Ironi Nasib Tenaga Kesehatan

Lambatnya pencairan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan cermin dari tidak seriusnya pemerintah memperhatikan nasib para tenaga medis. Mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk menyelamatkan pasien sejak wabah corona merebak di Indonesia. Sudah semestinya pemerintah menjamin kesejahteraan mereka. Tenaga kesehatan tersebut memang pantas memperoleh penghargaan dari pemerintah. Mereka menjadi pahlawan di benteng terakhir perang melawan virus corona. Mereka tidak hanya berjibaku siang dan malam di tengah keterbatasan perlengkapan, seperti minimnya jumlah masker dan alat pelindung diri, tapi juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan pasien Covid-19. Dengan beban demikian berat, alih-alih mendapat penghargaan, mereka justru kerap menjadi korban stigma negatif di masyarakat. Banyak dari mereka dikucilkan, bahkan sampai diusir dari tempat tinggalnya karena masyarakat khawatir para tenaga medis tersebut menyebarkan virus corona. Sejumlah dokter, perawat, dan tenaga medis bahkan harus kehilangan nyawa karena tertular Covid-19. Beban para tenaga medis tersebut semakin berat lantaran banyak dari mereka tak mendapat gaji dan tunjangan hari raya secara utuh. Sejumlah rumah sakit mencicil, bahkan menunda, pembayaran tunjangan hari raya mereka dengan alasan pendapatan menurun. Tunjangan bulanan dari pemerintah akan menjadi oasis bagi mereka di tengah perjuangan berat menghadapi virus corona. Presiden Joko Widodo telah menjanjikan insentif bagi tenaga medis sejak Maret lalu. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp 5,2 triliun untuk program tersebut. Presiden menjanjikan tunjangan bulanan untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Tunjangan tersebut nyatanya tak kunjung cair karena terganjal urusan administrasi. Kementerian Kesehatan beralasan tunjangan itu terlambat cair karena data penerima tunjangan yang telah mereka verifikasi harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Kementerian Keuangan. Proses verifikasi data tenaga medis penerima tunjangan semestinya tidak memakan waktu lama, mengingat tunjangan hanya diberikan kepada tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan khusus Covid-19, rumah sakit rujukan, puskesmas, dan rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah. Data mereka seharusnya mudah diverifikasi karena berdasarkan usul dari rumah sakit dan puskesmas tempat mereka bekerja. Lambatnya pencairan insentif bagi tenaga medis ini menjadi ironi di tengah royalnya pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan sosial tersebut tetap cair meski data penerimanya berantakan, sehingga banyak bantuan diterima oleh orang yang tidak berhak. Bahkan, dalam program Kartu Prakerja, program yang dipromosikan Jokowi untuk mengentaskan penganggur yang kemudian dijadikan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, pemerintah telah menggandeng delapan platform digital sebagai mitra. Padahal dasar hukum yang mengatur rincian mitra digital itu belum terbit. Mengingat begitu pentingnya peran tenaga kesehatan pada masa pandemi, pemerintah seharusnya mempercepat pencairan insentif khusus bagi mereka.