Fasilitas Belajar di Rumah

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama mengerjakan tugas yang diberikan guru dari rumahnya di Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengumumkam tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada Juli 2020 mendatang dengan keputusan untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah dengan presentase 94% peserta didik baru dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikannya atau tetap belajar dari rumah, sedangan untuk zona hijau dengan presentase 6% peserta didik baru diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap harus memenuhi banyak persyaratan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Pemerintah melupakan satu soal penting lain dalam kebijakan mengenai sekolah selama masa pandemi Covid-19, yang dituangkan dalam keputusan bersama empat menteri, kemarin, yakni fasilitas pendukung belajar jarak jauh. Tanpa itu, bagi sebagian siswa dan guru, belajar dari rumah malah menyulitkan. Tidak semuanya memiliki peralatan yang memadai, entah itu komputer atau telepon pintar, jaringan Internet, bahkan listrik.

Dalam keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri itu disebutkan bahwa sekolah yang berada di zona hijau boleh kembali menyelenggarakan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru, awal Juli nanti. Syaratnya, menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tapi jumlah mereka sangat sedikit, hanya 6 persen dari seluruh peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah atas. Sisanya masih harus belajar dari rumah.

Di sinilah soalnya. Berkaca pada pengalaman belajar dari rumah pada tahun ajaran yang baru lalu, ada banyak hambatan pada model belajar ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti, pernah membuat angket di media sosialnya yang diisi oleh 9.643 responden pelajar. Hasilnya, sebagian besar responden, sebanyak 63,7 persen, menyatakan ingin sekolah dibuka kembali pada Juli 2020.

Menurut survei tersebut, para pelajar jenuh berlama-lama di rumah dan ingin segera kembali belajar bersama teman-temannya. Sedangkan para orang tua mengeluhkan efektivitas belajar jarak jauh. Menurut mereka, keterbatasan peralatan daring membuat proses belajar dari rumah tidak maksimal. Aktivitas belajar dan bekerja dari rumah juga menyebabkan biaya Internet dan listrik meningkat. Padahal, pada saat yang sama, banyak orang tua murid kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja.

Karena itu, perlu ada subsidi pembelajaran jarak jauh untuk biaya Internet, listrik kalau perlu, pengadaan komputer jinjing atau tablet untuk pelajar, hingga peningkatan kapasitas guru. Jika dibutuhkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengubah panduan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk menunjang program belajar jarak jauh.

Di sejumlah daerah, tak sedikit pula pelajar yang belum terjangkau Internet dan bahkan wilayahnya belum teraliri listrik. Pemerintah mesti menjamin mereka bisa belajar dengan lancar. Wabah Covid-19 seharusnya menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan listrik, Internet desa, atau Internet komunitas yang murah atau bahkan gratis. Dengan demikian, semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar secara baik dan aman.

Perlu disadari, belajar jarak jauh bukanlah sekadar memindahkan tempat duduk siswa dari ruang kelas ke meja belajar di rumah. Model belajar ini membutuhkan fasilitas, cara belajar-mengajar, dan model konseling yang berbeda, lantaran anak-anak terpisah dari lingkungan sosial lamanya. Pemerintah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut kalau menghendaki program ini berhasil.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.