Lomba Corona

Oleh


 Putu Setia 

@mpujayaprema

Terobosan baru dari Kementerian Dalam Negeri pada era pandemi Covid-19: menyelenggarakan berbagai lomba. Baru saja selesai lomba video inovasi menghadapi new normal, akan menyusul lomba melandaikan kurva penyebaran virus. Entah berapa miliar pula disediakan hadiah, belum diumumkan.

Lomba video inovasi atau lengkapnya “Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19” membuat geger. Sebab, informasinya tidak jelas. Banyak orang hanya tercengang melihat ada dana Rp 186 miliar untuk hadiah lomba video yang hanya berdurasi 1,5 menit itu. Hadiah pertama Rp 3 miliar, hadiah kedua Rp 2 miliar, dan hadiah ketiga Rp 1 miliar untuk setiap sektor yang dilombakan. Kategorinya pun banyak dan Rp 186 miliar habis untuk hadiah. Peserta lomba atas nama provinsi, kota, kabupaten, dan kabupaten tertinggal. Peserta terakhir ini tak jelas juntrungannya.

Kenapa uang itu tidak dipakai untuk membiayai rapid test agar penyebaran virus corona lebih cepat diketahui? Kenapa tidak dipakai untuk membantu tenaga medis membeli alat perlindungan diri? Kenapa tidak dipakai untuk tambahan dana riset agar vaksin corona cepat ditemukan? Dan banyak lagi “kenapa-kenapa” yang muncul.

Setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan di forum Dewan Perwakilan Rakyat, ada sedikit penjelasan. Ternyata, ini bisa disebut “lomba akal-akalan”, taktik menyalurkan bantuan dana ke daerah. Sumber uangnya dari Dana Insentif Daerah yang anggarannya sudah tersedia di Kementerian Keuangan. Agar daerah terangsang membuat video yang menjelaskan kesiapan new normal, lomba itu dipakai iming-iming menyalurkan insentif. Daerah diminta membuat formulasi bagaimana memberlakukan protokol kesehatan. Menurut Tito, lomba itu sebagai bentuk stimulasi dari pemerintah untuk prakondisi sebelum pemberlakuan new normal.

Penjelasan yang sedikit ternyata semakin tak jelas, kenapa menyalurkan insentif lewat lomba video? Yang dinilai itu mutu video dan pesan yang disampaikan lewat video atau kebutuhan daerah akan dana insentif untuk “bersama melawan corona"? Bagaimana juri menentukan pemenangnya karena ada 2.517 video dari 460 daerah, sementara juri hanya bekerja tiga hari? Apa semua video dipelototi?

Jika dikaitkan dengan dana insentif yang memang harus dikucurkan ke daerah, lomba ini jadi tak adil. Suatu daerah dengan kasus positif corona rendah bisa mendapat juara pertama dengan hadiah Rp 3 miliar, sementara daerah dengan kasus positif tinggi hanya mendapat juara ketiga. Atau sama sekali tak mendapat juara. DKI Jakarta, misalnya, dengan lima kota dan satu kabupaten, sama sekali tak meraih juara, padahal kasus positif Covid-19 mendapat “juara dua tingkat nasional” setelah Jawa Timur. Sementara itu, Provinsi Jambi, juga Sulawesi Tengah, mendapat juara pertama. Jadi yang dinilai videonya atau bagaimana menyuntik daerah itu dengan dana insentif sesuai dengan kebutuhan?

Akan menyusul lomba melandaikan kurva penularan Covid-19. Daerah yang bisa menurunkan kurva penularan itu dalam satu bulan akan mendapat hadiah. Skemanya sama, dana sudah tersedia yang memang merupakan insentif ke daerah. Apakah daerah akan menyiasati hal ini untuk dana miliaran itu? Jangan-jangan ada yang sengaja mengurangi kapasitas pengujian dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Semakin sedikit PCR dilakukan, semakin sedikit yang ketahuan positif Covid-19. Jika itu yang terjadi, jangan harap corona bisa minggat dengan akal-akalan. Dana di sekitar Covid-19 agaknya perlu diaudit total.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.