Jauhkan TNI dari Penanganan Teror

Oleh

Prajurit TNI Angkatan Darat Kodam IX/Udayana membawa peti jenazah almarhum Kapten Cpn I Kadek Udi Suardiasa, korban kecelakaan helikopter MI-17, saat upacara penghormatan di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Ahad, 7 Juni 2020. Foto: Johannes P. Christo

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme merupakan penghinaan terhadap prinsip supremasi sipil. Lebih dari sekadar mengancam kewibawaan konstitusi, mengikis integritas hukum nasional, dan membahayakan kebebasan orang banyak, ikut campurnya tentara dalam soal teror justru “meninggikan” teroris dan tindak pidana yang dilakukannya. Ditangani polisi, terorisme merupakan perbuatan kriminal. Di tangan tentara, terorisme menjadi kejahatan politis dan ideologis.

Draf peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme telah dikirim Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Mei lalu. Proses terburu-buru ini mudah mendatangkan wasangka: pemerintah “menyelundupkan” draf ini dengan memanfaatkan kelengahan masyarakat yang tengah sibuk menghalau pandemi Covid-19. Pemerintah bisa berdalih bahwa pengesahan peraturan pemerintah tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme merupakan amanat dari Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun itu tidak berarti pembahasannya harus dilakukan tergesa-gesa hingga mengabaikan partisipasi publik.

Apalagi rancangan peraturan presiden ini terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat 2 aturan itu menyebutkan pelibatan TNI untuk operasi militer selain perang dapat dilakukan setelah ada keputusan politik negara. Keputusan politik negara yang dimaksud adalah keputusan presiden dengan berkonsultasi dengan DPR. Peraturan presiden itu menyebutkan pengerahan militer cukup berbekal perintah presiden.

Tentu saja kita tidak dapat menutup mata terhadap laku lajak yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani teror. Di luar banyak kisah sukses polisi mencegah teror, sejumlah catatan kelam telah pula dilansir lembaga hak asasi manusia. Tewasnya warga Klaten, Siyono, yang ditengarai akibat salah tangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI pada 2016 adalah salah satunya. Di luar itu, kerap muncul bisik-bisik tentang aparat Densus 88 yang dipakai oknum petinggi Polri untuk kepentingan pribadi dan urusan konflik internal sesama mereka.

Pemerintah semestinya belajar dari periode suram rezim Orde Baru dalam menangani terorisme. Ketika itu, tentara gagal mencari akar persoalan terorisme. Keterlibatan aparat intelijen TNI membikin runyam keadaan. Sejumlah aksi terorisme belakangan diketahui dilakukan oleh mereka yang telah lama “dibina” militer.

Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menarik kembali draf peraturan presiden yang sudah dikirimkan ke DPR. Kembalikan saja urusan teror kepada polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lembaga yang terakhir hendaknya berfokus untuk menangani mereka yang sudah terpapar seraya mencari pelbagai solusi preventif. Terhadap polisi yang nakal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri hendaknya tidak ragu bertindak.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.