PENANGKAPAN bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, jelas merupakan prestasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang layak mendapat apresiasi. Namun pencokokan Nurhadi pun segera memantik keprihatinan atas kondisi KPK yang kini dipimpin orang-orang pilihan Presiden Joko Widodo itu.
Tim penyidik di bawah pimpinan Novel Baswedan meringkus Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di sebuah rumah mewah di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan, Senin malam, 1 Juni lalu. Penangkapan itu ibarat setitik harapan di tengah merosotnya kepercayaan publik kepada KPK. Ternyata masih ada sekelompok penyidik yang terus berikhtiar menjaga muruah komisi antikorupsi setelah lembaga itu dikerdilkan pemerintah dan politikus partai.
Nurhadi bukanlah pemain figuran. Di masa jayanya, dia diduga menjadi pemain utama dalam jaringan dagang perkara yang merusak sistem pengadilan kita. Komisi Yudisial, pegiat antikorupsi, serta pengacara sering menyebut nama Nurhadi dalam bisik-bisik seputar “mafia” perkara di Mahkamah Agung. Setidaknya selama lima tahun terakhir, KPK pun terus melacak jejak gelap Nurhadi dalam pelbagai kasus jual-beli putusan. Namun upaya penyidik KPK untuk menyergap dia berkali-kali gagal karena bocornya rencana operasi, putusnya rantai transaksi suap, atau ketatnya pengawalan. Toh, sepandai-pandai Nurhadi melompat, akhirnya dia jatuh jua.
Sementara kesigapan Novel Baswedan dan kawan-kawan layak mendapat penghargaan, keseriusan para pemimpin KPK dalam memburu Nurhadi justru pantas dipertanyakan. Penyergapan Nurhadi sukses karena operasi ini berlangsung senyap, hanya diketahui seorang pemimpin KPK. Andai saja semua pemimpin KPK mengetahui rencana operasi seperti yang belakangan diklaim Ketua KPK Firli Bahuri ujung ceritanya bisa jadi berbeda.
Lancarnya penangkapan Nurhadi juga tak terlepas dari perubahan konstelasi politik di luar lembaga KPK. Ketika rumahnya digeledah KPK pada 2016, Nurhadi ditengarai masih bisa meminta perlindungan kepada sejumlah petinggi kepolisian. Kini, sebagian pelindung Nurhadi itu tampaknya telah meninggalkan dia. Kepolisian pun kali ini disebut-sebut memilih “abstain” ketika tahu penyidik KPK akan menggerebek rumah Nurhadi. Tentu saja, pilihan abstain polisi layak dipersoalkan. Sebagai sesama penegak hukum, polisi semestinya mendukung penuh tim KPK yang hendak menangkap Nurhadi.
Nurhadi kini memang telah masuk ruang tahanan KPK. Tapi itu seharusnya bukan akhir cerita. Sebab, dalam jejaring dagang perkara, Nurhadi tak bekerja sendiri. Dia bukan pemutus perkara. Pasti ada panitera, hakim, dan aktor lain yang terlibat. Karena itu, KPK semestinya menjadikan Nurhadi sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan jual-beli perkara hingga akar-akarnya. Tentu saja, sebelum melangkah lebih jauh, KPK harus memastikan dulu penuntutan atas Nurhadi bebas dari intervensi atau kesepakatan politik apa pun.
Di luar Nurhadi, KPK punya banyak tunggakan untuk menangkap buron kasus korupsi lainnya, terutama mereka yang mendapat dukungan dari kekuatan politik tertentu. Kalau bisa menangkap orang sekuat Nurhadi, misalnya, KPK semestinya bisa meringkus Harun Masiku, buron kasus suap dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan. Tapi, kita masih ingat, pemimpin KPK saat ini tidak datang dari pilihan ideal. Undang-undang juga tak lagi menjamin KPK menjadi lembaga independen. Karena itu, kita tak bisa berharap muluk-muluk bahwa para pemimpin lembaga ini akan menggebrak dalam pemberantasan korupsi.
