Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Titik Temu Polemik Ekspor Lobster

image-profil

Kepala Pusat Studi Bencana dan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan membuka ekspor benih lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan membuka ekspor benih lobster.
Iklan

Yonvitner
Kepala Pusat Studi Bencana dan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Polemik mengenai kebijakan pemerintah dalam mengekspor benih lobster (Puerulus) terus terjadi di tengah badai pandemi Covid-19. Banyak kepentingan yang membumbui persoalan ini. Perdebatan berpusat pada apakah upaya pemanfaatan dan konservasi lobster itu merupakan natural recovery process atau semi-artificial recovery process. Kalau dipahami lebih dalam, makna keduanya adalah perkara manajemen keberlanjutan lobster, yaitu populasi (reproduksi, rekrutmen, dan pengayaan stok), ekologi (kesehatan habitat), bisnis (lapangan kerja, pasar, manajemen data), dan ekonomi (pendapatan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan bangsa). Perbedaan pendapat kedua kubu tidak akan terus melebar jika konsep ini bisa dipahami. Setidaknya ada tiga kepentingan mendasar yang dapat mengurangi perbedaan tersebut dan bisa dijadikan pertimbangan agar manajemen keberlanjutan lobster dapat dilaksanakan.

Kepentingan pertama adalah masalah lemahnya pengawasan penangkapan dan ekspor. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena, di masa pelarangan ekspor benih saja, tetap terjadi penyelundupan benih. Dari berbagai sumber data penyelundupan selama 2018-2019, tercatat lebih dari 5 juta benih (meningkat 103 persen dibanding pada 2018) yang digagalkan dengan perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp 206 miliar lebih (asumsi harga nelayan Rp 40 ribu per ekor). Dalam kondisi diawasi dan dibatasi saja, jumlah penyelundupan sudah sebegitu besar, bagaimana bila dilegalkan. Mengizinkan ekspor dikhawatirkan akan melonggarkan pengawasan, sehingga semakin besar potensi stok benih yang keluar tanpa izin.

Meningkatnya jumlah ekspor benih ini dapat melemahkan daya saing lobster nasional. Namun klaim bahwa legalisasi ekspor akan membuat potensi penyelundupan melemah harus diuji dengan memastikan kemampuan pengawasan dan pertumbuhan usaha lobster negara tujuan. Dampak lain adalah lemahnya daya saing usaha lobster dalam negeri, dan hal ini harus diantisipasi.

Kepentingan kedua adalah penguatan daya saing global dengan memperkuat pasar domestik dan internasional. Di era pandemi ini, pasar domestik terasa lebih rasional dibanding pasar ekspor, walaupun ekspor lebih menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Legalisasi ekspor dapat berdampak melemahnya ekonomi nasional di sektor perikanan. Ketika penjualan benih lebih cepat mendatangkan uang, akan ada kecenderungan terjadi eksploitasi benih berlebihan.

Ketika tidak ada pengawasan dan pencatatan data benih penjualan nelayan penangkap, potensi kebocoran tetap tinggi. Kebocoran berikutnya adalah rendahnya devisa dari ekspor benih dibanding ekspor dewasa. Dengan potensi dua miliar lebih lobster, ada potensi ekonomi sekitar Rp 60 triliun. Jika, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, tarif ekspor ditetapkan Rp 0,25 per ekor benih krustase (Puerulus adalah kelompok krustase), potensi pendapatan negara hanya Rp 500 juta.

Dengan budi daya lobster, potensi stok lobster dewasa bisa mencapai 800 juta ekor sehingga potensi ekonominya bisa mencapai Rp 160 triliun, dan pendapatan negara dari lobster dewasa mencapai Rp 400 miliar. Dari perhitungan sederhana ini, terlihat bahwa ekspor benih sama sekali tidak kompetitif dan tak memberikan efek ganda, baik kepada nelayan penangkap, daya saing usaha lobster, maupun pendapatan negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepentingan ketiga yang harus diperhatikan dalam sistem bisnis lobster adalah momentum penciptaan lapangan kerja. Penguatan sistem budi daya akan mampu menyerap lebih banyak pekerja. Jika ekspor benih tetap dilakukan, akan banyak kebocoran ekonomi dan kehilangan potensi lapangan kerja yang seharusnya bisa dioptimalkan. Saat pandemi ini, seharusnya sektor perikanan dan kelautan harus hadir sebagai solusi dalam penyediaan lapangan kerja dan ekonomi bangsa.

Perbedaan pandangan yang terjadi tidak lantas menghentikan kita mengelola lobster dengan tetap mengedepankan prinsip perikanan berkelanjutan. Jalan tengah yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Jalan pertama adalah meninjau ulang legalisasi ekspor benih lobster agar upaya pengembangan potensi ini dapat berjalan secara mulus.

Jalan kedua adalah membangun etalase budi daya lobster di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kita yang terintegrasi dari benih sampai pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, kita juga akan mampu mengelola data lobster dengan lebih baik. Jika memerlukan alih teknologi, kita bisa memberikan peluang kepada investasi asing untuk masuk dalam jangka waktu tertentu.

Jalan ketiga, jika ekspor menjadi sesuatu yang sangat urgen, kendali pada titik terlemah harus diperkuat, yakni kendali pada proses penangkapan, di pusat kumpul sebelum proses ekspor, dan di titik keluar. Yang paling penting adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dengan proporsi minimal 25 persen dari harga dasar benih di pasar lokal yang menjadi harga ketetapan dasar. Proses ini penting agar kebocoran tidak terjadi, tapi harus dipastikan semua pemangku kepentingan dapat menerimanya sebagai langkah strategis.

Jalan keempat adalah memberikan insentif bagi pengusaha yang mampu menyiapkan sistem terintegrasi dari benih sampai ekspor pada etalase tersebut. Dengan mengambil jalan ini, bisnis usaha lobster tanpa ekspor benih akan mampu menjadikan perikanan lebih berdaya saing dan menjadi solusi di tengah sulitnya lapangan pekerjaan. Jalan di atas dapat dijadikan pilihan sebagai titik temu sengkarut soal lobster agar usaha perikanan terus bergerak maju.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024