Paniai Menagih Janji Presiden

Komisioner Komnas HAM


Amiruddin al-Rahab
Komisioner Komnas HAM

Empat pusara berjajar di dekat halaman Markas Komando Rayon Militer Paniai Timur, Enarotali, Papua. Isinya empat remaja yang tewas diterjang peluru seusai aksi massa pada 8 Desember 2014, di Lapangan Karel Gobay. Begitulah cara masyarakat Paniai memprotes otoritas negara secara langsung dan terus terang.

Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan secepat mungkin menyelesaikan secara hukum peristiwa ini saat bertemu dengan masyarakat Papua di Stadion Mandala, Jayapura, 27 Desember 2014. Sudah lebih dari lima tahun pusara itu berada di sana, tapi kasus ini tak kunjung selesai.

Saat semua pihak seakan-akan berpangku tangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan penyelidikan atas peristiwa ini. Namun Jaksa Agung enggan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai. Bahkan, akhir Mei lalu, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan tersebut ke Komisi. Sikap Jaksa Agung itu tentu akan menggerus kepercayaan masyarakat Papua terhadap langkah pemerintah dalam menangani berbagai persoalan di provinsi itu.

Bukan kali ini saja Jaksa Agung bersikap begitu. Pada 2003, Jaksa Agung juga bersikap sama terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Wamena dan Wasior. Sudah 17 tahun berkas hasil penyelidikan Komnas HAM didiamkan oleh Jaksa Agung dengan berbagai alasan.

Peristiwa Paniai diawali cekcok antara beberapa remaja dan serombongan tentara yang melintas di dekat sebuah pondok pada malam hari untuk memperingati hari Natal pada 7 Desember 2014. Tentara yang merasa tersinggung karena diteriaki menyerang para remaja itu. Para remaja tersebut mengadu kepada orang tua mereka. Penduduk sekitar lalu turun tangan dan meminta tentara yang menyerang itu ditindak secara hukum.

Pada 8 Desember pagi, ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi aksi massa. Jalanan menuju Kota Enarotali ditutup massa. Upaya polisi untuk menenangkan mereka tidak berhasil. Massa kemudian bergerak ke Lapangan Karel Gobay. Sebagian pengunjuk rasa melempari perkantoran di dekat lapangan. Polisi dan tentara melepaskan tembakan. Tiga remaja tewas pun tertembak dan tertusuk dalam peristiwa itu.

Kepolisian RI membentuk tim gabungan untuk memeriksa kasus ini. Namun, sayang, hasilnya tidak jelas ujungnya. Pada Mei 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim terpadu yang terdiri atas Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kejaksaan. Laporan mereka telah disampaikan kepada Menteri, tapi tindak lanjutnya tidak pernah terdengar.

Dalam pandangan Komnas HAM, peristiwa Paniai tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan proses hukum dan pertanggungjawabannya. Dalam norma HAM, pembiaran terhadap sebuah peristiwa kehilangan nyawa seseorang tanpa proses hukum merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pembiaran bisa pula dikategorikan sebagai bentuk perbuatan menunda keadilan untuk korban dan keluarganya.

Banyak peristiwa kekerasan terjadi di Papua, tapi tak ada satu pun yang sudah dipertanggungjawabkan. Isu HAM di Papua merupakan isu yang terus-menerus muncul. Jadi, negara seharusnya tidak diam serta menindak pihak yang diduga sebagai pelaku dan penanggung jawabnya.

Korban kekerasan itu berasal dari semua pihak, baik penduduk biasa, orang-orang yang diduga anggota kelompok bersenjata, maupun aparat keamanan. Sesungguhnya jatuhnya korban nyawa terus-menerus di Papua itulah yang hendak dicegah oleh Komnas HAM. Sikap saling curiga terus berkembang dan kebencian terus membiak. Jika suasana itu terus terjadi, kita sebagai bangsa akan kehilangan kesempatan dan tidak tahu lagi cara untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Untuk peristiwa Paniai, pemerintah tidak cukup sekadar berputar-putar pada aturan formal pembuktian, tapi juga harus bertumpu pada upaya pembenahan politik negara. Peristiwa seperti Paniai hanya bisa terjadi karena adanya keputusan negara. Paniai termasuk daerah rawan yang menjadi sasaran Operasi Aman Matoa, yang dilancarkan setiap menjelang Desember. Penentuan status daerah rawan ini tentu merupakan keputusan politik untuk merespons perkembangan kondisi politik pula.

Dalam setahun ini, suhu politik di Papua meningkat tajam, khususnya setelah terbunuhnya 21 pekerja konstruksi jembatan di Nduga pada Desember 2018, yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Hal ini ditambah aksi-aksi protes yang memakan korban jiwa di beberapa kota Papua sebagai respons atas aksi berbau rasialisme di Surabaya pada Agustus 2019. Bahkan, dalam bulan-bulan belakangan ini, beberapa anggota Polri dan TNI menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Untuk semua peristiwa itu, belum satu pun proses hukum ditegakkan.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Paniai seharusnya dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa keadilan bisa hadir di Papua. Sebab, dalam peristiwa Paniai ini, jelas-jelas korbannya adalah para remaja sekolah menengah atas. Ketika Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, itu sama artinya dengan Jaksa Agung menutup rapat pintu keadilan bagi korban di Paniai. Peristiwa Paniai bukanlah permasalahan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, melainkan permasalahan bangsa ini. Komnas HAM sudah menunjukkan tanggung jawabnya, silakan lembaga lain juga menunjukkan tanggung jawabnya. Jangan sampai bangsa ini kehilangan kesempatan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan negara yang keliru di Papua.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.