Khudori
Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan
Bulan demi bulan berlalu, tapi harga gula masih seperti layang-layang putus: sukar dikendalikan. Harga gula naik sejak awal 2020. Hingga akhir Mei lalu, harga masih tinggi. Harga gula naik 27,9 persen, dari Rp 13.950 per kilogram pada 2 Januari menjadi Rp 17.850 per kilogram pada 28 Mei. Pada 16 Juni, harga mulai turun menjadi Rp 17.450 per kilogram. Namun harga ini masih jauh dari ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan patokan Rp 12.500 per kilogram. Belakangan, Kementerian Perdagangan mengakui bahwa impor gula bermasalah. Impor yang dijadwalkan tiba pada Maret-April baru tiba pada Mei-Juni.
Menyalahkan impor gula yang datang terlambat dengan dalih pandemi Covid-19 tentu tidak salah. Namun salah besar jika menempatkan impor sebagai biang utama harga gula yang tak terkendali. Hal yang terjadi sesungguhnya adalah kealpaan antisipasi. Dalam surat Menteri Perdagangan kepada Presiden tentang langkah stabilisasi harga terkait dengan Covid-19 pada 17 Maret lalu disebutkan bahwa stok akhir gula pada 2019, yang semula ditaksir 652.608 ton, ternyata hanya 421.650 ton. Stok ini hanya cukup untuk 1,5 bulan atau hingga pertengahan Februari. Jika stok terbatas, mengapa tidak diantisipasi dengan menerbitkan izin impor jauh-jauh hari?
Karena terlambat mengantisipasi, aneka kebijakan pemerintah yang dibuat pada kemudian hari seakan-akan tak berdampak apa-apa. Pertama, penambahan impor gula sebanyak 781.828 ton (tidak jelas gula mentah atau gula konsumsi) sesuai dengan rapat koordinasi terbatas pada 6 Maret lalu. Sebelumnya sudah ada persetujuan impor 268.172 ton gula. Kedua, mengguyur pasar dengan 33 ribu ton gula temuan Kementerian dan Satuan Tugas Pangan di Lampung plus 20 ribu ton gula dari Bulog seharga Rp 12.500 per kilogram. Ketiga, realokasi 250 ribu ton gula mentah di tangan produsen gula rafinasi diolah menjadi gula konsumsi. Keempat, menugasi tiga badan usaha milik negara, yakni Bulog, PT RNI, dan PT PPI, mengimpor gula kristal putih, masing-masing sebanyak 50 ribu ton.
Selain itu, ada kebijakan penyederhanaan dan relaksasi impor lewat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 pada 14 April lalu. Ada pula pemberian izin impor gula mentah kepada sejumlah pabrik gula untuk diolah menjadi gula kristal putih. Izin diberikan salah satunya kepada PT Gendhis Multi Manis, anak usaha Bulog, yang mendapat jatah impor raw sugar 64.760 ton. Total izin impor yang tersiar di media sebanyak 1,14 juta ton. Jika ditambah realokasi 250 ribu ton gula mentah jatah pabrik gula rafinasi, ada 1,364 juta ton gula. Dengan kebutuhan gula konsumsi 250 ribu ton per bulan, pasar semestinya jenuh akan gula. Hal ini terkonfirmasi dari data Badan Pusat Statistik bahwa impor gula pada April lalu mencapai 684 ribu ton, lebih tinggi dari impor Maret yang sebesar 642 ribu ton. Artinya, impor gula pada Maret-April mencapai 1,326 juta ton.
Jika pasar jenuh gula, mengapa harganya masih tetap tinggi? Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Guntur Saragih menyatakan ada indikasi praktik kartel untuk membatasi suplai di pasaran dan memainkan harga gula dalam beberapa bulan terakhir. Caranya, importir, produsen, distributor, dan pedagang grosir bersama-sama memainkan harga, sehingga harga gula di tingkat konsumen kian tinggi. Ada indikasi para pemburu rente ini bekerja sama membatasi suplai, kompetisi, dan menetapkan harga. Sinyalemen ini, antara lain, terungkap dari penemuan 300 ton gula di gudang distributor di Malang pada Mei lalu. Distributor diduga menjual gula kepada empat hingga lima distributor lain dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Aktivitas culas ini didorong oleh dua hal. Pertama, potensi keuntungan eksesif dari aktivitas impor gula. Impor gula kristal putih maupun mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih yang menjanjikan keuntungan besar. Dengan harga gula mentah rata-rata US$ 260,25 per ton pada Maret 2020, mereka dapat meraup margin Rp 2.730-3.102 per kilogram (35,2 persen). Keuntungan kian besar jika dijual di luar pasar modern.
Kedua, pengawasan yang lembek dan penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Hukuman ringan dan insentif ekonomi yang menggiurkan membuat pelaku kehilangan rasa takut. Apalagi aturan tata niaga yang ketat kini dilonggarkan dengan dalih wabah Covid-19. Menurut peraturan, gula rafinasi tidak boleh dijual ke pasar gula konsumsi. Kini, atas nama pandemi, pasar yang terpisah itu disatukan tanpa pengawasan yang memadai.
Penyatuan pasar ini berpotensi membuka moral hazard. Indikasinya tampak dari terus menurunnya jatah gula konsumsi dari delapan pabrik gula rafinasi yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Semula, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) dan Aprindo menyepakati target penjualan 145 ribu ton gula. Belakangan, dengan dalih sudah dibeli distributor dan kapasitas gerai retail terbatas, target penjualan dipangkas menjadi 92.900 ton dan tinggal 20-30 ribu ton. Sisanya dilego ke pasar tradisional. Hari-hari ini harga gula di pasar tradisional mencapai Rp 17-18 ribu per kilogram.
Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan ini? Petani jelas bukan. Pabrik gula domestik baru akan giling pada Juni ini. Konsumen juga sengsara karena gula sulit didapat di pasar modern. Gula ada di pasar tradisional, tapi harganya tinggi. Yang paling diuntungkan tentu pabrik gula yang mendapat jatah impor, distributor, dan pedagang. Mereka untung besar karena difasilitasi kebijakan dengan dalih pandemi. Kebijakan semacam ini, selain tidak bijak, mencederai rasa keadilan.
