Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Lengah Hadapi Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah
Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah
Iklan

PEMERINTAH dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap data landainya kasus Coronavirus Disease 2019 alias Covid-19 di Ibu Kota dan wilayah lain. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetap perlu dijalankan hingga data epidemiologis yang valid menunjukkan tren kasus baru serta jumlah kematian akibat Covid-19 menurun.

Meskipun data pemerintah menunjukkan terdapat 104 kasus baru setiap hari pada bulan ini--turun dibanding April, 113 kasus per hari--terlalu dini menyimpulkan bahwa wabah corona mulai bisa dikendalikan. Selama ini, data yang disampaikan pemerintah belum mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat pengujian cepat ataupun tes usap yang digelar belum masif. Data itu pun bergantung pada hasil pengujian laboratorium yang masih terbatas, yakni sekitar 4.000-5.000 spesimen per hari. Hingga Jumat, 15 Mei lalu, baru 178 ribu spesimen dari 132 ribu orang yang diperiksa.

Dengan data yang masih minim, pemerintah malah melonggarkan PSBB. Ketidakseriusan membatasi lalu lintas manusia terlihat setelah pemerintah membuka lagi penerbangan mulai 7 Mei lalu. Penumpang bisa dengan mudah bepergian dengan mengantongi surat pengantar dari tempat kerja dan keterangan bebas corona. Akibatnya, terjadi antrean panjang di bandara tanpa jaga jarak.

Belakangan, masyarakat pun mulai tidak tertib untuk diam di rumah meski PSBB masih berlaku. Data pergerakan pengguna telepon seluler di Ibu Kota menunjukkan masyarakat mulai beraktivitas di luar rumah dalam dua pekan terakhir. Kelonggaran ini terjadi karena pemerintah tidak serius mengawasi pelaksanaan PSBB. Potensi penularan corona pun meningkat.

Fenomena ini dikhawatirkan bakal memicu gelombang kedua pagebluk corona yang bisa jadi jauh lebih besar. Kondisi ini terjadi di sejumlah negara, seperti Cina dan Korea Selatan. Di Indonesia, sejumlah ahli epidemiologi memperkirakan gelombang kedua bakal terjadi setelah Idul Fitri dengan sebaran yang lebih luas. Jika prediksi itu benar, berarti kita akan menghadapi wabah lebih lama dengan korban yang lebih banyak. Ujungnya, kerugian ekonomi bakal semakin besar.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya tsunami corona susulan. Tak perlu buru-buru melonggarkan PSBB. Usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberlakukan PSBB se-Pulau Jawa justru patut dipertimbangkan. Apalagi, 67 persen kasus Covid-19 dan 82 persen korban meninggal ada di Pulau Jawa. Pertimbangan medis dan keselamatan nyawa tetap harus dikedepankan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Menghadapi wabah corona yang tak jelas kapan akan berakhir, pemerintah perlu menyiapkan sistem perlindungan untuk masyarakat. Tidak cukup mewajibkan memakai masker dan menjaga jarak, pemerintah dan pelaku ekonomi juga perlu menyusun mekanisme lalu lintas manusia, cara kerja, serta interaksi sosial yang lebih mampu melindungi masyarakat di masa mendatang. Termasuk membenahi sistem dan fasilitas kesehatan yang terlihat amburadul sejak kasus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret lalu.

Perbaikan sistem itu diperlukan agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi bencana seperti pandemi corona di masa mendatang. Jangan sampai, ketika wabah terjadi lagi, penduduk negeri ini hanya bisa pasrah dan berujar, “Terserah.”

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.


BPJS Kesehatan Anugerahkan Penghargaan untuk 20 pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2023

27 hari lalu

BPJS Kesehatan Anugerahkan Penghargaan untuk 20 pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2023

Karya para jurnalis yang ikut lomba mengedukasi masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.


Waswas Motif Tersembunyi Insentif Ekonomi

29 hari lalu

Warga membawa beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dan bantuan sembako dari Presiden di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Waswas Motif Tersembunyi Insentif Ekonomi

Banyak studi menunjukkan bahwa program-program populis, seperti bantuan sosial dan insentif pajak, rentan dimanfaatkan oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya lewat pemilihan umum.