Penolakan Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Oleh


Ikhsan Yosarie
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute

Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran.

Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, baik di berita online maupun pos beberapa akun Instagram yang kontennya cenderung berkaitan dengan militer. Hal ini setidaknya kembali muncul setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyerahkan rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Simplifikasi ini tentu berpotensi negatif terhadap wacana penolakan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Jika dibaca secara saksama, penolakan itu justru lahir karena ketidaktaatan pemerintah terhadap aturan, terutama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang TNI memberikan ruang kepada pelibatan TNI dalam menangani terorisme melalui operasi militer selain perang. Pelibatan tersebut sudah diatur dengan jelas. Misalnya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini tak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Peraturan presiden ini menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI itu cukup dilakukan berdasarkan perintah presiden. Padahal Undang-Undang TNI menggariskan bahwa presiden harus mendapat persetujuan DPR lebih dulu. Dalam keadaan mendesak pun presiden harus melapor kepada DPR dalam waktu 2 x 24 jam setelah keputusan keluar.

Ada pula masalah sistem peradilan pidana. Sesuai dengan undang-undang, terorisme termasuk tindak pidana. Ketentuan ini membuat mekanisme penanganannya tunduk kepada sistem peradilan umum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri juga mengamanatkan hal tersebut.

Peraturan presiden itu tidak mengatur hal tersebut. Jika TNI tidak tunduk kepada peradilan umum, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti jika terjadi kekerasan dan pelanggaran hak asasi di lapangan yang disebabkan oleh prajurit TNI?

Persoalan lain yang juga patut disoroti adalah status pelibatan dan eskalasi ancaman. Peraturan presiden itu tak mengatur secara jelas status pelibatan TNI. Menurut undang-undang, pelibatan TNI itu berada di bawah kendali operasi kepolisian, yang berarti merupakan bagian dari tugas perbantuan TNI kepada kepolisian. Perbantuan itu pun dilakukan jika eskalasi terorisme berpotensi berada di luar kapasitas kepolisian untuk menanganinya, misalnya jika eskalasi terorisme sudah tinggi.

Eskalasi itu bersifat fluktuatif, sehingga militer tidak selalu dibutuhkan terus-menerus dalam penanganannya karena, dalam eskalasi tertentu, kepolisian mampu mengatasinya, seperti dalam kasus-kasus terorisme beberapa waktu belakangan ini. Pertimbangan lain yang relevan adalah agar perbantuan itu tidak mengurangi kemampuan perang militer dalam menjalankan tugas utamanya karena domain perang militer tentu bukan pada sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme seharusnya bersifat kasuistis, yaitu jika eskalasi terorisme berpotensi berada di luar kapasitas kepolisian. Jika hal itu terjadi, presiden, setelah berkonsultasi dengan dan mendapat persetujuan DPR, mengeluarkan keputusan politik atau peraturan presiden mengenai pelibatan TNI untuk membantu pemberantasan terorisme di daerah yang bersangkutan.

Persoalan eskalasi ancaman juga tak diatur dengan jelas dalam peraturan presiden itu. Peraturan tersebut justru hanya mengatur ihwal obyek aksi terorisme, seperti presiden dan wakil presiden beserta keluarga serta mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Bahkan peraturan itu membuka peluang untuk keterlibatan TNI secara lebih mudah karena obyeknya berkaitan dengan ideologi negara. Dalam hal ini, tentu kepolisian masih bisa menangani.

Penjelasan ihwal eskalasi ini dibutuhkan sebagai dasar perbantuan terhadap kepolisian dan prosedur standar jika keterlibatan itu dilakukan secara langsung. Penjelasan mengenai hal ini pun seharusnya lebih rinci memuat informasi, seperti dalam eskalasi macam apa perbantuan diberikan, dalam eskalasi seperti apa yang melampaui kapasitas kepolisian, batas waktu perbantuan, skala wilayah, dan divisi yang diturunkan.

Melalui tulisan ini, saya berupaya menunjukkan bahwa penolakan pelibatan TNI tersebut tidak berangkat dari pemikiran subyektif, melainkan pemikiran yang obyektif, konstitusional, dan dalam upaya menjaga reformasi TNI. Keterlibatan TNI tentu perlu disesuaikan dan melengkapi prasyarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

28 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.