Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerentanan Berlipat ABK Indonesia

image-profil

image-gnews
Menlu Retno Marsudi menjelaskan jenazah berinisial EP, anak buah kapal berbendera China yang meninggal di Korea Selatan telah diterbangkan ke Indonesia. ANTARA
Menlu Retno Marsudi menjelaskan jenazah berinisial EP, anak buah kapal berbendera China yang meninggal di Korea Selatan telah diterbangkan ke Indonesia. ANTARA
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

"Kita sudah lama memunggungi laut, memunggungi teluk, dan memunggungi samudra. Padahal masa depan kita ada di sana." Kalimat tersebut merupakan salah satu inti pidato kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014. Ini sebenarnya merupakan penekanan dari cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Implementasi dari upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia terlihat jejaknya dalam pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Keamanan Laut serta penguatan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bawah Menteri Susi Pudjiastuti, postur Kementerian Kelautan terlihat berwibawa dengan ketegasan untuk memberantas semua praktik ilegal dalam tata kelola kelautan dan perikanan.

Namun hal itu tidak diikuti perubahan paradigma dan penguatan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Tak ada inisiatif yang signifikan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak-hak pekerja di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pekerja migran di sektor maritim, yang biasa disebut anak buah kapal (ABK).

Awal Mei lalu, di tengah kecamuk pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terungkap kembali praktik perbudakan yang dialami ABK Indonesia di kapal ikan berbendera Republik Rakyat Cina. Pemberitaan yang bermula dari video yang viral di media sosial itu mengungkap kesaksian korban mengenai pembuangan mayat ABK Indonesia di tengah laut. Hal yang patut disesalkan adalah pernyataan Kementerian Luar Negeri, yang mengklarifikasi bahwa yang terjadi adalah "pelarungan mayat dan bukan pembuangan mayat". Pernyataan tersebut tentu melukai hati korban karena yang seharusnya dilakukan diplomat Indonesia adalah mempertanyakan mengapa ABK Indonesia tersebut sampai meninggal.

Kondisi ini mengkonfirmasi apa yang pernah dirilis oleh Global Slavery Index sepanjang 2014-2016, yang menyatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi pada warga negaranya yang terjebak dalam perbudakan modern. Indeks yang disusun oleh Walk Freekoalisi global untuk memerangi perbudakan modernini menyebutkan tiga sektor pekerjaan yang rentan terhadap praktik perbudakan modern, yaitu ABK perikanan, pekerja rumah tangga, dan pekerja perkebunan kelapa sawit.

Memberikan perlindungan kepada ABK, terutama di kapal pencari ikan, memang sangat kompleks dan rumit. Berdasarkan pengalaman dalam penanganan kasus yang dilaporkan ke Migrant CARE, ABK bekerja di kapal pencari ikan berbendera A, pemiliknya adalah warga negara B, dan kasusnya terjadi di lautan di bawah otoritas negara C atau di laut lepas. Karena kerumitan dan kompleksitas permasalahan ini, hal tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk menyegerakan adanya instrumen perlindungan yang operasional. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada amanat untuk menerbitkan peraturan pemerintah mengenai perlindungan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan. Namun, hingga saat ini, aturan turunan tersebut belum terbit, sementara kasus-kasus yang dialami ABK Indonesia terus bermunculan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kerentanan lain yang dialami ABK dan menjadi ironi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah terjadinya penculikan dan penyanderaan terhadap ABK di kapal berbendera Indonesia atau asing, terutama di perairan laut Arab dekat Teluk Aden oleh perompak Somalia,serta di perairan segitiga perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina oleh kelompok pemberontak di Mindanao, Filipina Selatan. Menurut pantauan Migrant CARE, eskalasi kasus penculikan dan penyanderaan ABK Indonesia meningkat dalam satu dekade terakhir. Pada saat yang sama juga terjadi peningkatan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah dan Filipina Selatan, yang melibatkan kelompok militan bersenjata.Praktik penculikan dan penyanderaan dengan tuntutan uang tebusan ini diduga merupakan salah satu cara pengumpulan dana perang bagi kelompok militan bersenjata tersebut.

Dalam situasi ini, Indonesia dituntut proaktif memerangi kejahatan perompakan internasional sebagai bagian dari perang melawan terorisme dalam perspektif korban. Acap kali komitmen global mengenai perang terhadap terorisme lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan mengabaikan aspirasi korban.

Kerentanan terbaru yang dihadapi para ABK Indonesia adalah pandemiCovid-19. ABK dan pekerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang pertama kali berhadapan langsung dengan virus corona saat wabah merebak di episenter Asia Timur dan kapal pesiar. Pemantauan online tentang perkembangan Covid-19 di Worldometers bahkan menempatkan kapal pesiar Diamond Princess setara dengan negara-negara yang terkena pandemiini.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat 17.325 orang ABK Indonesia yang terkena dampak Covid-19. Mereka bekerja di 118 kapal pesiar. Dari jumlah ini, ada 31 kapal pesiar yang menjadi episenter bergerak penularan Covid-19, sehingga harus ada langkah penyelamatan bagi ABK Indonesia. Seperti juga para pekerja migran Indonesia lainnya, kerentanan yang dihadapi ABK tak hanya tertular virus Covid-19, tapi juga rentan terhadap stigma sebagai pembawa virus dan rentan kehilangan pekerjaan.

Realitas kerentanan berlipat ABK tersebut menunjukkan wajah muram pekerja Indonesia di sektor kelautan. Ternyata, pada 2020, kita tidak hanya masih memunggungi lautan, teluk, dan samudra, tapi juga masih menyaksikan praktik perbudakan para pekerja di laut. l

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024