Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alokasi Serampangan Dana Talangan

Oleh

image-gnews
Iklan

PEMERINTAH harus membatalkan rencana penggelontoran dana talangan kepada badan usaha milik negara. Masih ada banyak pilihan untuk membantu BUMN. Alih-alih memulihkan perekonomian nasional yang terpukul oleh pandemi Covid-19, anggaran baru senilai Rp 19,65 triliun ini bukan tidak mungkin bakal merugikan negara.

Rencana tersebut diputuskan dalam rapat kabinet terbatas pada Rabu, 3 Juni lalu. Program ini menjadi bagian dari pemulih­an ekonomi nasional yang disiapkan pemerintah dalam rencana perubahan kedua postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Lima perusahaan pelat merah yang bakal ditolong adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Kelimanya menjanjikan pengembalian duit talangan lewat beragam skema.

Covid-19 memang telah memukul perekonomian dunia. Di Indonesia dampaknya sungguh luar biasa. Sepanjang triwulan I lalu, hampir semua sektor lapangan usaha tersungkur. Industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan sektor jasa lain mencetak pertumbuhan terendah dalam dua dekade terakhir, bahkan sebagian mencatat pertumbuhan negatif. Kondisi ini diperkirakan berlanjut pada triwulan II.

Pemerintah kini berupaya secepat-cepatnya memulihkan ekonomi agar tak makin ambruk. Tumbangnya bisnis bisa menambah masalah lain: lapangan kerja hilang, angka kemiskinan melonjak, dan daya beli masyarakat merosot. Kondisi ini menjadikan aneka langkah penyelamatan dunia usaha, termasuk memberikan dana talangan kepada BUMN, seolah-olah masuk akal.

Namun program ini justru terkesan disusun secara serampangan. Contohnya adalah dana talangan senilai Rp 4 triliun kepada PTPN. Dalih pemerintah bahwa program ini diperlukan untuk membantu arus kas perseroan yang jeblok akibat pandemi Covid-19 jelas tak beralasan. Jauh sebelum pagebluk, kelompok usaha perkebunan ini sudah lama remuk. Kasus suap mantan direktur utama Dolly Parlagutan Pulungan tahun lalu hanya pucuk gunung es dari bobroknya manajemen di PTPN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keuangan PTPN tak kunjung membaik meski telah menerima penyertaan modal negara triliunan rupiah dalam lima tahun terakhir. Faktanya, per Agustus 2019, total utang grup ini ke perbankan telah mencapai Rp 52,12 triliun. Perusahaan ini tak akan sanggup membayar utang tersebut karena hanya dua dari 13 anak perusahaan yang mampu mencetak laba. Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan kajian awal Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi bahwa sebagian pinjaman korporasi tersebut tak jelas peruntukannya.

Mustahil PTPN bakal bisa mengembalikan dana talangan tersebut. Setali tiga uang dengan yang terjadi di Garuda, Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perumnas. Keempat perusahaan ini memang tengah dirundung badai setelah pandemi meluluhlantakkan sektor jasa transportasi, manufaktur, dan properti. Namun keempatnya juga menanggung utang jumbo akibat buruknya tata kelola perusahaan di masa lalu dan beragam proyek ambisius pemerintah.

Tak sepantasnya rakyat—melalui APBN—ikut membiayai dampak buruk pengelolaan perusahaan negara. Sampai hari ini dan dalam beberapa tahun ke depan, rakyat masih harus menanggung dana rekapitalisasi perbankan pada krisis 1998. Pemerintah sebaiknya menggunakan uang tersebut untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat. Peningkatan fasilitas rumah sakit dan penelitian tentang vaksin untuk mencegah Covid-19 di masa mendatang jelas membutuhkan biaya yang sangat besar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.