Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Guna Tentara Mengurus Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Prajurit TNI AD (kanan) berjaga menjelang pelaksanaan aktivitas new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. ANTARA
Prajurit TNI AD (kanan) berjaga menjelang pelaksanaan aktivitas new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. ANTARA
Iklan

Langkah Presiden Joko Widodo melibatkan tentara untuk mendisiplinkan masyarakat dalam memasuki era normal baru di tengah pandemi Covid-19 sungguh tidak tepat. Tak ada alasan kuat dan mendesak melibatkan tentara dalam urusan sipil itu. 

Keterlibatan militer menjaga kondisi normal baru, yang akan diterapkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota, merupakan cerminan pemerintahan sipil yang tak percaya diri. Ini sekaligus menunjukkan pemerintah abai terhadap pelembagaan demokrasi, yang memberikan ruang lebar bagi supremasi sipil.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7 Tahun 2000, Tentara Nasional Indonesia memang bisa ditugasi membantu Kepolisian RI. Tugas perbantuan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun aturan ini tidak serta-merta bisa dieksekusi begitu saja.

Pelibatan TNI dalam urusan sipil harus didasarkan pada keputusan politik negara. Masalahnya, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mekanisme pelibatan dalam penanganan Covid-19. Pada saat ini pun, tak ada unsur kegentingan yang memaksa pemerintah harus mengerahkan militer. 

Pengerahan TNI untuk mensosialisasi pencegahan penularan virus corona juga tidak proporsional. Militer dididik dan dilatih untuk berperang, bukan menangani wabah, apalagi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang corona. Pandemi ini seharusnya menjadi urusan otoritas medis, bukan militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, keputusan Jokowi ini sejatinya tak mengejutkan. Sejak awal, pemerintah memang berhasrat menarik jauh tentara untuk terlibat aktif dalam penanganan Covid-19. Itu dimulai dari observasi tempat karantina di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, hingga evakuasi pemulangan WNI yang terkena dampak Covid-19 dari luar negeri. Pemerintah juga melibatkan militer untuk penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan.

Turut campurnya tentara dalam urusan Covid-19 kian terasa setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan wabah sejak awal April lalu. Di sinilah letak masalahnya. Militer masuk ke wilayah PSBB untuk membantu penegakan aturan, termasuk “menghukum” para pelanggar. Sekali tentara punya peluang menghukum masyarakat sipil, mereka akan mudah tergelincir pada pelbagai tindak kekerasan.

Pelibatan TNI juga bisa diartikan bahwa Presiden menganggap Polri tak mampu mengawal kebijakan dalam pencegahan Covid-19. Jika pun ingin melibatkan tentara, Jokowi seharusnya membatasinya pada kerja-kerja kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan ke kawasan terpencil yang terkena dampak Covid-19.

Karena TNI kini dilibatkan dalam mendisiplinkan dan menertibkan warga, wajar bila mencuat kecurigaan bahwa kebijakan ini merupakan realisasi agenda darurat sipil yang sempat dicanangkan Presiden dalam menangani Covid-19. Presiden seharusnya memahami bahwa reformasi telah membawa Indonesia ke era demokrasi yang menjunjung supremasi sipil. Pelembagaan demokrasi harus dijaga dengan mencegah militer masuk ke ranah sosial dan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.