Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bermain Data Bertaruh Nyawa

Oleh

image-gnews
Data terbaru Dinas kesehatan DKI Jakarta menyebut dari total kasus positif COVID-19 sebanyak 12.526 kasus, jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 8.036 orang. ANTARA
Data terbaru Dinas kesehatan DKI Jakarta menyebut dari total kasus positif COVID-19 sebanyak 12.526 kasus, jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 8.036 orang. ANTARA
Iklan

PERBEDAAN angka kematian akibat pandemi corona antara Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Sikap Kementerian Kesehatan yang menolak rekomendasi Gugus Tugas soal angka korban meninggal dapat menimbulkan persoalan serius. Menggunakan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), statistik tentang warga tertular dan jumlah pasien meninggal versi Gugus Tugas jauh di atas angka resmi yang dirilis Kementerian Kesehatan.

Menurut Kementerian Kesehatan, sampai 3 Juli lalu, ada 60.695 pasien positif, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 3.036 jiwa. Angka inilah yang setiap hari diumumkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto, yang juga juru bicara pemerintah untuk masalah Covid-19.

Pemerintah tidak pernah secara terbuka menyampaikan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 punya data yang berbeda. Berdasarkan pangkalan data lembaga itu, sampai dengan hari yang sama, 3 Juli 2020, jumlah pasien positif sudah mencapai 62.050 orang, dengan jumlah korban meninggal 13.885 jiwa. Jumlah sebesar itu menandakan tingkat kematian akibat penyakit ini di Indonesia adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara.

Mengadopsi standar WHO, Gugus Tugas menghitung semua orang yang meninggal akibat gejala klinis yang mirip dengan kasus corona. Di Indonesia, kriteria ini meliputi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Sedangkan Kementerian Kesehatan berpegang pada standarnya sendiri: angka kematian dihitung berdasarkan jumlah pasien yang meninggal setelah dites positif corona. Metode ini jelas berisiko karena tak semua orang sempat dites sebelum kondisi kesehatannya memburuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Buntut dari perbedaan data ini adalah pola pengendalian penularan Covid-19 yang tidak akurat. Jika data jumlah kematian tidak menggunakan standar WHO, para pengambil kebijakan di daerah dan warga kebanyakan bisa mendapat gambaran yang keliru mengenai kondisi lingkungannya. Sistem buka-tutup wilayah dan kencang-kendur pembatasan sosial berskala besar juga bisa berantakan. Akibatnya, jumlah nyawa yang melayang akibat pagebluk ini bisa terus bertambah.

Tak hanya itu. Dalam hubungan internasional, posisi Indonesia bisa terancam menjadi negara paria. Tak patuh terhadap standar WHO, Indonesia dapat dikucilkan karena dianggap tak becus menangani Covid-19. Kurva epidemiologi yang dirilis pemerintah dapat tak dipercaya dan implikasinya bisa beraneka macam: dari pelarangan warga Indonesia bertandang ke negara lain sampai perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto harus segera menghentikan permainan data yang berbahaya ini. Hanya dengan angka yang akurat berdasarkan standar yang berlaku global, kita bisa memetakan penyebaran wabah Covid-19. Presiden harus memerintahkan Terawan mematuhi standar internasional tersebut. Presiden tak boleh terbuai dengan angka semu hanya untuk menyenangkan diri seolah-olah angka kematian akibat pandemi di Indonesia sudah bisa ditekan. Tanpa pemerintah bersikap jujur, kita semua akan terus berada dalam mara bahaya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.