Masalah Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan


Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch

Masa depan pemberantasan korupsi kembali terancam. Tidak cukup dengan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemahkan lembaga antirasuah itu, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sedang mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Jika rancangan ini disahkan, pada waktu mendatang para narapidana kasus korupsi akan semakin mudah mendapat pengurangan hukuman.

Upaya pemerintah untuk melonggarkan syarat pengurangan masa hukuman bagi narapidana kasus korupsi bukan pertama kali ini terjadi. Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch, setidaknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah mewacanakan hal tersebut delapan kali. Alasannya pun beragam, dari jumlah penghuni yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan hingga pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun upaya pemerintah dan Dewan itu tidak pernah terealisasi karena ada penolakan dari masyarakat yang masif.

Indonesia memiliki skema untuk mengendalikan kejahatan yang dijalankan oleh beberapa lembaga, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga tersebut terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu bagian tidak berpegang pada aspek penjeraan, sudah barang tentu teori pengendalian kejahatan tidak akan pernah terwujud. Apalagi jika kita memaknai tindak kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan kerah putih, dan kejahatan transnasional sebagaimana telah diakui secara internasional. Hal ini mewajibkan setiap negara menerapkan aturan-aturan khusus bagi pelaku korupsi, dari hukum acara, materiil, hingga perlakuan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan. Melonggarkan syarat bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapat pengurangan masa hukuman bukan kebijakan tepat.

Terdapat beberapa masalah dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pertama, terdapat ketidakjelasan pemaknaan atas konsep pemberian hak kegiatan rekreasional kepada tahanan maupun narapidana dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 huruf c. Muslim Ayub, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menyebutkan bahwa pengertian hak kegiatan rekreasional itu adalah nantinya para tahanan atau narapidana berhak berpelesir ke pusat belanja. Alur logika semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan karena bagaimana mungkin seseorang yang sedang berada dalam tahanan atau pelaku kejahatan yang sudah terbukti bersalah diperbolehkan melakukan kunjungan ke tempat-tempat hiburan. Bukankah salah satu esensi dari tindakan hukum adalah perampasan kemerdekaan sebagai akibat dari perilaku kejahatan?

Kedua, praktis tidak ada syarat khusus bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapat remisi, cuti menjelang bebas, maupun pembebasan bersyarat. Pasal 10 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menyebutkan persyaratan bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapat remisi atau pembebasan bersyarat hanya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Adapun persyaratan untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat hanya mencantumkan kewajiban bahwa narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana. Hal tersebut menandakan pola pikir penyusun rancangan undang-undang ini ingin menyamaratakan perlakuan terhadap narapidana kasus korupsi dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.

Ketiga, rancangan itu menghapus ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan kembali ke Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Pada bagian ini, terjadi kemunduran pola pikir pembentuk undang-undang. Sebab, peraturan pertama sebenarnya merupakan regulasi yang progresif untuk menggambarkan konteks kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dalam peraturan itu terdapat beberapa syarat khusus bagi narapidana kasus korupsi untuk bisa mendapat remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat, seperti harus menjadi justice collaborator serta membayar lunas denda dan uang pengganti untuk mendapat remisi, juga mewajibkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari penegak hukum sebelum memberikan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Sayangnya, pengetatan syarat itu tidak diakomodasi dalam peraturan pemerintah kedua.

Perdebatan yang selalu muncul adalah apakah dengan memperketat syarat narapidana kasus korupsi untuk mendapat pengurangan masa hukuman merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan ini sudah terjawab dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa remisi tidak tergolong dalam hak asasi manusia dan hak konstitusional, tapi merupakan hak hukum. Jadi, setiap narapidana kasus korupsi pada dasarnya tetap berhak mendapat remisi sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Poin krusial lain yang juga penting untuk dipertimbangkan DPR dan pemerintah adalah soal momentum pembahasan. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, semestinya negara mengedepankan aspek kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendukung hal tersebut. Namun yang dilakukan justru sebaliknya. Pemerintah dan DPR malah ingin mempercepat produk legislasi bermasalah, seperti rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.