Salah Kaprah Blokir Internet Papua

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Aliansi SAFEnet saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Aksi tersebut dilakukan guna memberikan surat teguran (somasi) kepada Kemenkominfo Republik Indonesia untuk segera mencabut pemblokiran akses internet sesegera mungkin di Papua dan Papua Barat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Dengan dalih apa pun, keputusan pemerintah membatasi akses Internet di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak awal tidak bisa dibenarkan. Selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pemblokiran Internet di dua provinsi itu jelas mengancam kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

Kini terbukti, langkah pemerintah memperlambat akses yang diikuti dengan pemutusan layanan Internet merupakan perbuatan melanggar hukum. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dua hari lalu, memvonis Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran tersebut. Putusan ini harus diapresiasi karena majelis hakim juga menyoroti penutupan akses Internet dari sudut hak asasi manusia, baik dari hukum nasional maupun kovenan internasional.

Selama persidangan, majelis hakim banyak menggali dasar hukum yang menjadi pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup layanan Internet. Hakim menilai, jika ada informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, pembatasan dilakukan terhadap konten tersebut, bukan atas akses Internet secara keseluruhan. Pembatasan Internet justru melanggar Pasal 40 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selama ini menjadi pijakan pemerintah.

Keputusan pemerintah memblokir Internet di Papua dan Papua Barat itu juga menabrak Artikel 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini dengan gamblang menyebutkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus memenuhi aspek legalitas, legitimasi, dan kebutuhan. Ketiga aspek itu dibutuhkan untuk menguji apakah pembatasan yang dilakukan bertujuan melindungi kepentingan publik atau justru melanggar hak asasi orang lain.

Kenyataannya, keputusan pemblokiran pada Agustus-September tahun lalu setelah aksi unjuk rasa meledak di Bumi Cenderawasih tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Dari sisi legalitas, misalnya, perintah pembatasan Internet terbit hanya melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan melalui sebuah produk hukum yang spesifik. Siaran pers jelas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hak berekspresi dan menyampaikan pendapat juga tidak bisa dibatasi bila tak ada hak publik yang lebih luas yang ingin dilindungi. Tanpa legitimasi dan kebutuhan yang mendesak, pemblokiran Internet justru mematikan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

Monopoli informasi, dengan menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya corong informasi, akan menyulitkan masyarakat menggali fakta yang sesungguhnya. Ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi.

Pemerintah seharusnya sadar pemblokiran secara gegabah bukanlah senjata yang tepat untuk melawan hoaks dan misinformasi. Maka, ketimbang sibuk membatasi informasi dengan memblokir Internet, pemerintah lebih baik mendorong penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi. Kebebasan berekspresi diperlukan untuk menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam berdemokrasi.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.