Hak Asasi Tahanan Politik Papua

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Bersatu menggelar aksi singkat usai persidangan gugatan praperadilan enam aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019. Tempo/Adam Prireza

Usman Hamid
Pendiri Public Virtue dan Direktur Amnesty International Indonesia

Masyarakat Papua menghadapi tantangan serius selama pandemi Covid-19. Selain berjuang melawan virus mematikan itu, mereka mengalami ancaman dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun hak asasi manusia dijamin oleh hukum, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul secara damai terus terjadi. Salah satunya adalah pemenjaraan terhadap aktivis asal Papua yang memprotes insiden rasisme di Malang dan Surabaya pada Agustus tahun lalu.

Selama ini aparat keamanan sering menggunakan langkah-langkah represif, baik terhadap protes biasa maupun ekspresi politik aktivis pro-kemerdekaan. Mereka membubarkan protes damai, melakukan penangkapan massal, dan penuntutan berdasarkan pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang digunakan kebanyakan berdasarkan pasal-pasal kejahatan terhadap keamanan negara.

Berdasarkan penelitian Amnesty International, setidaknya 96 orang Papua telah ditangkap karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai, berserikat, dan kebebasan berekspresi sehubungan dengan insiden rasisme di Malang dan Surabaya. Sayangnya, para pelaku insiden rasisme itu hanya divonis ringan, 5-10 bulan penjara. Adapun aktivis mahasiswa Papua, seperti Ferry Kombo dkk; atau aktivis politik Papua, seperti Buchtar Tabuni, Agus Kossay, dkk, justru dituntut dengan hukuman yang sangat berat.

Negara seharusnya memastikan bahwa polisi ada di Papua untuk melindungi hak mereka yang ingin berkumpul secara damai, tidak menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang, apalagi menginjak-injak hak-hak itu. Menggunakan kekuatan berlebihan tidak dapat diterima dalam hukum internasional. Tidak seorang pun harus ditangkap semata-mata karena menjalankan hak asasi mereka secara damai.

Hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat dijamin untuk semua orang di Indonesia di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan perundangan nasional yang melindungi asosiasi damai. Polisi juga memiliki peraturan internal yang meminta penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia untuk Polisi.

Sampai 8 Juni lalu, masih ada 44 tahanan politik dari Papua di balik jeruji besi, termasuk aktivis politik dan pembela hak asasi manusia. Mereka semua didakwa dengan pasal-pasal yang berbau pengkhianatan terhadap negara, yang diancam penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pemerintah Indonesia, melalui perangkat kejaksaan, telah menggunakan ketentuan hukum pidana seperti ini untuk menuntut puluhan aktivis politik pro-kemerdekaan selama dekade terakhir.

Jika pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua, atas nama kemanusiaan pemerintah harus membebaskan orang-orang Papua yang ada di penjara karena alasan politik. Pembebasan mereka menjadi penting karena, pada 25 Maret, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi “bencana kesehatan” bagi tahanan. Peringatan ini juga dimaksudkan agar setiap negara dapat mengatasi kepadatan penjara dan kondisi penahanan yang buruk selama masa pandemi Covid-19.

Bachelet meminta agar tahanan politik masuk daftar pertama narapidana dan tahanan yang dibebaskan. Ini artinya negara diharapkan membebaskan semua tahanan hati nurani (prisoners of conscience), aktivis politik, pembela hak asasi manusia, dan lainnya yang dipenjara semata-mata karena menjalankan hak-hak mereka dengan damai. Mereka harus segera dibebaskan dan tanpa syarat.

Pemerintah harus membedakan orang yang secara damai mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri dari mereka yang menggunakan kekerasan atau menggunakan ekspresi yang menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Ekspresi mereka adalah bagian dari hak atas kebebasan berpikir di masyarakat.

Atas seruan itu, pemerintah merespons dengan membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia benar saat menyatakan bahwa yang membuat pemerintah ingin membebaskan narapidana adalah padatnya lembaga pemasyarakatan karena kebijakan itu dapat meminimalkan risiko infeksi Covid-19 agar tak menjadi ancaman kesehatan bagi yang lain. Tapi mengapa tidak termasuk tahanan dan narapidana politik?

Ada ratusan orang berada di balik jeruji besi hanya karena menggunakan hak mereka untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Sekarang mereka dihadapkan pada risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima oleh kesehatan mereka. Pemerintah harus memastikan agar mereka memiliki akses yang cepat ke layanan medis dan perawatan kesehatan dengan standar sama yang tersedia di masyarakat, termasuk pengujian, pencegahan, dan perawatan Covid-19. Melindungi hak tahanan nurani dalam hal kesehatan sama pentingnya dengan melindungi hak mereka atas kebebasan berekspresi.

Namun, yang tidak kalah penting, pemerintah sebaiknya menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis-aktivis yang mengangkat masalah Papua. Intimidasi, apalagi kriminalisasi berupa tindak penangkapan, hanya menambah sesak penjara dan membuat klaim-klaim pemerintah semakin kehilangan kredibilitas.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.