Segera Audit Pelayanan PLN

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Smart meter PLN. Tokopedia.com

Pemerintah perlu segera melakukan audit total pelayanan pelanggan yang selama ini dilakukan PT PLN (Persero). Langkah tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan setrum milik negara itu memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Selama pandemi Covid-19, ada dua kebijakan PLN yang terindikasi merugikan konsumen. Pertama, penggunaan penghitungan pemakaian listrik dengan memakai rumus rata-rata tiga bulan untuk menagih pemakaian listrik April yang dibayar pada Mei 2020. Kedua, manajemen PLN tidak mengganti sekitar 14 juta meter kWh pelanggan di Indonesia yang sudah kedaluwarsa karena belum ditera ulang.

Langkah main pukul rata penghitungan pemakaian listrik, tanpa melihat meteran pelanggan, sangat merugikan konsumen. Kebijakan sepihak ini menimbulkan terjadinya lonjakan tagihan listrik dibanding bulan sebelumnya. Bahkan ada pelanggan yang harus membayar sampai 300 persen lebih mahal dibanding rata-rata pemakaian setrum per bulan.

Alasan PLN, bahwa selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia tidak menerjunkan pencatat meter kWH di tiap rumah, juga tak bisa diterima sepenuhnya. PLN lalai mensosialisasi langkah itu dan baru mengabarkan belakangan ketika sudah terjadi kegaduhan. Wajar saja kemudian muncul kecurigaan soal tidak transparannya penghitungan tagihan listrik yang mesti dibayar pelanggan.

Kebijakan sepihak itu juga menabrak Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Langkah manajemen PLN tidak mengganti sekitar 14 juta meter kWh pelanggan di Indonesia yang sudah kedaluwarsa karena belum ditera ulang juga memberi peluang terabaikannya hak konsumen. Kelalaianitu membuat penghitungan alat ukur pemakaian listrik tersebut melenceng dengan plus-minus sekitar 17 persen. Padahal, sesuai dengan ketentuan, alat ukur elektronik harus ditera ulang setelah 10 tahun.

Berdasarkan uji sampel yang dilakukan Direktorat MetrologiKementerian Perdagangan di PLN Jawa Barat dan Banten, terdapat 1.278 unit meter kWh berusia di atas 10 tahun. Dari jumlah itu, sekitar 800 unit memiliki kesalahan meteran 17,5 persen atau di atas batas toleransi, yaitu 2 persen. Akibatnya, banyak konsumen yang harus membayar tarif listrik lebih mahal dari seharusnya.

Sebagai perusahaan yang mendapat hak monopoli menjual listrik ke masyarakat, PLN seharusnya juga harus mengutamakan pelayanan ketimbang melulu kalkulasi bisnis. Apalagi selama ini selisih antara tarif keekonomian dan yang diterapkan pemerintah selalu ditambal dengan subsidi. Jadi, tidak ada kerugian bagi PLN dari keharusan memberikan pelayanan paripurna untuk semua konsumen.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.