Kepastian Seleksi Murid Baru

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Seorang petugas mengenakan alat pelindung diri berupa face shield, masker, dan sarung tangan ketika melayani lapor diri calon siswa saat pengurusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 60 Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Terbatasnya kapasitas sekolah menimbulkan masalah saat penerimaan peserta didik baru dari tahun ke tahun. Kapasitas sekolah negeri dari jenjang terbawah ke level berikutnya berbentuk piramida sehingga memerlukan seleksi dalam penyaringannya. Sayangnya, pemerintah belum menerapkan sistem baku yang bisa menjadi pegangan bagi siswa dan orang tua mereka.

Problem daya tampung itu juga dialami sekolah negeri di Jakarta. Jumlah sekolah menengah pertama negeri di Ibu Kota hanya bisa menampung 46,21 persen lulusan sekolah dasar. Perbandingan semakin jomplang pada tingkat berikutnya. Jumlah total kursi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan hanya bisa menampung 32,93 persen lulusan sekolah menengah pertama. Data ini jelas tidak menggambarkan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan dasar dan menengah.

Secara nasional, proses penerimaan siswa baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Aturan ini mencantumkan empat jalur seleksi: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Kementerian memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah zonasi.

Peraturan yang sama kemudian mengatur seleksi lanjutan untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua. Pada sekolah dasar, seleksi dilakukan berdasarkan prioritas: usia dan berikutnya jarak tempat tinggal dengan sekolah. Sebaliknya, untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, seleksi dilakukan berdasarkan jarak dan barulah kemudian usia. Pemerintah DKI tidak menaati peraturan itu dengan langsung menjadikan usia sebagai prioritas.

Secara prinsip, proses seleksi yang lebih mengutamakan zona tempat tinggal dan afirmasi (misalnya memberi keutamaan bagi masyarakat marginal) sudah tepat. Tahun lalu, DKI menggunakan nilai ujian nasional sebagai dasar seleksi. Model ini memberi keuntungan bagi keluarga berpunya, yang mampu menambahkan materi tambahan semacam les privat buat anak mereka. Seleksi model ini juga menciptakan kesenjangan antara “sekolah favorit” dan sekolah lainnya.

Demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum, pemerintah DKI semestinya mematuhi peraturan menteri. Penetapan kelurahan domisili siswa sebagai basis zonasi tidak jadi masalah. Namun seleksi lanjutan semestinya menggunakan jarak sebagai prioritas dan, bila ada siswa memiliki jarak sama, barulah dilanjutkan menggunakan usia.

Dalam jangka panjang, pemerintah sepatutnya memastikan jumlah sekolah negeri yang berimbang pada semua tingkat. Sebelum jumlahnya tercukupi, metode kelas pagi dan kelas siang agar daya tampung bertambah dua kali lipat bisa diterapkan. Tentu ada prasyaratnya: rasio guru dan murid memungkinkan untuk itu.

Cara lain, pemerintah perlu memastikan sekolah swasta menerapkan biaya yang terjangkau dengan, antara lain, memberikan biaya operasional sekolah alias BOS. Sekolah swasta berbiaya mahal—misalnya karena berbagai fasilitas tambahan untuk anak-anak dari keluarga mampu—juga perlu didorong memberi tindakan afirmasi kepada kelompok masyarakat bawah. Dengan begitu, semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.