Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaget

image-profil

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Dalam hal membuat masyarakat kaget, pemerintah semakin mahir. Di tengah orang sibuk mengurusi pandemi Covid-19, Joko Widodo meneken peraturan presiden yang menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berbusa-busa pun pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan iuran itu sudah dikaji dengan matang, tetap saja menuai kritik.

Rakyat tak boleh berlama-lama gembira. Baru saja sejumlah orang bersyukur ketika tahu tagihan iuran BPJS ternyata nihil pada pembayaran bulan Mei ini. Itu terjadi karena kelebihan bayar pada April akibat dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung. MA membatalkan kenaikan iuran yang seharusnya terhitung Januari 2020, tapi BPJS tetap menarik iuran yang sudah naik sampai April. Karena banyak yang memprotes kenapa pemerintah tak patuh pada hukum, lalu diumumkan iuran April dianggap kelebihan dan dipakai untuk pembayaran bulan Mei.

"Alhamdulillah, ada bekal untuk ikut imbauan pemerintah tinggal di rumah saja. Anak-anak butuh paket data karena belajar di rumah dengan Internet. Bapaknya anak-anak sudah berhenti bekerja, tak punya penghasilan apa-apa. Kami tak terdaftar dapat bantuan sembako, padahal juga terdampak corona," kata seorang ibu. Dia gembira setelah kasir di pasar swalayan tempat dia membayar BPJS memberi tahu tagihannya lunas. "Pak Jokowi sangat memperhatikan rakyat," katanya lagi.

Sore kemarin, ibu dua anak itu mengirim pesan lewat WhatsApp. "Ini gila. Benar-benar gila." Tak ada huruf apa-apa lagi. Tapi dia mengirim tautan berita soal kenaikan iuran BPJS. Saya tak bisa membayangkan betapa si ibu ini kecewa, meski saya yakin kata "gila" tidak ia tujukan kepada siapa pun, kecuali hanya mengumpat keadaan. Saya mencoba menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi masalah pelik soal keuangan. MA pun cuma meminta peraturan presiden yang menaikkan iuran BPJS dicabut. Tentu mudah sekali mencabutnya dan kemudian membuat peraturan yang baru. Tak perlu persetujuan DPR seperti membuat undang-undang. Kemudian saya katakan, pemerintah sudah mematuhi keputusan MA meski molor tiga bulan. Dan kini, dengan peraturan presiden yang baru, iuran BPJS kembali dinaikkan. "Sabar saja ibu, kan naiknya kali ini tidak persis seratus persen," balas saya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak ada jawaban. Pasti ibu itu mengira saya hanya menyindir pemerintah yang seenaknya mempermainkan nasib rakyat. Atau dia memang sabar, sebagaimana umumnya warga negeri ini yang terpaksa sabar. Mau apa lagi? Protes lewat demo berjilid-jilid? Mana bisa, itu melanggar imbauan pemerintah untuk tidak berkerumun. Lagi pula di daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar, kerumunan orang dilarang, kecuali untuk merayakan penutupan kedai siap saji di gedung Sarinah, Jakarta.

Tak cuma pemerintah yang memanfaatkan pandemi corona ini untuk membuat keputusan yang kontroversial. Juga wakil rakyat di Senayan. DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ini revisi dari undang-undang sebelumnya. Namun, karena revisi hanya menguntungkan segelintir pengusaha, rakyat memprotesnya lewat demo dan batal dibahas sejak tahun lalu. Tiba-tiba kini disahkan. Bagaimana rakyat melawan dalam situasi fokus menghadapi pandemi corona?

Leluhur kita, lewat cerita rakyat, suka memberi petuah. Janganlah membuat keputusan yang membebani rakyat pada saat rakyat tertimpa bencana. Itu namanya tak punya empati. Kemarahan rakyat hanya tertunda dan bisa meledak pada saat bencana berlalu. Jika itu terjadi, jangan kaget.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.