Berjudi dengan Pelonggaran

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah

Pemerintah sebaiknya tidak serta-merta melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa data yang memadai. Jika kurva epidemiologi belum melandai, pelonggaran restriksi bisa memicu lebih banyak penularan virus corona. Ledakan wabah Covid-19 yang tak terkendali justru bisa memperlambat proses pemulihan ekonomi Indonesia kelak.

Rencana melonggarkan pembatasan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 4 Mei lalu. Presiden Joko Widodo kemudian mengutarakan rencana senada dalam rapat kabinet yang mengevaluasi pelaksanaan PSBB, pada 12 Mei.

Bisa ditebak, alasan utama pemerintah melonggarkan pembatasan adalah demi menggerakkan lagi ekonomi yang macet setelah wabah. Berbagai pembatasan memang menyebabkan semua perusahaan mengurangi aktivitas dan memperketat pengeluaran. Macetnya roda ekonomi melumpuhkan banyak sektor, dan orang pun kesulitan mencari nafkah. Pemutusan hubungan kerja tak terelakkan. Sampai awal Mei lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya ada 1,7 juta penganggur baru di Indonesia.

Niat pemerintah itu sah-sah saja. Tugas lembaga eksekutif adalah untuk memastikan hajat hidup orang banyak tetap selamat, salah satunya dengan menjaga roda perekonomian tetap bergulir. Publik pun sedikit-banyak sudah bersiap untuk berdamai dengan virus corona, seperti anjuran Presiden Jokowi. "The new normal" atau kondisi hidup baru setelah munculnya virus mematikan ini memang cepat atau lambat bakal terjadi.

Akan tetapi sungguh tidak bertanggung jawab jika pelonggaran dilakukan tanpa data yang lengkap dan akurat. Sebelum rencana pembukaan ekonomi diberlakukan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus melipatgandakan upaya pengujian massal sampai 10 ribu tes sehari seperti permintaan Presiden Jokowi. Hanya dengan cara itu, kita benar-benar punya gambaran memadai mengenai kurva penularan virus di negeri ini.

Saat ini, klaim soal melandainya kurva penularan belum bisa diyakini. Pasalnya, jumlah mereka yang dites masih amat minim jika dibandingkan dengan populasi orang yang rawan tertular Covid-19. Sampai pekan lalu, Indonesia baru melakukan sekitar 100 ribu tes atau 0,39 tes setiap 1.000 orang. Bandingkan dengan Vietnam yang melakukan 2,68 tes per 1.000 orang, atau Singapura yang melakukan 30,02 tes per seribu penduduknya.

Selain itu, Gugus Tugas belum memiliki kurva epidemiologi yang bisa menggambarkan perkembangan penularan penyakit di masyarakat berdasarkan data dan metode analisis yang tepat. Kurva penularan yang selama ini disampaikan pemerintah merupakan kurva berdasarkan laporan hasil tes resmi saja. Kurva semacam itu tidak valid sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel.

Walhasil, menyetop pembatasan sosial berskala besar tanpa ketersediaan data pendukung adalah keputusan yang sungguh sembrono. Khalayak ramai pun bakal ragu untuk keluar dari rumah mereka jika dasar keputusan pemerintah tak bisa dipertanggungjawabkan. Alih-alih menyelamatkan hidup banyak orang, roda ekonomi bisa tersendat dan krisis lebih panjang bisa terjadi. l






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.