Ironi Polisi setelah Reformasi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

Slogan "melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" yang diusung Kepolisian Republik Indonesia menjadi ironi besar jika kita mendengar laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komisi selama 2019. Jenis pengaduannya justru pelanggaran terhadap slogan itu.

Pengaduan terbanyak atas kinerja buruk polisi berupa penanganan hukum yang tak sesuai dengan prosedur, seperti penangkapan terduga pelaku kejahatan tanpa surat perintah, hingga penyiksaan terhadap tersangka saat pemeriksaan. Aduan lain berupa lambatnya penanganan kasus, dugaan kriminalisasi terhadap warga sipil, serta pemakaian senjata api ketika bertugas.

Laporan itu menyedihkan. Padahal polisi merupakan garda terdepan dalam melindungi masyarakat sipil. Setelah gerakan politik Reformasi 1998 berhasil memisahkan fungsi tentara dan polisi dari politik, tabiat kekuasaan polisi beralih ke "jalanan", ke masyarakat di luar gedung parlemen. Ketika tentara berhasil "ditarik ke barak", kekuasaan polisi justru semakin menonjol.

Kepolisian memiliki anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besar anggaran itu Rp 94,3 triliun pada 2019 dan Rp 104,3 triliun tahun ini. Kekuasaan polisi juga sangat luas. Kepolisian kini menikmati demokrasi dan supremasi sipil yang dipadukan dengan kekuasaan dalam politik-keamanan.

Polisi pun semakin eksesif. Alih-alih menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, polisi malah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Laporan adanya kriminalisasi dan penyalahgunaan prosedur merupakan resultan dari kekuasaan besar yang dilimpahkan kepada polisi setelah reformasi.

Dalam demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah tahun lalu, misalnya, kita melihat kesewenang-wenangan polisi dalam menangani para demonstran. Ada mahasiswa yang dipukul hingga tengkoraknya pecah dan aksi unjuk rasa dibubarkan paksa dengan cara brutal. Dalam tayangan televisi, kesewenang-wenangan itu dipertontonkan dengan telanjang, bahkan dalam acara yang dibuat polisi sendiri.

Dalam acara-acara pertunjukan operasi polisi di jalanan, kita disuguhi tontonan betapa superiornya mereka. Polisi bisa seenaknya menggeledah siapa saja yang dicurigai sebagai penjahat, membuka telepon seluler secara paksa, hingga mengintimidasi. Dalih melindungi masyarakat dari kejahatan berubah menjadi pertunjukan kekuasaan yang semena-mena.

Tabiat polisi ini mesti dihentikan jika kita ingin menegakkan supremasi sipil yang menjadi bagian dari demokrasi. Polisi mesti kembali menjadi pelindung masyarakat, menangani kejahatan memakai prosedur yang tak melanggar hak asasi, dan melayani publik tanpa korupsi. Kita tahu bahwa lembaga kepolisian dianggap paling korup di urutan keempat dalam survei Transparency International Indonesia 2017.

Dengan melihat laporan Komnas HAM itu, kita layak kembali meninjau ide menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri agar fungsi perlindungan sipil lebih tebal dibanding politik-keamanan yang rentan disalahgunakan.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.