Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Cukup Menyetop Pelatihan Prakerja

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga  di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.
Iklan

Keputusan pemerintah menghentikan paket pelatihan dalam program Kartu Prakerja tidak menyelesaikan masalah. Tak bisa lain, pemerintah seharusnya mengoreksi program ini secara total, dari hulu sampai hilir, guna menghentikan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akhirnya menyetop seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan online yang disediakan delapan lembaga mitra platform digital. Alasannya, tak ada mekanisme yang menjamin peserta program akan menuntaskan materi pelatihan. Peserta bisa menerima sertifikat dan uang insentif meski belum menuntaskan paket pelatihan yang mereka pilih secara gelondongan.

Menghentikan paket pelatihan online itu seperti hanya menutup kebocoran di bagian hilir. Padahal Kartu Prakerja, yang merupakan janji kampanye pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, sudah bermasalah sejak hulunya. Semula, sasaran program Kartu Prakerja adalah warga negara berusia minimal 18 tahun yang tengah mencari kerja, pekerja sektor informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Belakangan, pemerintah membelokkan program ini untuk menangani pengangguran baru akibat wabah pandemi Covid-19. Namun pemerintah tidak mengubahnya menjadi bantuan langsung tunai. Peserta program baru mendapat insentif setelah menjalani sejumlah pelatihan daring.

Begitu dibelokkan, program Kartu Prakerja langsung berpotensi salah sasaran. Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) umumnya telah memiliki keterampilan khusus. Yang paling mereka perlukan bukan lagi pelatihan, melainkan pengganti sumber pendapatan yang hilang. Lagi pula, pelatihan keterampilan baru bisa sia-sia bila dunia usaha tak bisa menyerap korban PHK itu.

Program dengan anggaran Rp 20 triliun pada 2020 ini juga melenceng dari aturan ketika pemerintah menggandeng delapan lembaga sebagai mitra. Penyedia platform digital itu ditunjuk tanpa lelang, sehingga melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal uang negara yang dialokasikan untuk delapan mitra itu tidaklah kecil, sekitar Rp 5,6 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan, terungkap pula bahwa lima dari delapan mitra itu terlibat konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 250 dari 1.895 paket pelatihan terafiliasi dengan kelima mitra tersebut. Padahal, aturannya, mitra platform hanya menyeleksi dan menawarkan pelatihan yang disediakan lembaga lain.

Pemerintah juga keliru ketika memaksakan program pelatihan berbasis teknologi digital tanpa basis data yang akurat tentang kondisi demografi serta kebutuhan calon peserta. Manajemen pelaksana Kartu Prakerja, misalnya, memverifikasi calon peserta dengan teknologi pengenal wajah, bukan dengan mengandalkan data induk kependudukan. Lagi-lagi, potensi pemborosan terbuka lebar.

Pemerintah harus mengoreksi total kebijakan Kartu Prakerja. Sembari merumuskan ulang target program, pemerintah tak perlu segan menggandeng mitra lain melalui prosedur lelang yang benar. Sedangkan untuk pelatihan yang tidak tuntas, pemerintah seharusnya membatalkan pembayaran bagi mitra dan menahan insentif untuk peserta.

Tak hanya itu, bau amis program Kartu Prakerja juga terlalu menyengat untuk dibiarkan tersapu angin. Penegak hukum seharusnya mengusut apa yang terjadi di balik karut-marut program ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.