Audit Program Kartu Prakerja

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA

Pemerintah seharusnya segera mengaudit program Kartu Prakerja seperti yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian KPK menemukan banyak masalah, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sembari menunggu hasil audit, pemerintah sepatutnya menangguhkan program dengan anggaran sekitar Rp 20 triliun itu.

Secara umum, KPK menyoroti empat hal dalam program Kartu Prakerja: pendaftaran dan pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjuk­an mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tak layak, serta dugaan pelatihan fiktif.

Temuan KPK yang terbilang krusial antara lain berkaitan dengan validasi calon peserta pelatihan Prakerja melalui pengadaan alat pengenal wajah. Andai saja manajemen pelaksana Kartu Prakerja bisa memverifikasi calon peserta dengan data nomor induk kependudukan, perangkat senilai Rp 30,8 miliar itu tak perlu diada-adakan.

Masalah lainnya, penunjukan delapan mitra platform digital Kartu Prakerja oleh pemerintah juga tak melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan mitra yang terpilih adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Melenceng dari pakem, penunjukan kedelapan mitra berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Temuan KPK yang tak kalah mencolok adalah konflik kepentingan yang diduga melibatkan lima mitra platform, yaitu Skill Academy by Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu, Maubelajarapa.com, dan Pijar Mahir. KPK menemukan sedikitnya 250 dari 1.895 paket pelatihan yang terafiliasi dengan kelima mitra.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, tugas mitra platform adalah menyeleksi paket pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga lain. Setelah mengkurasi paket pelatihan yang dianggap layak, mitra menawarkan paket tersebut kepada peserta program Kartu melalui platform yang mereka miliki. Ketika kelima mitra menyeleksi dan menilai paket pelatihan yang mereka rancang sendiri, potensi konflik kepentingannya teramat pekat. Melebihi kiasan “jeruk makan jeruk”, ada godaan moral yang besar bagi mereka untuk meloloskan proposal sendiri. Urusannya kian runyam ketika KPK menemukan hanya 457 konten pelatihan, atau sekitar 24 persen, yang layak masuk program Kartu Prakerja. Dari angka tersebut, hanya 55 persen yang sesuai untuk skema pelatihan online.

Di luar temuan KPK, ada pula potensi program Kartu Prakerja salah sasaran. Bila target utamanya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya Covid-19, bantuan langsung tunai jelas lebih tepat ketimbang pelatihan online. Masalah lain, dari anggaran Rp 20 triliun, sebanyak 28 persen atau sekitar Rp 5,6 triliun juga bakal jatuh ke tangan mitra platform digital dan penyedia pelatihan, bukan untuk mereka yang paling membutuhkan.

Bermasalah dari hulu (kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan), program Kartu Prakerja tak cukup diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kalaupun tak melibatkan auditor independen, setidaknya hal ini perlu ditangani Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah. Sambil menunggu hasil audit, pemerintah perlu lebih serius memikirkan skema baru agar kelak penyaluran bantuan Prakerja lebih tepat sasaran.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.