Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Main Obral Data Kependudukan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Kementerian Dalam Negeri tak sepatutnya "mengobral" perjanjian dengan perusahaan keuangan dalam mengakses data kependudukan. Pemberian izin ini berpotensi merugikan warga negara. Sebab, belum ada rambu yang jelas untuk mengontrol lembaga swasta tersebut.

Pemerintah dipercaya untuk menampung dan mengumpulkan data kependudukan. Sebagai pemilik informasi, setiap warga negara berhak mengetahui bagaimana pihak lain menggunakan data pribadinya. Itu sebabnya pemerintah seyogianya melindungi data tersebut.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri baru saja meneken perjanjian dengan 13 lembaga peminjaman daring. Dalam perjanjian itu, perusahaan swasta diizinkan mengakses data kependudukan untuk memverifikasi nasabah. Pemerintah beralasan industri teknologi keuangan berisiko menerima pinjaman fiktif karena bertransaksi tanpa bertatap muka.

Kerja sama berbagi data ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggandeng sejumlah perusahaan pembiayaan moda transportasi yang memiliki jutaan nasabah di seluruh pelosok negeri. Dalam berbagai kesempatan, pihak swasta mengaku menerima banyak manfaat dari kerja sama ini. Tapi keuntungan yang diperoleh pemerintah dan publik tak pernah jelas.

Kementerian Dalam Negeri menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan, pemerintah memberikan hak akses data kependudukan kepada pemerintah daerah, petugas, dan pengguna lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 menyebutkan pengguna adalah lembaga yang berbadan hukum di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua peraturan itu tak tegas mencantumkan batasan mengakses data kependudukan. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, pernah mempersoalkan kerja sama ini pada Juli 2019. Ia menganggap kerja sama dengan pihak swasta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data. Apalagi, langkah ini tak dibarengi dengan program perlindungan data pribadi penduduk yang memadai.

Sementara itu, kebocoran data masih terus terjadi. Terakhir, seorang peretas mengumumkan telah mencuri 2,3 juta data pemilih di Tanah Air pada 21 Mei lalu. Ia menampilkan surat berlogo Komisi Pemilihan Umum yang berisi nama, nomor induk kependudukan, dan kartu keluarga. KPU menuding kebocoran data ini akibat kelalaian pihak ketiga yang pernah bekerja sama dengan pemerintah.

Pemerintah seharusnya meniru langkah Uni Eropa yang melindungi data pribadi penduduk lewat aturan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 25 Mei 2018. GDPR mewajibkan perusahaan melindungi data pribadi dan privasi penduduk Uni Eropa. Peraturan ini bahkan memberi kesempatan warga negara untuk bernegosiasi dengan pihak swasta jika terdapat kesepakatan yang dianggap merugikan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi pembahasannya masih tersendat. Undang-undang ini harus segera diproses. Pihak yang bisa mengakses data kependudukan mesti dibatasi. Sanksi bagi pelanggar juga harus keras dan jelas. Sebab, urusan karut-marut data kependudukan ini selalu menempatkan banyak orang sebagai korban.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024