Korupsi dan Politik Dinasti

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.


PENANGKAPAN Ismunandar, Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Ismunandar merupakan kepala daerah ke-121 yang terlibat kasus korupsi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada 2004. Saat ditangkap, ia diduga menerima suap Rp 2,1 miliar.

Penangkapan Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih, memperlihatkan sisi buruk politik dinasti. Encek merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Keduanya diduga menerima suap dengan modus mengatur jatah proyek. Ismunandar berperan menjamin anggaran proyek tidak dipotong. Sedangkan Encek diduga mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek.

Sulit membayangkan bagaimana Encek menjalankan fungsi kontrol terhadap pemimpin eksekutif di tingkat kabupaten yang tak lain adalah suaminya sendiri. Akibat politik dinasti, hubungan transaksional antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi lebih mudah dilakukan. Tanpa hubungan kekerabatan saja, banyak kepala daerah main mata dengan DPRD dalam praktik buruk korupsi, seperti dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah.

Dugaan suap Ismunandar dan Encek juga disinyalir berkaitan dengan mahar politik. Ismunandar, bupati inkumben periode 2015-2020, akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah Kutai Timur pada 9 Desember mendatang. Pada saat ini, para bakal calon kepala daerah, termasuk Ismunandar, sedang mencari rekomendasi partai agar bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah pada 4-6 September mendatang.

Ismunandar diduga memungut uang dari rekanan penggarap proyek pemerintah untuk keperluan mahar politik agar bisa menjadi bupati untuk periode kedua. Ismunandar adalah kader Partai NasDem, pemilik lima kursi dari total 40 kursi DPRD Kutai Timur. Untuk mendapatkan tiket sebagai calon kepala daerah, ia harus didukung minimal delapan kursi DPRD. Ada dugaan Ismunandar berusaha mendapatkan tiket dari partai di luar NasDem.

Mahar politik menciptakan politik biaya tinggi. Partai yang gagal menciptakan kader berkualitas mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan dinasti politik dan nepotisme. Biaya politik yang tinggi memicu korupsi. Ongkos politik menjadi makin besar jika calon kepala daerah menyuap pemilih.

Penangkapan Ismunandar dan Encek ini mengingatkan kita pada politik dinasti Syaukani Hasan Rais dengan anaknya, Rita Widyasari, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Politik dinasti serupa terjadi pada Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan, di Banten. Ikatan kekerabatan melicinkan jalan korupsi mereka.

Konstitusi memang menjamin setiap warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa membedakan asal-usul. Artinya, secara hukum, tak ada yang salah dengan politik dinasti. Tapi praktik ini akan dengan gampang membuat kepala daerah terpeleset ke dalam kubangan korupsi dan kesewenang-wenangan. Sejauh ini, politik dinasti jauh lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat. *

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.