Kurang Kerjaan RUU Pancasila

Oleh

RUU HIP Haluan Ideologi Pancasila

JIKA jadi dibahas lalu diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akan memutar jarum jam sejarah. Di era Orde Baru, Pancasila adalah ideologi keramat yang tak boleh diganggu gugat.

Menggunakan Pancasila, pemerintah Soeharto menggebuk lawan politik. Semua lembaga wajib berasas tunggal. Lewat Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), tafsir tunggal Pancasila diindoktrinasikan kepada warga negara.

Pasal 13-17 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, misalnya, memuat definisi dan penjabaran Demokrasi Pancasila yang dapat melahirkan tafsir tunggal. RUU Haluan Ideologi Pancasila ini juga dirancang untuk memperkuat posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penguatan secara eksesif BPIP berbahaya karena dapat melahirkan kembali BP7. BPIP berpeluang menjadi alat sensor ideologi masyarakat.

Sebelumnya, BPIP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Pasal 44 RUU Haluan Ideologi Pancasila menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila, yang penyelenggaraannya di tangan BPIP. Dasar hukum BPIP pun lebih kokoh, dari semula keputusan presiden menjadi undang-undang.

Pasal 45 RUU Haluan Ideologi Pancasila juga menambah besar peran BPIP. Badan itu dapat mengarahkan, membina, dan mengkoordinasi penyelenggaraan Pancasila di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga nonstruktural, dan pemerintah daerah. Mengacu pada konstitusi, lembaga negara meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ngotot mengegolkan RUU yang masuk Program Legislasi Nasional 2020 dan disepakati sebagai hak inisiatif DPR dalam sidang paripurna 12 Mei lalu itu. Sempat dibawa ke rapat paripurna DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak pembahasannya.

Ada kesan PDIP ingin mengembalikan Pancasila seperti di era Bung Karno. Kesan ini tampak pada pasal 7 ayat 2 dan 3. Ayat 2 memeras lima dasar negara, Pancasila, menjadi tiga prinsip: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Lalu ayat 3 memeras Trisila menjadi Ekasila: gotong-royong.

Klausul ini mengingatkan orang pada pidato Sukarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Sukarno menyebutkan Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, lalu Ekasila.

Memeras Pancasila hanya menerbitkan kecurigaan kelompok Islam bahwa Indonesia akan meninggalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadikan BPIP sebagai BP7 model baru akan menjerumuskan Pancasila menjadi ideologi tertutup dan mudah diselewengkan sebagai alat untuk menghantam lawan politik.

Segala usaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara patut didukung. Pancasila merupakan ikhtiar bangsa untuk mengatasi perbedaan. DPR, pemerintah, dan masyarakat perlu memahami bahwa Pancasila lahir dari jerih payah sejarah yang tak menampik tafsir kreatif.

Presiden telah menunda pembahasan RUU ini, meski itu tak cukup. Melihat mudaratnya, sudah sepatutnya DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU ini.



RUU



Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

1 hari lalu

Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

Dua dekade pasca reformasi hingga sekarang, interpretasi jilbab di lembaga pendidikan masih diwarnai kontestasi. Dunia pendidikan harus mampu membuka akses dan kesempatan untuk mengekspresikan pilihan dan kepentingan berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat.


Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

2 hari lalu

Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah positif.


Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

2 hari lalu

Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

Cyber bullying merupakan kejadian seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet.


The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

3 hari lalu

The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

Sebuah pengakuan dari seseorang yang ditahan di Guantanamo selama 14 tahun tanpa tuduhan resmi. Jodie Foster memperoleh penghargaan Golden Globe untuk perannya sebagai pengacara.


Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

3 hari lalu

Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

Negeri ini memiliki pengalaman getir ketika pemerintahan dikendalikan oleh militer. Di era Orde Baru, atas nama dwifungsi, tentara tak hanya bertugas di bidang pertahanan, tapi juga merambah ke urusan sipil dan politik.


Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

8 hari lalu

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas


Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

8 hari lalu

Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah


Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

9 hari lalu

Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat tak hanya mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa saja kekeliruan Permenkominfo tersebut?


"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

13 hari lalu

"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apa itu "slowbalisation"? Bagi Anda yang sedang merencanakan investasi, pastikan untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum berinvestasi.


15 hari lalu