Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Nekat Pencaplokan Tepi Barat

image-profil

image-gnews
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada media di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem 30 Mei 2019. [REUTERS / Ronen Zvulun / File Photo]
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada media di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem 30 Mei 2019. [REUTERS / Ronen Zvulun / File Photo]
Iklan

Ibnu Burdah
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

Apakah rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok sekitar 20 persen wilayah Tepi Barat pada awal Juli nanti akan benar-benar dilaksanakan? Mencermati gelagatnya, langkah nekat ini akan benar-benar dilakukan. Netanyahu sudah berulang kali berjanji untuk melakukannya. Ia tampaknya berusaha keras menutup kasus korupsinya dengan langkah-langkah yang dianggap "heroik" bagi sebagian warga Israel, terutama pendukungnya.

Pencaplokan itu akan dianggap sebagai prestasi besar di Israel, khususnya bagi kelompok-kelompok ultranasionalis dan agama seperti Syas dan Haredim. Meskipun rakyat Israel umumnya menolak, penolakan mereka tidak tampak dalam protes jalanan. Hal ini bisa jadi karena Israel sedang menghadapi penyebaran Covid-19. Hal itu bisa jadi juga karena penolakan mereka sebenarnya bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan khawatir akan rentetan dampaknya terhadap kehidupan Israel, termasuk prospek perdamaian. Langkah sepihak Israel hampir selalu diikuti oleh perlawanan rakyat Palestina dengan berbagai cara serta tekanan regional dan internasional.

Netanyahu menyatakan saat ini merupakan kesempatan emas bagi Israel yang mungkin tak akan berulang beberapa puluh tahun ke depan. Pernyataan itu barangkali benar adanya dengan menilik beberapa hal. Pertama, langkah ini sejalan atau tidak bertentangan dengan proposal perdamaian pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Proposal Trump menyatakan "tidak mengusir satu pun" warga Israel maupun Palestina dari tempat tinggal mereka. Netanyahu juga menyatakan tak akan mengusir warga Palestina di wilayah yang dicaplok. Mereka akan tetap menjadi warga Palestina yang tinggal di kantong-kantong wilayah Israel.

Kedua, pada akhir tahun ini, pemerintahan di Amerika bisa jadi berganti. Cara pandang Trump yang hawkish sangat menguntungkan posisi Israel di hadapan Palestina dan negara-negara Arab lain. Jika pergantian pemerintahan Amerika terjadi, kesempatan untuk mencaplok Tepi Barat bisa hilang. Tak akan mudah memperoleh kesempatan seperti sekarang bila Amerika dipimpin presiden dari Partai Demokrat.

Ketiga, kondisi lapangan sudah matang bagi proses pencaplokan. Wilayah itu sudah dijejali permukiman Yahudi secara bertahap sehingga keadaannya sudah kental Yahudi. Israel biasa menjalankan strategi ini sebelum klaim atau aneksasi dilakukan. Penduduk Palestina memang masih ada di wilayah itu, tapi terdesak ke "tengah".

Keempat, situasi Palestina dan kawasan secara umum cukup mendukung. Perpecahan di Palestina belum bisa dikatakan berakhir. Situasi kawasan Timur Tengah juga dalam turbulensi. Yang terpenting bagi Israel adalah perhatian dunia Arab terhadap masalah Palestina saat ini sangat kecil. Para rezim Arab terlalu sibuk dalam usaha mempertahankan kekuasaan di tengah gelombang demokratisasi. Mereka juga sedang berfokus pada dampak besar dari penyebaran Covid-19. Negara-negara Arab otoritarian juga berusaha keras mengeksploitasi situasi pandemi ini untuk memperkuat cengkeramannya terhadap masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan pertimbangan itu, janji Netanyahu mencaplok Lembah Yordan dan sekitarnya dalam kampanye pemilihan umum Israel tiga kali berturut-turut dalam setahun ini sepertinya benar-benar akan dilaksanakan. Namun ada beberapa catatan yang bisa menghambat langkah kontroversial tersebut.

Pertama, koalisi pemerintahan Israel kali ini sebenarnya tidak begitu kokoh. Pemerintahan persatuan ini juga merupakan pemerintahan darurat karena koalisi ini lebih terdorong pada upaya penyelamatan krisis politik di Israel yang seperti tak berujung. Pemerintahan ini dibentuk setidaknya untuk menghindari terjadinya pemilihan umum keempat karena kegagalan beruntun membentuk koalisi pemerintahan.

Pemerintahan Israel biasanya berdiri di atas platform "ideologis" yang kuat. Sementara itu, pembentukan pemerintahan berdasarkan pergantian kekuasaan kali ini lebih didorong oleh faktor pragmatis, yaitu menghindari krisis politik. Potensi keretakan pemerintahan ini tentu cukup besar mengingat keduanya bermusuhan dalam beberapa kali pemilihan umum. Soal rencana pencaplokan, sejauh ini kubu Benny Gantz, lawan politik Netanyahu, tidak banyak berbicara tentang langkah penuh semangat Netanyahu. Sewaktu-waktu pemerintahan itu bisa pecah jika kubu Gantz mundur dari koalisi.

Kedua, tekanan regional dan internasional cukup besar. Sejauh ini, negara-negara di kawasan itu mulai bereaksi atas rencana pencaplokan Tepi Barat. Reaksi paling keras ditunjukkan oleh Kerajaan Yordania, negara tetangga Israel dan Palestina yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dari Palestina. Uni Eropa, kendati sedikit terbelah, juga menunjukkan arah penolakan yang cukup kuat. Turki dan Iran merupakan negara yang paling keras bersuara. Indonesia dan sejumlah negara lain juga melakukan upaya diplomatik untuk mencegah terjadinya pencaplokan kendati Indonesia juga harus realistis mengenai pengaruhnya.

Jika gelombang tekanan dari berbagai arahditambah desakan di dalam negeri Israel dan Palestinasemakin besar, sangat mungkin proses pencaplokan ini akan tertunda. Bagaimanapun, kebijakan ini harus dibawa ke Knesset, parlemen Israel, terlebih dulu dan bisa memakan waktu panjang sebelum keputusan diambil jika penolakan dari anggota Knesset kuat. Jika ini yang terjadi, rencana Netanyahu itu bisa gagal setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi jika pemilihan umum Amerika pada akhir tahun ini melahirkan pemerintahan baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024