Persiapan kebijakan normal baru harus benar-benar matang. Pengerahan polisi dan tentara bisa mubazir jika warga sulit berdisiplin menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Penelusuran penularan (contact tracing) dan pelaksanaan tes dalam jumlah memadai harus digenjot agar pemerintah bisa merumuskan kurva epidemiologi yang akurat.
Taruhan buat khalayak ramai jika pelaksanaan normal baru tak sesuai dengan protokol kesehatan publik sungguh besar. Ledakan penularan virus corona bisa lebih parah dari saat ini. Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang sudah membuka ekonominya dan kini harus berjibaku lagi menghadapi gelombang kedua penyebaran wabah Covid-19.
Karena itu, langkah Presiden Joko Widodo memeriksa beberapa sarana publik yang akan menerapkan kebijakan normal baru di Jakarta dan Bekasi, kemarin, perlu dibarengi transparansi informasi yang memadai. Sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota harus disampaikan secara terbuka. Hanya dengan cara itulah kebijakan normal baru ini bisa didukung publik.
Dalam pidatonya kemarin, Jokowi beberapa kali menyebutkan faktor reproduksi atau R0 di beberapa wilayah sudah di bawah 1. Presiden menggarisbawahi pentingnya menjaga R0 agar tidak menanjak, seraya menekankan pentingnya memastikan ekonomi tetap produktif.
Skor R0 di bawah 1 tentu kabar baik. Angka itu menandakan kurva penularan sudah melandai dan penyebaran wabah sedikit-banyak telah terkendali. Namun, sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan kapan dan di mana skor R0 itu persisnya terjadi.
Penting diingat, skor R0 wabah Covid-19 amat fluktuatif, bergantung pada waktu pengambilan data dan perilaku masyarakat. Kota ataupun provinsi berbeda akan punya angka reproduksi wabah yang berbeda. Keberhasilan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau protokol keselamatan lain di tingkat lokal juga amat berperan.
Selain itu, kredibilitas sumber data juga amat menentukan akurasi skor R0. Jika tes masif tidak dilakukan terhadap semua yang berpotensi terjangkit Covid-19 dan hasil tes tidak diproses dengan segera di lab, proyeksi matematis seperti skor R0 juga tidak bisa sepenuhnya merefleksikan situasi di lapangan dengan sahih.
Keinginan pemerintah dan dunia usaha untuk melonggarkan karantina dan kembali menggerakkan roda perekonomian tentu bisa dipahami. Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan terus merangkak naik. Jika mesin ekonomi sampai berhenti total, usaha untuk menghidupkannya kembali akan butuh waktu panjang dan biaya amat besar. Akan tetapi kebijakan yang terburu-buru bisa membuat situasi justru memburuk.
Ke depan, pemerintah harus membuka akses terhadap sumber data dan rumus prediksi R0 yang menjadi dasar kebijakan, agar publik dan dunia usaha bisa bersama-sama memutuskan langkah antisipasi yang tepat. Pelonggaran PSBB juga harus responsif terhadap potensi perubahan situasi penularan. Inilah masa normal baru yang harus kita jalani hingga vaksin atau obat Covid-19 kelak ditemukan.
