Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berjudi dengan Pelonggaran

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah
Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah
Iklan

Pemerintah sebaiknya tidak serta-merta melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa data yang memadai. Jika kurva epidemiologi belum melandai, pelonggaran restriksi bisa memicu lebih banyak penularan virus corona. Ledakan wabah Covid-19 yang tak terkendali justru bisa memperlambat proses pemulihan ekonomi Indonesia kelak.

Rencana melonggarkan pembatasan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 4 Mei lalu. Presiden Joko Widodo kemudian mengutarakan rencana senada dalam rapat kabinet yang mengevaluasi pelaksanaan PSBB, pada 12 Mei.

Bisa ditebak, alasan utama pemerintah melonggarkan pembatasan adalah demi menggerakkan lagi ekonomi yang macet setelah wabah. Berbagai pembatasan memang menyebabkan semua perusahaan mengurangi aktivitas dan memperketat pengeluaran. Macetnya roda ekonomi melumpuhkan banyak sektor, dan orang pun kesulitan mencari nafkah. Pemutusan hubungan kerja tak terelakkan. Sampai awal Mei lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya ada 1,7 juta penganggur baru di Indonesia.

Niat pemerintah itu sah-sah saja. Tugas lembaga eksekutif adalah untuk memastikan hajat hidup orang banyak tetap selamat, salah satunya dengan menjaga roda perekonomian tetap bergulir. Publik pun sedikit-banyak sudah bersiap untuk berdamai dengan virus corona, seperti anjuran Presiden Jokowi. "The new normal" atau kondisi hidup baru setelah munculnya virus mematikan ini memang cepat atau lambat bakal terjadi.

Akan tetapi sungguh tidak bertanggung jawab jika pelonggaran dilakukan tanpa data yang lengkap dan akurat. Sebelum rencana pembukaan ekonomi diberlakukan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus melipatgandakan upaya pengujian massal sampai 10 ribu tes sehari seperti permintaan Presiden Jokowi. Hanya dengan cara itu, kita benar-benar punya gambaran memadai mengenai kurva penularan virus di negeri ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, klaim soal melandainya kurva penularan belum bisa diyakini. Pasalnya, jumlah mereka yang dites masih amat minim jika dibandingkan dengan populasi orang yang rawan tertular Covid-19. Sampai pekan lalu, Indonesia baru melakukan sekitar 100 ribu tes atau 0,39 tes setiap 1.000 orang. Bandingkan dengan Vietnam yang melakukan 2,68 tes per 1.000 orang, atau Singapura yang melakukan 30,02 tes per seribu penduduknya.

Selain itu, Gugus Tugas belum memiliki kurva epidemiologi yang bisa menggambarkan perkembangan penularan penyakit di masyarakat berdasarkan data dan metode analisis yang tepat. Kurva penularan yang selama ini disampaikan pemerintah merupakan kurva berdasarkan laporan hasil tes resmi saja. Kurva semacam itu tidak valid sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel.

Walhasil, menyetop pembatasan sosial berskala besar tanpa ketersediaan data pendukung adalah keputusan yang sungguh sembrono. Khalayak ramai pun bakal ragu untuk keluar dari rumah mereka jika dasar keputusan pemerintah tak bisa dipertanggungjawabkan. Alih-alih menyelamatkan hidup banyak orang, roda ekonomi bisa tersendat dan krisis lebih panjang bisa terjadi. l

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.