menghadapi reaksi negatif dunia. Indonesia, misalnya, tidak termasuk 17 negara yang penduduknya dibukakan pintu untuk masuk Uni Eropa. Dengan kata lain, Indonesia tidak termasuk negara yang pemerintahnya dianggap becus menangani wabah.

Jadi, jika ingin memperbaiki keadaan, segeralah ganti menteri yang tak genah bekerja. Tak perlu tersandera partai politik: beranikanlah diri untuk mengambil pembantu dari luar partai. Jangan terlalu sibuk mencari keseimbangan—merangkul politikus kiri-kanan, depan-belakang, atas-bawah—agar tercipta harmoni untuk mencapai stabilitas politik Presiden. Di masa yang sulit ini, pilih orang yang trengginas, mau bekerja keras, dan berani mengambil keputusan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.