Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Pertamina Sehat dan Gesit

Oleh

image-gnews
Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Iklan

RENCANA PT Pertamina (Persero) menjadikan semua subholding usahanya sebagai perusahaan terbuka adalah sinyal bagus untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan sebagian sahamnya dimiliki publik, pengelolaan perusahaan subinduk tersebut akan lebih transparan dan profesional.

Rencananya, Pertamina akan menjual saham lima anak usaha atau subholding di pasar modal, di luar PT Perusahaan Gas Negara, yang memang sudah go public. Lima subholding itu adalah PT Pertamina Hulu Energi, yang mengelola sektor hulu, PT Kilang Pertamina Internasional (kilang dan petrokimia), PT Pertamina Power Indonesia (energi), PT Patra Niaga (komersial dan perdagangan), serta PT Pertamina International Shipping (pengapalan). Namun banyak yang menentang rencana ini, terutama serikat pekerja di lingkungan Pertamina.

Penentangan itu aneh karena, dengan status sebagai perseroan terbuka, subholding akan leluasa menggalang dana publik dan lebih gesit berekspansi. Pertamina bisa belajar dari PT PGN. Pada 2020, kapitalisasi pasar PGN sudah mencapai Rp 27,5 triliun, hampir sembilan kali lipat dibanding 2004, setahun setelah PGN go public. Data lain menunjukkan aset PGN pada 2003 masih Rp 9,1 triliun, sementara pada akhir 2019 sudah mencapai Rp 102,2 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mungkin sudah menengok perusahaan tetangga. Saat ini, struktur baru Pertamina mirip dengan Petronas. Di bawah holding Petronas, ada lima subholding yang sudah go public di Bursa Kuala Lumpur, yakni Petronas Chemicals Group Bhd, Petronas Dagangan Bhd, Petronas Gas Bhd, MISC Berhad for Logistic and Maritime, dan KLCC Properties Holdings Bhd. Lima subholding itulah yang kini menjadi motor Petronas.

Kita semua tahu, kinerja Petronas jauh di atas Pertamina. Berdasarkan data Global 500 Fortune 2019, Petronas berada di peringkat 158 dengan penjualan US$ 62,23 miliar dan keuntungan US$ 11,87 miliar (margin laba 19 persen). Bandingkan dengan Pertamina, yang berada di posisi 175 dengan penjualan US$ 57,93 miliar dan laba US$ 2,53 miliar (margin laba 4,4 persen). Paling tidak, kita bisa mengasumsikan pengelolaan Petronas jauh lebih efisien.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tipisnya margin laba Pertamina menunjukkan ada yang salah dengan perusahaan ini. Anak usaha Petronas sebetulnya juga lebih banyak, yakni 179 perusahaan. Tapi struktur Petronas memungkinkan perusahaan bergerak jauh lebih lincah. Bandingkan dengan Pertamina, yang memiliki 142 anak usaha, yang banyak di antaranya tak berhubungan dengan bisnis inti—dari perhotelan, asuransi, hingga minimarket—yang dikendalikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina. Dengan subholding, Direktur Pertamina bisa mengurus hal-hal yang lebih strategis.

Persoalan lain adalah “intervensi” pemerintah melalui Kementerian BUMN yang begitu hebat atas Pertamina. Sebagai perbandingan, pada periode 2005-2020, Petronas memiliki tiga chief executive officer dengan masa jabatan lima tahunan. Pada periode yang sama, Pertamina dipimpin delapan direktur utama. Masa jabatan Direktur Utama Pertamina sama sekali tak jelas. Hanya Karen Agustiawan yang “sukses” memimpin Pertamina selama lima tahun.

Karena itu, restrukturisasi merupakan strategi yang tidak-bisa-tidak harus dijalankan Pertamina, termasuk memangkas anak usaha yang tak ada kaitannya dengan bisnis inti. Langkah ini harus didukung semua pemangku kepentingan Pertamina, termasuk serikat pekerja. Pengelola dan pekerja Pertamina harus realistis bahwa perusahaannya tak lagi berjaya seperti pada 1970-1980-an. Mode konsolidasi sudah saatnya dihidupkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.