Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menangkal Rumor Bank Gagal

image-profil

image-gnews
Iklan

Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Rumor mengenai potensi bank gagal muncul dalam beberapa pekan terakhir kala masyarakat tengah bertransisi menuju tatanan normal baru. Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa tak ada potensi bank gagal di Indonesia tampaknya belum seketika meredam rumor tersebut. Faktanya, banyak nasabah memindahkan dananya (rush) ke bank besar yang dinilai lebih aman dari kemungkinan bank gagal. Akibatnya, beberapa bank besar mengalami kelebihan likuiditas, sementara banyak bank lain mengalami kesulitan likuiditas akibat penyusutan simpanan dana pihak ketiga.

Fenomena ini sejatinya sudah sering terjadi dan kini terulang kembali. Para pemilik dana agaknya sangat sensitif terhadap berbagai isu padahal rumor tersebut belum tentu benar. Jika kondisi demikian terus berlangsung, perbankan akan kesulitan menjalankan fungsi intermediasi.

Fungsi intermediasi diemban perbankan dalam menjembatani pemilik dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Pemilik dana sebenarnya bisa langsung menyalurkan dananya kepada pihak kedua tanpa peran perbankan. Sayangnya, kebutuhan dana pihak kedua jauh lebih besar daripada dana yang dimiliki pihak pertama. Hasil penghimpunan dana yang dilakukan perbankan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para debitur. Jika kebutuhan debitur lebih besar daripada dana yang terhimpun, perbankan akan menyertakan modal sendiri dan/atau mencari sumber-sumber pembiayaan lain.

Sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada laba, bank cenderung akan menyalurkan semua dana yang berhasil dihimpun kepada debitur. Semakin besar dana yang disalurkan sebagai kredit, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. Hasrat ekspansi kredit ini tampaknya didukung pula oleh informasi yang tidak simetris antara nasabah pemilik dana dan bank. Nasabah sangat minim informasi, sehingga tidak bisa mengontrol alokasi penyaluran kredit atas dananya di bank.

Masalah informasi asimetris juga muncul di antara bank dan debitur. Debitur jauh lebih paham akan kondisi perusahaannya. Pengetahuan bank atas calon debiturnya terbatas hanya dari dokumen proposal pengajuan kredit. Pengecekan ke lapangan untuk memvalidasi data pun sering tidak optimal.

Informasi yang tidak simetris semacam ini berpotensi memunculkan perilaku sembrono (moral hazard). Perilaku sembrono bank memicu nasabah menarik seluruh dana simpanannya secara berbarengan. Jadi, sesehat apa pun sebuah bank, niscaya akan kolaps.

Dalam hubungannya dengan debitur, perilaku sembrono diindikasikan dengan keberanian bank menanggung risiko berlebih guna mengejar imbal hasil yang tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin pula bank mengesampingkan kepentingan nasabah. Konsekuensinya, titik keseimbangan di antara pemilik dana debitur tidak tercapai.

Solusi untuk menekan masalah sembrono ini adalah pengawasan. Nasabah secara individual semestinya menjadi pengawas atas dananya yang disimpan di perbankan. Kalaupun hal ini bisa dilakukan, biayanya sangat mahal, sehingga tidak ada satu pun nasabah yang mampu melakukannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keengganan nasabah untuk mengawasi perbankan juga disebabkan oleh “penebeng gratis” (free rider). Nasabah lain yang tidak mengeluarkan biaya pengawasan bisa ikut mengambil manfaat. Walhasil, pengawasan adalah kebutuhan individual nasabah tapi menjelma menjadi masalah kolektif.

Eksistensi “penebeng gratis” dan masalah kolektif menunjukkan gejala kegagalan pasar. Permintaan akan pengawasan ada, tapi pemasoknya tidak ada. Artinya, pengawasan terhadap perbankan adalah barang publik yang menghendaki campur tangan pemerintah.

Dalam konteks ini, OJK diinisiasi sejak 2012 untuk menjalankan fungsi supervisi terhadap perilaku industri perbankan. Sadar atau tidak, nasabah sejatinya mendelegasikan kewenangannya kepada OJK agar tercapai skala pengawasan yang efisien.

Sejalan dengan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dibentuk untuk menjamin keamanan dana nasabah seandainya ada bank gagal. Simpanan nasabah di bank gagal, jika memenuhi syarat dan ketentuan LPS, akan ditanggung sepenuhnya oleh LPS. Dengan alur logika di atas, nasabah bank semestinya tidak perlu panik dengan menarik dana simpanannya.

Penarikan dana besar-besaran dari perbankan niscaya menimbulkan imbas finansial pada semua aspek ekonomi yang menjadi mata rantainya. Penutupan 16 bank dalam krisis moneter pada 1997-1998 dan satu bank dalam krisis finansial global 2008 memberikan pelajaran yang sangat berharga.

Dengan demikian, fenomena rumor bank gagal harus menjadi bahan introspeksi yang serius bagi semua pihak. Bagi perbankan, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, manajemen investasi, mitigasi risiko, dan tata kelola perusahaan harus menjadi rujukan utama. Para pemilik dana, kendati sudah ada fungsi pengawasan dari OJK dan jaminan dana simpanan dari LPS, tetap dituntut cerdas. Keberadaan OJK dan LPS tidak seharusnya membuat nasabah merasa terbebas dari risiko, tapi justru semakin hati-hati dalam menjaga simpanannya di bank.

Kurang efektifnya klarifikasi OJK juga menjadi materi pembelajaran bagi OJK. Komunikasi kebijakan OJK semestinya rutin dijalin sebagai antisipasi terhadap rumor yang berkembang. Dengan cara ini, nuansa pencegahan bisa dibangun ketimbang klarifikasi yang terkesan terlambat.

Tidak ada masalah yang tuntas diselesaikan sendirian. Semua pemangku kepentingan harus peduli dalam menangkal potensi (rumor) bank gagal.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024