Bahaya Ego Sektoral

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. ANTARA

Silang kata dan tabrakan keputusan yang berulang antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan betapa koordinasi masih menjadi masalah besar dalam penanganan wabah corona di negeri ini. Sebelumnya, hal serupa beberapa kali terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, serta di antara kementerian dan lembaga yang sama-sama merupakan instansi pusat.

Di Jawa Timur, Khofifah dan Risma beberapa kali menunjukkan sikap dan keputusan yang bertabrakan. Keduanya, misalnya, bersilang pendapat soal penetapan status pembatasan sosial berskala besar, penanganan kluster corona di pabrik rokok Sampoerna, hingga berebut mobil tes PCR bantuan pemerintah pusat. Ketika kedua pemimpin wilayah itu sibuk saling tuding, kurva penularan Covid-19 di Jawa Timur terus menanjak.

Hingga kemarin, berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, sudah 5.948 orang yang positif Covid-19. Sebanyak 483 orang di antaranya meninggal. Angka itu menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi kedua dengan tingkat penularan Covid-19 terparah setelah DKI Jakarta. Khusus di Surabaya, dilaporkan ada 2.918 kasus positif dan 282 meninggal karena Covid-19. Surabaya sempat disebut sebagai zona hitam wabah.

Sebelumnya, masyarakat juga menyaksikan betapa ruwetnya upaya pembatasan aktivitas di tempat umum untuk wilayah DKI Jakarta. Usul pemerintah DKI untuk menutup wilayahnya demi mengendalikan wabah beberapa kali terbentur persetujuan pemerintah pusat. Proposal Jakarta pun dipermak dari usul lockdown, karantina wilayah, hingga menjadi pembatasan sosial berskala besar. Pejabat DKI dan pejabat pusat juga beberapa kali bersilang kata ihwal bantuan sosial, pelarangan mudik, hingga pelonggaran pembatasan. Selain karena buruknya koordinasi, silang kata terjadi karena sebagian pejabat takut kehilangan muka dan sibuk memoles citra.

Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan awal Maret lalu, seharusnya semua pejabat pemerintah bahu-membahu membendung penularannya. Sialnya, pejabat kita awalnya malah tak memandang pandemi ini sebagai bencana luar biasa. Padahal, di negara-negara maju yang koordinasi pemerintah dan fasilitas kesehatannya modern saja, wabah ini susah dikendalikan. Apalagi di negara yang koordinasi dan fasilitas kesehatannya morat-marit?

Karena buruknya koordinasi dan berlarutnya silang pendapat antar-pejabat, Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk mengendalikan wabah pada fase awal. Indonesia kini menempati urutan ke-31 negara dengan angka kasus Covid-19 terburuk di dunia. Terakhir, pemerintah mengumumkan 31.186 kasus positif Covid-19, dengan 1.851 kasus kematian. Ketika di sejumlah negara tetangga kurva kasus Covid-19 cenderung menurun, di Indonesia kurvanya masih menanjak.

Meski pemerintah Indonesia terus menggaungkan rencana new normal alias hidup berdampingan dengan wabah, corona tampaknya belum menunjukkan isyarat mau berdamai. Maka, sembari memerangi corona sebagai musuh utama, pemerintah dan masyarakat Indonesia seharusnya lebih gencar membasmi musuh dalam selimut: virus “ego sektoral” dan “syahwat pencitraan” yang menulari banyak pejabat. Musim wabah bukan saatnya untuk pertunjukan ego sektoral. 






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

10 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.