Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Cukup Menangkap Nurhadi

Oleh

image-gnews
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

PENANGKAPAN bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, jelas merupakan prestasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang layak mendapat apresiasi. Namun pencokokan Nurhadi pun segera memantik keprihatinan atas kondisi KPK yang kini dipimpin orang-orang pilihan Presiden Joko Widodo itu.

Tim penyidik di bawah pimpinan Novel Baswedan meringkus Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di sebuah rumah mewah di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan, Senin malam, 1 Juni lalu. Penangkapan itu ibarat setitik harapan di tengah merosotnya kepercayaan publik kepada KPK. Ternyata masih ada sekelompok penyidik yang terus berikhtiar menjaga muruah komisi antikorupsi setelah lembaga itu dikerdilkan pemerintah dan politikus partai.

Nurhadi bukanlah pemain figuran. Di masa jayanya, dia diduga menjadi pemain utama dalam jaringan dagang perkara yang merusak sistem pengadilan kita. Komisi Yudisial, pegiat antikorupsi, serta pengacara sering menyebut nama Nurhadi dalam bisik-bisik seputar “mafia” perkara di Mahkamah Agung. Setidaknya selama lima tahun terakhir, KPK pun terus melacak jejak gelap Nurhadi dalam pelbagai kasus jual-beli putusan. Namun upaya penyidik KPK untuk menyergap dia berkali-kali gagal karena bocornya rencana operasi, putusnya rantai transaksi suap, atau ketatnya pengawalan. Toh, sepandai-pandai Nurhadi melompat, akhirnya dia jatuh jua.

Sementara kesigapan Novel Baswedan dan kawan-kawan layak mendapat penghargaan, keseriusan para pemimpin KPK dalam memburu Nurhadi justru pantas dipertanyakan. Penyergapan Nurhadi sukses karena operasi ini berlangsung senyap, hanya diketahui seorang pemimpin KPK. Andai saja semua pemimpin KPK mengetahui rencana operasi seperti yang belakangan diklaim Ketua KPK Firli Bahuri ujung ceritanya bisa jadi berbeda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lancarnya penangkapan Nurhadi juga tak terlepas dari perubahan konstelasi politik di luar lembaga KPK. Ketika rumahnya digeledah KPK pada 2016, Nurhadi ditengarai masih bisa meminta perlindungan kepada sejumlah petinggi kepolisian. Kini, sebagian pelindung Nurhadi itu tampaknya telah meninggalkan dia. Kepolisian pun kali ini disebut-sebut memilih “abstain” ketika tahu penyidik KPK akan menggerebek rumah Nurhadi. Tentu saja, pilihan abstain polisi layak dipersoalkan. Sebagai sesama penegak hukum, polisi semestinya mendukung penuh tim KPK yang hendak menangkap Nurhadi.

Nurhadi kini memang telah masuk ruang tahanan KPK. Tapi itu seharusnya bukan akhir cerita. Sebab, dalam jejaring dagang perkara, Nurhadi tak bekerja sendiri. Dia bukan pemutus perkara. Pasti ada panitera, hakim, dan aktor lain yang terlibat. Karena itu, KPK semestinya menjadikan Nurhadi sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan jual-beli perkara hingga akar-akarnya. Tentu saja, sebelum melangkah lebih jauh, KPK harus memastikan dulu penuntutan atas Nurhadi bebas dari intervensi atau kesepakatan politik apa pun.

Di luar Nurhadi, KPK punya banyak tunggakan untuk menangkap buron kasus korupsi lainnya, terutama mereka yang mendapat dukungan dari kekuatan politik tertentu. Kalau bisa menangkap orang sekuat Nurhadi, misalnya, KPK semestinya bisa meringkus Harun Masiku, buron kasus suap dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan. Tapi, kita masih ingat, pemimpin KPK saat ini tidak datang dari pilihan ideal. Undang-undang juga tak lagi menjamin KPK menjadi lembaga independen. Karena itu, kita tak bisa berharap muluk-muluk bahwa para pemimpin lembaga ini akan menggebrak dalam pemberantasan korupsi.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.