Waspada Tipu-tipu Pandemi

Oleh

Rapid test kit untuk skrining COVID-19 yang dipakai RS Hasan Sadikin Bandung, Rabu 25 Maret 2020. Alat uji cepat itu digunakan kepada 300-an karyawan di Ring 1. FOTO/Dok.RSHS

Selain membangkitkan kepahlawanan, krisis kerap memunculkan kisah para pencoleng. Berpura-pura mengulurkan tangan, mereka sebenarnya mengail untung di air keruh. Aparat penegak hukum harus tegas menghukum para bandit yang menipu kita di tengah masa sulit ini.

Pada awal April lalu, perusahaan produsen obat-obatan terkemuka Kimia Farma mendatangkan 300 ribu alat uji cepat (rapid test kit) dengan merek Biozek dari Belanda. Belakangan terungkap, alat uji itu bukan produk Eropa dan akurasinya pun diragukan. Perusahaan penjual alat ini diduga memalsukan keterangan serupa untuk memasarkan produknya di beberapa negara, termasuk Italia, Makedonia, dan Inggris.

Penelusuran konsorsium Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)Tempo tergabung di dalamnyamenunjukkan bagaimana pemalsuan ini terjadi. Sertifikat validasi Biozek yang diklaim produsennya, Inzek International Trading BV, ternyata persis sama dengan sertifikasi sebuah perusahaan Cina: Hangzhou AllTest Biotech Co Ltd. Padahal, di situs perusahaannya dan dalam rilis yang disebarkan ke media massa, Inzek mengklaim Biozek sebagai produk Belanda.

Tak hanya asal produknya dipalsukan, validitas alat tes ini juga tak seperti yang dijanjikan. Dua riset independen di Inggris dan Spanyol menemukan bahwa klaim akurasi di atas 90 persen dari alat uji ini ternyata tak terbukti.

Nasi sudah menjadi bubur. Selain mengadukan perkara ini ke polisi, Kimia Farma sebaiknya segera menarik alat uji cepat virus corona ini dari berbagai pusat pelayanan kesehatan dalam jejaringnya. Sampai pekan lalu, produk abal-abal ini sudah didistribusikan ke setidaknya 14 provinsi.

Dampak dari peredaran alat uji cepat Covid-19 yang tidak akurat sungguh berbahaya. Pasien yang mendapat hasil tes keliru bisa melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya sendiri dan lingkungannya. Mereka yang sebenarnya tertular virus corona tapi ditetapkan negatif bisa saja menyebarkan penyakitnya ke mana-mana.

Sebaliknya, mereka yang sebenarnya sehat tapi diklaim positif corona akan memenuhi bangsal-bangsal perawatan di rumah sakit yang sudah makin kewalahan. Belum lagi dampak psikologis yang harus mereka derita karena kadung divonis mengidap penyakit mematikan.

Sejumlah peristiwa dalam dua bulan terakhir sudah menunjukkan indikasi ketidaktepatan hasil uji cepat Covid-19 semacam itu. Di Sukabumi, Jawa Barat, hasil tes atas 300 polisi di Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri, yang semula positif corona, ternyata berbalik. Hasil uji usap (swab test) yang dilakukan belakangan menunjukkan hanya 82 polisi yang positif.

Di Bogor, Jawa Barat, kesalahan pendeteksian terjadi dalam uji cepat terhadap 51 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor pada 20 April lalu. Terakhir, di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Bangli, 443 warganya diisolasi setelah dinyatakan positif corona. Belakangan, hasil uji usap di kedua kluster itu menunjukkan hasil yang bertolak belakang.

Ke depan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan harus lebih teliti memeriksa kelayakan alat-alat kesehatan yang masuk negeri ini. Pengalaman Inggris bisa ditiru. Negara itu membatalkan pembelian 2 juta alat uji cepat Covid-19 asal Cina setelah menemukan ada masalah akurasi yang serius. Otoritas medis di Inggris rupanya meminta sejumlah ilmuwan dari Oxford University memeriksa alat kesehatan yang akan diimpor ke sana.

Sertifikasi alat kesehatan di kala krisis seperti sekarang mungkin terasa berlebihan. Namun tetap perlu standar kelayakan minimum agar keselamatan publik tidak menjadi korban. Jika tidak, publik akan kebingungan menentukan mana alat uji tes virus corona yang akurat dan mana yang tidak.

Keberadaan standar minimum itu kian mendesak karena sekarang makin banyak penyedia pelayanan kesehatan yang menawarkan fasilitas pengujian virus corona dengan harga bervariasi. Alat uji cepat yang digunakan pun sungguh beragam. Tanpa pengaturan dari otoritas medis, warga yang awam rawan tertipu tes abal-abal.

Mengambil keputusan yang tepat di kala keadaan demikian mendesak memang tidak mudah. Ketersediaan informasi yang valid menjadi kunci. Ketika sebuah kebijakan diambil secara terburu-buru tanpa data yang memadai, kesalahan amat mungkin terjadi. Karena itu, sekali lagi, transparansi menjadi sangat krusial. Tanpa itu, sulit menghasilkan kebijakan yang akuntabel. Peluang kita untuk selamat dari wabah Covid-19 ini pun bisa terus menyempit.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

29 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.