Sidang Sandiwara Penyerangan Novel

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tuntutan rendah jaksa kepada terdakwa penyerang Novel Baswedan semakin menunjukkan ketidakseriusan penegak hukum dalam mengungkap kasus ini. Majelis hakim semestinya tidak terpaku pada tuntutan itu untuk mengambil keputusan.

Sejak terjadinya penyerangan tiga tahun lalu, aparat seolah-olah tak berdaya menemukan pelaku yang telah menghilangkan sebagian besar penglihatan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Ketika akhirnya dua tersangka pelaku "ditemukan"-disebutkan menyerahkan diri-drama tak juga berakhir. Merekalah, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, anggota Brigade Mobil Kepolisian, yang kemudian diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Rahmat dan Rony mengatakan merasa dendam terhadap Novel yang disebutnya telah berkhianat kepada institusi. Novel dulu merupakan anggota kepolisian yang beralih status menjadi pegawai komisi antikorupsi dan kemudian banyak mengungkap kasus korupsi di bekas institusinya. Jaksa menuntut mereka dengan hukuman 1 tahun penjara.

Jaksa menuntut ringan keduanya dengan alasan mereka tak sengaja menyiram muka Novel. Terdakwa yang pergi ke Jakarta Utara dari Markas Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada pagi buta itu disebutkan berniat menyiramkan cairan ke badan Novel, bukan ke wajah. Karena itu, menurut jaksa, perbuatan terdakwa tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer penganiayaan berat. Jaksa juga mengikuti keterangan kedua terdakwa yang mengaku bertindak karena dendam pribadi.

Tuntutan ringan jaksa jauh dari rasa keadilan buat korban dan masyarakat. Sebagai penyidik kasus-kasus kakap korupsi, Novel pasti mengandalkan kekuatan penglihatan dalam pekerjaannya. Mata merupakan salah satu senjata utamanya untuk memerangi kejahatan kerah putih itu. Serangan yang membutakan matanya itu jelas pukulan terberat, tak hanya buat Novel, tapi juga bagi usaha memerangi korupsi.

Jaksa bahkan mengabaikan akal sehat. Dalih bahwa serangan tak dimaksudkan untuk mengincar mata Novel tidak masuk logika banyak orang. Tak aneh jika di media sosial ramai olok-olok yang mempertanyakan tuntutan itu, termasuk dari kalangan pesohor. Jaksa pun mengabaikan terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sebagai unsur pemberat. Dengan status terdakwa sebagai penegak hukum yang semestinya bertugas melindungi warga negara, tuntutan hukumannya seharusnya lebih berat. Apalagi, korbannya juga aparat hukum.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar keanehan persidangan. Meskipun terdakwa disebut bertindak atas nama pribadi, institusi menyediakan tim penasihat hukum yang dipimpin seorang perwira tinggi bintang satu alias brigadir jenderal. Di persidangan, jaksa juga lebih banyak mencecar keterangan saksi-saksi, termasuk Novel sebagai saksi korban. Penuntut bertindak menyerupai pembela terdakwa.

Majelis hakim selayaknya menilai lebih obyektif keterangan saksi. Mereka perlu menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan jaksa jika meyakini bahwa terdakwa betul-betul pelaku penyerangan. Sebaliknya, mereka tidak perlu ragu membebaskan terdakwa jika ternyata keterangan saksi tidak cukup meyakinkan bahwa mereka pelaku sebenarnya.

Dalam hal ini, pemerintahan Joko Widodo perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus penyerangan. Tuntutan ini tak pernah dipenuhi Jokowi, yang lebih mempercayakannya kepada kepolisian. Padahal, waktu membuktikan, penyelidikan lembaga itu jauh dari harapan masyarakat banyak.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.