Tak Cukup Menangkap Nurhadi

Oleh

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

PENANGKAPAN bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, jelas merupakan prestasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang layak mendapat apresiasi. Namun pencokokan Nurhadi pun segera memantik keprihatinan atas kondisi KPK yang kini dipimpin orang-orang pilihan Presiden Joko Widodo itu.

Tim penyidik di bawah pimpinan Novel Baswedan meringkus Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di sebuah rumah mewah di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan, Senin malam, 1 Juni lalu. Penangkapan itu ibarat setitik harapan di tengah merosotnya kepercayaan publik kepada KPK. Ternyata masih ada sekelompok penyidik yang terus berikhtiar menjaga muruah komisi antikorupsi setelah lembaga itu dikerdilkan pemerintah dan politikus partai.

Nurhadi bukanlah pemain figuran. Di masa jayanya, dia diduga menjadi pemain utama dalam jaringan dagang perkara yang merusak sistem pengadilan kita. Komisi Yudisial, pegiat antikorupsi, serta pengacara sering menyebut nama Nurhadi dalam bisik-bisik seputar “mafia” perkara di Mahkamah Agung. Setidaknya selama lima tahun terakhir, KPK pun terus melacak jejak gelap Nurhadi dalam pelbagai kasus jual-beli putusan. Namun upaya penyidik KPK untuk menyergap dia berkali-kali gagal karena bocornya rencana operasi, putusnya rantai transaksi suap, atau ketatnya pengawalan. Toh, sepandai-pandai Nurhadi melompat, akhirnya dia jatuh jua.

Sementara kesigapan Novel Baswedan dan kawan-kawan layak mendapat penghargaan, keseriusan para pemimpin KPK dalam memburu Nurhadi justru pantas dipertanyakan. Penyergapan Nurhadi sukses karena operasi ini berlangsung senyap, hanya diketahui seorang pemimpin KPK. Andai saja semua pemimpin KPK mengetahui rencana operasi seperti yang belakangan diklaim Ketua KPK Firli Bahuri ujung ceritanya bisa jadi berbeda.

Lancarnya penangkapan Nurhadi juga tak terlepas dari perubahan konstelasi politik di luar lembaga KPK. Ketika rumahnya digeledah KPK pada 2016, Nurhadi ditengarai masih bisa meminta perlindungan kepada sejumlah petinggi kepolisian. Kini, sebagian pelindung Nurhadi itu tampaknya telah meninggalkan dia. Kepolisian pun kali ini disebut-sebut memilih “abstain” ketika tahu penyidik KPK akan menggerebek rumah Nurhadi. Tentu saja, pilihan abstain polisi layak dipersoalkan. Sebagai sesama penegak hukum, polisi semestinya mendukung penuh tim KPK yang hendak menangkap Nurhadi.

Nurhadi kini memang telah masuk ruang tahanan KPK. Tapi itu seharusnya bukan akhir cerita. Sebab, dalam jejaring dagang perkara, Nurhadi tak bekerja sendiri. Dia bukan pemutus perkara. Pasti ada panitera, hakim, dan aktor lain yang terlibat. Karena itu, KPK semestinya menjadikan Nurhadi sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan jual-beli perkara hingga akar-akarnya. Tentu saja, sebelum melangkah lebih jauh, KPK harus memastikan dulu penuntutan atas Nurhadi bebas dari intervensi atau kesepakatan politik apa pun.

Di luar Nurhadi, KPK punya banyak tunggakan untuk menangkap buron kasus korupsi lainnya, terutama mereka yang mendapat dukungan dari kekuatan politik tertentu. Kalau bisa menangkap orang sekuat Nurhadi, misalnya, KPK semestinya bisa meringkus Harun Masiku, buron kasus suap dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan. Tapi, kita masih ingat, pemimpin KPK saat ini tidak datang dari pilihan ideal. Undang-undang juga tak lagi menjamin KPK menjadi lembaga independen. Karena itu, kita tak bisa berharap muluk-muluk bahwa para pemimpin lembaga ini akan menggebrak dalam pemberantasan korupsi.  






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.