Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Bawah Ancaman Reshuffle

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu mengumbar kemarahan di depan publik ketika para menterinya dinilai tidak bekerja maksimal dalam menangani pandemi Covid-19. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Jika tidak puas dengan kinerja para menterinya, Jokowi dapat mencopot mereka kapan pun.

Jokowi kesal atas penanganan wabah corona selama tiga bulan terakhir. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu, Presiden menyebutkan masih banyak menteri dan kepala lembaga yang menghadapi pandemi dengan kinerja biasa-biasa saja. Tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan wabah. Jokowi pantas marah karena pemerintah membutuhkan langkah luar biasa menghadapi krisis yang menyebabkan ekonomi negara terpuruk ini. Presiden pun mengingatkan, berdasarkan catatan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di kisaran -4,9 dan -5 persen.

Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi adalah program pemulihan ekonomi di bidang kesehatan. Dengan kucuran dana sebesar Rp 75 triliun, serapan anggarannya baru mencapai 1,53 persen. Dalam rekaman video yang baru diunggah Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 Juni lalu itu, dengan suara meninggi, Jokowi bahkan mengancam akan melakukan reshuffle dan membubarkan lembaga jika mengganggu langkah pemerintah dalam menangani pandemi.

Kemarahan Jokowi menjawab kekhawatiran publik selama ini. Warga masyarakat sudah sejak awal mengeluhkan langkah penanganan wabah corona. Banyak pejabat menganggap Indonesia sebagai pengecualian ketika wabah Covid-19 merebak di Wuhan, Cina, dan menyebar ke sejumlah negara. Publik mengkritik sikap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dianggap sembrono dalam menangani wabah. Dalam berbagai pernyataan publik, Terawancenderung meremehkan cepatnya penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Saat pandemi benar-benar melanda Tanah Air, pemerintah kelabakan menanganinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah kalangan menilai kurangnya ekonom dalam Kabinet Indonesia Maju membuat pemerintah kedodoran dalam menghadapi krisis ekonomi. Kementerian-kementerian yang berkaitan dengan bidang ekonomi bahkan banyak diisi orang-orang yang bukan berlatar belakang ekonom. Jokowi membutuhkan ahli ekonomi mumpuni untuk mengatasi masalah berat yang sedang melanda negeri ini, bukan cuma persoalan ekonomi, tapi juga masalah kesehatan akibat pandemi corona yang berimbas pada terpuruknya perekonomian Indonesia.

Ibarat menepuk air di dulang tepercik muka sendiri, buruknya kinerja kabinet adalah buah dari pilihan Jokowi sendiri, yang mengangkat menteri tidak berdasarkan kompetensi melainkan pertimbangan akomodasi politik. Jokowi harus menanggung konsekuensi atas pilihannya tersebut. Mengumbar kemarahan tidak ada artinya jika Jokowi tidak membenahi kinerja kabinetnya.

Reshuffle kabinet seharusnya tak sekadar ancaman, melainkan tindakan nyata. Setelah reshuffle, Jokowi harus sanggup mengarahkan para pembantunya untuk merealisasi target yang dia tetapkan. Kini, publik menunggu langkah konkret Presiden untuk memberhentikan menteri dan kepala lembaga yang tidak becus bekerja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024