Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Gegabah Buka Transportasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah kapal penumpang milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta tujuan Pelabuhan Kaliadem - Kepulauan Seribu bersandar di Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta, Ahad, 10 Mei 2020. Pascakeputusan Menteri Perhubungan yang mengizinkan kembali moda transportasi beroperasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih memperketat akses pelayaran ke wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sejumlah kapal penumpang milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta tujuan Pelabuhan Kaliadem - Kepulauan Seribu bersandar di Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta, Ahad, 10 Mei 2020. Pascakeputusan Menteri Perhubungan yang mengizinkan kembali moda transportasi beroperasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih memperketat akses pelayaran ke wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

PEMERINTAH seharusnya menggunakan data epidemiologi yang valid sebelum mengizinkan moda transportasi darat beroperasi lagi. Kebijakan melonggarkan perjalanan dengan bus dan kereta api yang terburu-buru justru berpotensi memicu percepatan penyebaran kasus Covid-19.

Berpindahnya orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat memindahkan virus ke tempat yang baru. Membuka moda transportasi tanpa memastikan kurva penyebaran virus telah melandai sama dengan membiarkan virus corona merajalela. Akibatnya bisa fatal jika daerah tujuan orang yang melakukan perjalanan tidak memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Rumah sakit akan penuh dan para dokter kewalahan. Kematian massal penduduk yang didatangi bisa jadi tak terhindarkan.

Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pada Sabtu pekan lalu, Indonesia mencatat peningkatan kasus harian terbesar, yakni mencapai 533 pasien baru terinfeksi. Sedangkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga kemarin, 11 Mei, tercatat 14.265 orang. Sebanyak 2.881 orang dinyatakan sembuh dan 991 meninggal. Angka itu tergolong konservatif: dengan uji usap yang masih terbatas, para epidemiolog menduga angka sesungguhnya jauh di atas itu.

Indonesia belum termasuk negara yang mampu memerangi virus corona. Pemerintah seharusnya meninjau ulang keputusannya. Tak sekadar mencederai hati mereka yang sudah berdisiplin diam di rumah, keputusan Menteri Perhubungan itu juga menambah berat beban tenaga kesehatan yang berada di benteng terakhir penanganan pagebluk.

Secara formal, tujuan Menteri Perhubungan melonggarkan transportasi darat adalah mendukung kerja pemerintah ataupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan logistik penanganan wabah ini secara nasional. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020, kebijakan ini dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Perhubungan memang menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang ingin bepergian. Di antaranya, penumpang alat transportasi harus membawa surat tugas yang memastikan urgensi kepergian. Surat edaran pemerintah juga mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan transportasi darat selama masa pelarangan mudik.

Masalahnya, pengawasan di lapangan selama ini cenderung kedodoran. Sebagai contoh, demi menerobos larangan mudik, orang-orang menggunakan berbagai cara. Dari menggunakan travel ilegal hingga menyelundupkan diri di atas truk barang. Meski dibatasi, pada kenyataannya kini ada 300 bus yang disiagakan per harinya di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Di Stasiun Gambir, ada enam jadwal pemberangkatan kereta atau sekitar 24 gerbong per hari.

Sepatutnya aparat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, mendengarkan epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat sebelum memutuskan kebijakan perihal wabah. Pertimbangan ekonomi bukan tak boleh dipakai. Tapi hendaknya disadari bahwa ekonomi sulit bangkit jika pandemi tak berhasil kita kelola penyebarannya.

Berdamai dengan pandemi-tekad yang belum lama ini disampaikan Jokowi-hendaknya tidak dipahami sebagai sikap tak peduli dengan penularan virus. Roda ekonomi memang harus segera berputar. Tapi hal itu tidak boleh terjadi bersamaan dengan penyebaran massal virus corona dan jatuhnya korban lebih banyak lagi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.