Jauh Gaji dari Prestasi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

Pemerintah selayaknya menghentikan pembahasan rencana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usul kenaikan gaji itu tak sepadan dengan kinerja pimpinan KPK periode 2019-2023 yang minim prestasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015, yang mengatur kenaikan gaji para pemimpin lembaga antikorupsi itu. Besaran kenaikannya masing-masing menjadi Rp 300 juta dari semula Rp 123,9 juta untuk ketua, dan Rp 112,5 untuk wakil ketua.

Selain tidak sensitif karena dibahas di tengah wabah, rencana kenaikan gaji itu menunjukkan bahwa pemerintah tak punya indikator yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai kinerja pemimpin sebuah lembaga. Bila ukurannya adalah prestasi, untuk pemimpin KPK era Firli Bahuri dan kawan-kawan, rencana kenaikan gaji itu jauh panggang dari api. Alih-alih membuat gebrakan untuk mempertajam taji KPK, sejak dilantik pada 20 Desember 2019 kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan malah memperkuat pesimisme akan masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Keputusan pemimpin KPK periode ini yang kontroversial, misalnya, adalah penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi dua bulan setelah mereka dilantik. Kontroversi lain berkaitan dengan pengembalian penyidik jaksa Sugeng ke instansi asalnya, Kejaksaan Agung. Sugeng adalah jaksa yang pernah memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh Firli ketika menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli diduga melanggar etik karena bertemu dengan pihak yang beperkara, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Sempat ada harapan ketika KPK menangkap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap dari politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tapi belakangan diketahui, surat penyidikan kasus itu diteken pemimpin KPK sebelumnya. Adapun operasi tangkap tangan dilakukan senyap tanpa diketahui banyak anggota pimpinan, termasuk Firli.

Belakangan, Firli malah memberhentikan penyidik kasus ini, yakni Rosa Purbo Bekti, dan mengembalikan sang penyidik ke instansi asalnya, Kepolisian RI. Pemimpin KPK berdalih Rosa diminta pulang oleh induk semangnya. Namun Markas Besar Polri menyatakan Rosa belum waktunya dikembalikan.

Wajar kalau kemudian kepercayaan publik terhadap KPK tergerus. Ini tecermin dari hasil survei mutakhir tiga lembaga sigi. Misalnya, Indo Barometer menyebutkan, dalam dua bulan kepemimpinan Firli, tingkat kepercayaan publik melorot ke peringkat empat dari sebelumnya langganan tiga besar. Hasil survei terbaru, yang dilansir Indikator pada 7 Juni lalu, menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK kini malah di bawah Kepolisian RI. Sebelumnya, peringkat KPK selalu di atas Kepolisian.

Dengan sederet catatan minus itu, pimpinan KPK seharusnya merasa malu dan menolak rencana pemerintah menaikkan gaji mereka. Toh, tanpa kenaikan pun, gaji pimpinan KPK saat ini sebenarnya sudah di atas rata-rata gaji resmi pimpinan lembaga negara lainnya.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.