Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Audit Program Kartu Prakerja

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Iklan

Pemerintah seharusnya segera mengaudit program Kartu Prakerja seperti yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian KPK menemukan banyak masalah, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sembari menunggu hasil audit, pemerintah sepatutnya menangguhkan program dengan anggaran sekitar Rp 20 triliun itu.

Secara umum, KPK menyoroti empat hal dalam program Kartu Prakerja: pendaftaran dan pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjuk­an mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tak layak, serta dugaan pelatihan fiktif.

Temuan KPK yang terbilang krusial antara lain berkaitan dengan validasi calon peserta pelatihan Prakerja melalui pengadaan alat pengenal wajah. Andai saja manajemen pelaksana Kartu Prakerja bisa memverifikasi calon peserta dengan data nomor induk kependudukan, perangkat senilai Rp 30,8 miliar itu tak perlu diada-adakan.

Masalah lainnya, penunjukan delapan mitra platform digital Kartu Prakerja oleh pemerintah juga tak melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan mitra yang terpilih adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Melenceng dari pakem, penunjukan kedelapan mitra berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Temuan KPK yang tak kalah mencolok adalah konflik kepentingan yang diduga melibatkan lima mitra platform, yaitu Skill Academy by Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu, Maubelajarapa.com, dan Pijar Mahir. KPK menemukan sedikitnya 250 dari 1.895 paket pelatihan yang terafiliasi dengan kelima mitra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, tugas mitra platform adalah menyeleksi paket pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga lain. Setelah mengkurasi paket pelatihan yang dianggap layak, mitra menawarkan paket tersebut kepada peserta program Kartu melalui platform yang mereka miliki. Ketika kelima mitra menyeleksi dan menilai paket pelatihan yang mereka rancang sendiri, potensi konflik kepentingannya teramat pekat. Melebihi kiasan “jeruk makan jeruk”, ada godaan moral yang besar bagi mereka untuk meloloskan proposal sendiri. Urusannya kian runyam ketika KPK menemukan hanya 457 konten pelatihan, atau sekitar 24 persen, yang layak masuk program Kartu Prakerja. Dari angka tersebut, hanya 55 persen yang sesuai untuk skema pelatihan online.

Di luar temuan KPK, ada pula potensi program Kartu Prakerja salah sasaran. Bila target utamanya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya Covid-19, bantuan langsung tunai jelas lebih tepat ketimbang pelatihan online. Masalah lain, dari anggaran Rp 20 triliun, sebanyak 28 persen atau sekitar Rp 5,6 triliun juga bakal jatuh ke tangan mitra platform digital dan penyedia pelatihan, bukan untuk mereka yang paling membutuhkan.

Bermasalah dari hulu (kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan), program Kartu Prakerja tak cukup diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kalaupun tak melibatkan auditor independen, setidaknya hal ini perlu ditangani Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah. Sambil menunggu hasil audit, pemerintah perlu lebih serius memikirkan skema baru agar kelak penyaluran bantuan Prakerja lebih tepat sasaran.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024