Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Sosial Pandemi dan Beras Bulog

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo memeriksa beras di Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Inspeksi mendadak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan utamanya beras. Foto: BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memeriksa beras di Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Inspeksi mendadak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan utamanya beras. Foto: BPMI Setpres
Iklan

Khudori
Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

Keharusan berperang melawan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat pemerintah kehilangan keseimbangan perhatian. Setelah lima tahun «paceklik», tahun ini petani padi mendapatkan kabar baik. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras, menaikkan HPP gabah/beras. Kebijakan itu mengubah HPP gabah/beras dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. HPP naik 13,5 hingga 14,1 persen.

Sudah lama ada desakan agar pemerintah merevisi HPP. Alasannya, situasi saat ini jauh berbeda ketika Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 disahkan. Harga input produksi terus naik. Bahkan, secara riil, kenaikan harga input lebih gesit daripada kenaikan harga output atau hasil pertanian. Jika harga gabah/beras tidak dinaikkan, pendapatan dan kesejahteraan petani akan tetap rendah dan kian merosot. Menurunnya kesejahteraan petani tidak hanya terjadi karena digerogoti kenaikan harga input, tapi juga akibat dirampok inflasi. Hal ini tecermin dari harga pokok produksi gabah kering panen (GKP), yang berdasarkan hasil survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) serta Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani), mencapai Rp 4.500-4.532 per kilogram.

Selain itu, patokan HPP yang tak disesuaikan tersebut menyulitkan Bulog dalam pengadaan gabah/beras dari produksi domestik. Sejak 2015 dan bahkan tahun-tahun sebelum itu, tingkat harga beli Bulog lebih rendah dari harga pasar. Fleksibilitas harga 10 persen dari HPP tak menolong pengadaan karena, lagi-lagi, harga beli Bulog masih lebih rendah dari harga pasar. Inilah yang membuat pengadaan beras Bulog selalu meleset: pada 2015-2019 hanya menyerap 54,8 hingga 82,3 persen dari target.

Secara teoretis, kenaikan HPP gabah/beras bakal memperbaiki pengadaan beras Bulog di hulu. Namun, melihat realitas harga di pasar saat ini, perbaikan pengadaan ada kemungkinan tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, secara nasional harga GKP rata-rata di tingkat petani pada Maret 2020 mencapai Rp 4.936 per kilogram, jauh di atas HPP baru. Padahal musim panen raya (Maret-Mei) merupakan momentum terbaik bagi Bulog untuk memupuk pengadaan. Produksi pada periode ini mencapai 60-65 persen padi nasional. Jika momentum ini terlewatkan, akan sulit bagi Bulog untuk mendapatkan beras. Sebab, pada panen gadu (Juni-September) dan paceklik (Oktober 2020-Februari 2021), harga beras lebih tinggi lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini di gudang Bulog ada 1,42 juta ton beras. Sebanyak 1,36 juta ton merupakan cadangan beras pemerintah yang didominasi beras sisa impor sebesar 0,74 juta ton. Kualitas beras sisa impor pada 2018 itu akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Karena itu, agar beras tidak rusak dan disposal 20 ribu ton beras seperti akhir 2019 tak terulang, stok ini perlu diperbarui dengan beras segar. Caranya, pemerintah menugasi Bulog menjadi pemasok beras untuk bantuan sosial buat korban pandemi Covid-19.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan dan bantuan untuk menghadapi Covid-19. Nilainya Rp 405,1 triliun, dengan Rp 110 triliun di antaranya diperuntukkan bagi jaring pengaman sosial. Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako, misalnya, ditujukan bagi 20 juta keluarga. Setiap keluarga mendapatkan Rp 200 ribu per bulan selama sembilan bulan.

Kebutuhan beras untuk program BPNT selama April-Desember sebesar 1,8 juta ton, dengan asumsi satu keluarga mendapatkan 10 kilogram beras. Jika separuh dari kebutuhan ini dipasok Bulog, lembaga ini bisa mengurangi stok lama di gudang. Pada saat yang sama, keluarnya beras dari gudang Bulog berpotensi menekan harga beras di level konsumen yang cenderung terus naik akhir-akhir ini. Harga beras naik karena penggilingan padi banyak memperoleh pesanan dari pemerintah daerah untuk keperluan bantuan sosial.

Stabilnya harga beras akan membuat harga gabah stabil. Ini memberikan peluang bagi Bulog untuk memperbesar pengadaan dari produksi dalam negeri. Membaiknya pengadaan beras dari produksi domestik bakal memperkuat cadangan beras pemerintah. Langkah ini amat penting sebagai antisipasi peluang terjadinya krisis beras saat paceklik nanti. Indonesia tidak bisa berharap banyak dari beras impor seperti tahun-tahun lalu. Selain harganya mahal, negara produsen dan eksportir utama beras, seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar, sudah membatasi, bahkan menutup, keran ekspor. Jadi, seperti mendayung dua-tiga pulau terlampaui, cara ini menyelesaikan sejumlah soal: stok lama Bulog diganti baru, harga beras lebih stabil, dan pengadaan Bulog membaik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.