Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepastian Seleksi Murid Baru

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Seorang petugas mengenakan alat pelindung diri berupa face shield, masker, dan sarung tangan ketika melayani lapor diri calon siswa saat pengurusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 60 Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Seorang petugas mengenakan alat pelindung diri berupa face shield, masker, dan sarung tangan ketika melayani lapor diri calon siswa saat pengurusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 60 Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Terbatasnya kapasitas sekolah menimbulkan masalah saat penerimaan peserta didik baru dari tahun ke tahun. Kapasitas sekolah negeri dari jenjang terbawah ke level berikutnya berbentuk piramida sehingga memerlukan seleksi dalam penyaringannya. Sayangnya, pemerintah belum menerapkan sistem baku yang bisa menjadi pegangan bagi siswa dan orang tua mereka.

Problem daya tampung itu juga dialami sekolah negeri di Jakarta. Jumlah sekolah menengah pertama negeri di Ibu Kota hanya bisa menampung 46,21 persen lulusan sekolah dasar. Perbandingan semakin jomplang pada tingkat berikutnya. Jumlah total kursi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan hanya bisa menampung 32,93 persen lulusan sekolah menengah pertama. Data ini jelas tidak menggambarkan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan dasar dan menengah.

Secara nasional, proses penerimaan siswa baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Aturan ini mencantumkan empat jalur seleksi: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Kementerian memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah zonasi.

Peraturan yang sama kemudian mengatur seleksi lanjutan untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua. Pada sekolah dasar, seleksi dilakukan berdasarkan prioritas: usia dan berikutnya jarak tempat tinggal dengan sekolah. Sebaliknya, untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, seleksi dilakukan berdasarkan jarak dan barulah kemudian usia. Pemerintah DKI tidak menaati peraturan itu dengan langsung menjadikan usia sebagai prioritas.

Secara prinsip, proses seleksi yang lebih mengutamakan zona tempat tinggal dan afirmasi (misalnya memberi keutamaan bagi masyarakat marginal) sudah tepat. Tahun lalu, DKI menggunakan nilai ujian nasional sebagai dasar seleksi. Model ini memberi keuntungan bagi keluarga berpunya, yang mampu menambahkan materi tambahan semacam les privat buat anak mereka. Seleksi model ini juga menciptakan kesenjangan antara “sekolah favorit” dan sekolah lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum, pemerintah DKI semestinya mematuhi peraturan menteri. Penetapan kelurahan domisili siswa sebagai basis zonasi tidak jadi masalah. Namun seleksi lanjutan semestinya menggunakan jarak sebagai prioritas dan, bila ada siswa memiliki jarak sama, barulah dilanjutkan menggunakan usia.

Dalam jangka panjang, pemerintah sepatutnya memastikan jumlah sekolah negeri yang berimbang pada semua tingkat. Sebelum jumlahnya tercukupi, metode kelas pagi dan kelas siang agar daya tampung bertambah dua kali lipat bisa diterapkan. Tentu ada prasyaratnya: rasio guru dan murid memungkinkan untuk itu.

Cara lain, pemerintah perlu memastikan sekolah swasta menerapkan biaya yang terjangkau dengan, antara lain, memberikan biaya operasional sekolah alias BOS. Sekolah swasta berbiaya mahal—misalnya karena berbagai fasilitas tambahan untuk anak-anak dari keluarga mampu—juga perlu didorong memberi tindakan afirmasi kepada kelompok masyarakat bawah. Dengan begitu, semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024