Rencana Nekat Pencaplokan Tepi Barat

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada media di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem 30 Mei 2019. [REUTERS / Ronen Zvulun / File Photo]

Ibnu Burdah
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

Apakah rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok sekitar 20 persen wilayah Tepi Barat pada awal Juli nanti akan benar-benar dilaksanakan? Mencermati gelagatnya, langkah nekat ini akan benar-benar dilakukan. Netanyahu sudah berulang kali berjanji untuk melakukannya. Ia tampaknya berusaha keras menutup kasus korupsinya dengan langkah-langkah yang dianggap "heroik" bagi sebagian warga Israel, terutama pendukungnya.

Pencaplokan itu akan dianggap sebagai prestasi besar di Israel, khususnya bagi kelompok-kelompok ultranasionalis dan agama seperti Syas dan Haredim. Meskipun rakyat Israel umumnya menolak, penolakan mereka tidak tampak dalam protes jalanan. Hal ini bisa jadi karena Israel sedang menghadapi penyebaran Covid-19. Hal itu bisa jadi juga karena penolakan mereka sebenarnya bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan khawatir akan rentetan dampaknya terhadap kehidupan Israel, termasuk prospek perdamaian. Langkah sepihak Israel hampir selalu diikuti oleh perlawanan rakyat Palestina dengan berbagai cara serta tekanan regional dan internasional.

Netanyahu menyatakan saat ini merupakan kesempatan emas bagi Israel yang mungkin tak akan berulang beberapa puluh tahun ke depan. Pernyataan itu barangkali benar adanya dengan menilik beberapa hal. Pertama, langkah ini sejalan atau tidak bertentangan dengan proposal perdamaian pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Proposal Trump menyatakan "tidak mengusir satu pun" warga Israel maupun Palestina dari tempat tinggal mereka. Netanyahu juga menyatakan tak akan mengusir warga Palestina di wilayah yang dicaplok. Mereka akan tetap menjadi warga Palestina yang tinggal di kantong-kantong wilayah Israel.

Kedua, pada akhir tahun ini, pemerintahan di Amerika bisa jadi berganti. Cara pandang Trump yang hawkish sangat menguntungkan posisi Israel di hadapan Palestina dan negara-negara Arab lain. Jika pergantian pemerintahan Amerika terjadi, kesempatan untuk mencaplok Tepi Barat bisa hilang. Tak akan mudah memperoleh kesempatan seperti sekarang bila Amerika dipimpin presiden dari Partai Demokrat.

Ketiga, kondisi lapangan sudah matang bagi proses pencaplokan. Wilayah itu sudah dijejali permukiman Yahudi secara bertahap sehingga keadaannya sudah kental Yahudi. Israel biasa menjalankan strategi ini sebelum klaim atau aneksasi dilakukan. Penduduk Palestina memang masih ada di wilayah itu, tapi terdesak ke "tengah".

Keempat, situasi Palestina dan kawasan secara umum cukup mendukung. Perpecahan di Palestina belum bisa dikatakan berakhir. Situasi kawasan Timur Tengah juga dalam turbulensi. Yang terpenting bagi Israel adalah perhatian dunia Arab terhadap masalah Palestina saat ini sangat kecil. Para rezim Arab terlalu sibuk dalam usaha mempertahankan kekuasaan di tengah gelombang demokratisasi. Mereka juga sedang berfokus pada dampak besar dari penyebaran Covid-19. Negara-negara Arab otoritarian juga berusaha keras mengeksploitasi situasi pandemi ini untuk memperkuat cengkeramannya terhadap masyarakat.

Dengan pertimbangan itu, janji Netanyahu mencaplok Lembah Yordan dan sekitarnya dalam kampanye pemilihan umum Israel tiga kali berturut-turut dalam setahun ini sepertinya benar-benar akan dilaksanakan. Namun ada beberapa catatan yang bisa menghambat langkah kontroversial tersebut.

Pertama, koalisi pemerintahan Israel kali ini sebenarnya tidak begitu kokoh. Pemerintahan persatuan ini juga merupakan pemerintahan darurat karena koalisi ini lebih terdorong pada upaya penyelamatan krisis politik di Israel yang seperti tak berujung. Pemerintahan ini dibentuk setidaknya untuk menghindari terjadinya pemilihan umum keempat karena kegagalan beruntun membentuk koalisi pemerintahan.

Pemerintahan Israel biasanya berdiri di atas platform "ideologis" yang kuat. Sementara itu, pembentukan pemerintahan berdasarkan pergantian kekuasaan kali ini lebih didorong oleh faktor pragmatis, yaitu menghindari krisis politik. Potensi keretakan pemerintahan ini tentu cukup besar mengingat keduanya bermusuhan dalam beberapa kali pemilihan umum. Soal rencana pencaplokan, sejauh ini kubu Benny Gantz, lawan politik Netanyahu, tidak banyak berbicara tentang langkah penuh semangat Netanyahu. Sewaktu-waktu pemerintahan itu bisa pecah jika kubu Gantz mundur dari koalisi.

Kedua, tekanan regional dan internasional cukup besar. Sejauh ini, negara-negara di kawasan itu mulai bereaksi atas rencana pencaplokan Tepi Barat. Reaksi paling keras ditunjukkan oleh Kerajaan Yordania, negara tetangga Israel dan Palestina yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dari Palestina. Uni Eropa, kendati sedikit terbelah, juga menunjukkan arah penolakan yang cukup kuat. Turki dan Iran merupakan negara yang paling keras bersuara. Indonesia dan sejumlah negara lain juga melakukan upaya diplomatik untuk mencegah terjadinya pencaplokan kendati Indonesia juga harus realistis mengenai pengaruhnya.

Jika gelombang tekanan dari berbagai arahditambah desakan di dalam negeri Israel dan Palestinasemakin besar, sangat mungkin proses pencaplokan ini akan tertunda. Bagaimanapun, kebijakan ini harus dibawa ke Knesset, parlemen Israel, terlebih dulu dan bisa memakan waktu panjang sebelum keputusan diambil jika penolakan dari anggota Knesset kuat. Jika ini yang terjadi, rencana Netanyahu itu bisa gagal setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi jika pemilihan umum Amerika pada akhir tahun ini melahirkan pemerintahan baru.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.