Kemiskinan dan Dilema Pemulihan Ekonomi

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga

Pekerja korban PHK terdampak COVID-19 Juliana (22) mengikuti pelatihan menjahit di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Kamis 7 Mei 2020. Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial, sejak 30 April 2020 telah menjadi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tapi juga menimbulkan efek domino yang mengancam aktivitas produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kemiskinan yang makin luas dan dalam. Jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK dilaporkan terus bertambah. Di berbagai daerah, sejumlah pabrik berhenti beroperasi atau paling tidak aktivitas produksinya turun drastis gara-gara tidak ada lagi permintaan pasar.

Industri manufaktur, yang selama ini menampung banyak pekerja, kini tidak sedikit yang tersungkur. Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Indonesia anjlok, dari 45,3 pada Maret 2020 menjadi 27,5 pada April. Ini berarti ancaman gelombang PHK dari sektor perekonomian sudah di depan mata. Sekitar 15 juta pekerja diperkirakan menjadi korban wabah yang terus merajalela.

Wabah diperkirakan (dan diharapkan) akan berakhir pada akhir Juli nanti. Namun pekerjaan rumah yang berat dan justru menanti pasca-wabah adalah bagaimana memulihkan ekonomi dan reformasi sosial agar kehidupan masyarakat kembali normal.

Hingga pertengahan April lalu, jutaan orang telah dirumahkan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat 2-3,7 juta pekerja kehilangan mata pencarian. Hingga awal Mei, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 3 juta orang dirumahkan dan dipecat. Adapun pekerja sektor informal yang terkena dampak wabah sebanyak 314.833 orang. Terlepas dari data mana yang digunakan, bisa dipastikan muncul orang-orang miskin baru dan orang-orang miskin yang mengalami pendalaman kemiskinan karena imbas wabah.

Tidak sedikit pekerja pabrik, karyawan swasta, dan pelaku usaha lainnya yang turun status menjadi orang miskin baru gara-gara wabah. Mereka tidak saja kehilangan pekerjaan, tapi juga penyangga ekonomi keluarga, baik dalam bentuk tabungan, modal, maupun aset produksi.

Kita semua tahu bahwa momen menjelang perayaan Idul Fitri biasanya menjadi masa panen dan berkah bagi warga masyarakat. Namun, pada masa pandemi ini, kemungkinan masyarakat memperoleh tambahan penghasilan, tunjangan hari raya (THR), dan keuntungan lain tiba-tiba pupus. Jangankan berharap mendapat tambahan keuntungan atau THR, untuk mempertahankan usaha dan pekerjaan pun tampaknya sudah tidak mungkin dilakukan.

Saat ini, di kebanyakan keluarga, sisa-sisa dana yang masih dimiliki umumnya hanya cukup untuk bertahap hidup. Bahkan tidak sedikit keluarga yang menjadi korban PHK dan terkena dampak langsung Covid-19 telah terperangkap dalam jeratan utang yang kronis.

Meski belum jelas kapan pandemi Covid-19 berakhir, pemerintah telah merancang dan menyiapkan skenario untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi tahun depan. Pada 2021, pemerintah menargetkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,5-5,5 persen. Pemerintah juga menetapkan defisit anggaran tahun depan hanya di kisaran 3,21-4,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, rasio perpajakan juga dipatok hanya 8,25-8,63 persen, jauh lebih rendah daripada tax ratio ideal yang biasanya dipatok 15 persen.

Sejauh mana skenario dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian bakal berhasil tentu bergantung pada banyak hal. Disadari bahwa proses agar aktivitas perekonomian kembali pulih bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu. Upaya untuk memulihkan kembali produktivitas, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor, promosi produk dalam negeri, dan lain-lain tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada dua hal yang menjadi dilema.

Pertama, kebutuhan untuk mengedepankan efisiensi agar aktivitas perekonomian dapat segera kembali pulih ataukah lebih menekankan pengembangan sektor padat karya niscaya akan menjadi pilihan yang tidak mudah. Di tengah banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan kehilangan mata pencarian, pengembangan sektor padat karya akan membantu para penganggur dan korban PHK dapat lebih cepat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Namun mendahulukan penyerapan tenaga kerja melalui sektor padat karya tentu berisiko memperlambat pengembangan aktivitas produksi yang efisien dan menguntungkan.

Kedua, pilihan dilematis antara memanfaatkan dana stimulus untuk mendorong pengembangan usaha produktif dan lebih banyak memanfaatkan anggaran pembangunan untuk meneruskan program jaring pengaman sosial. Selama wabah berlangsung, bisa dipastikan jumlah masyarakat yang menjadi korban dan terkena dampak sangat besar. Mereka tentu membutuhkan program jaring pengaman sosial yang sifatnya langsung. Masalahnya, ketika dana pembangunan lebih dimanfaatkan untuk dana santunan guna membantu masyarakat miskin, tentu implikasinya adalah pos dana untuk mendorong pemulihan aktivitas usaha produktif menjadi terhambat.

Berbagai pilihan dilematis antara memanfaatkan dana pembangunan untuk program revitalisasi dunia usaha dan program populis yang berfungsi memperpanjang daya tahan masyarakat menghadapi tekanan krisis tentu memiliki konsekuensi yang berbeda. Ibarat orang yang tengah berdiri di simpang jalan, ke mana rute yang akan ditempuh sebaiknya dipikirkan masak-masak. Parameter yang seyogianya dijadikan acuan adalah sejauh mana rute yang dipilih benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek dan prioritas utama.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

28 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.