Jangan Tergesa-gesa Proyek Sawah

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Seorang petani membawa gabah dengan sepeda motor di kawasan persawahan yang mengering di Cibarusah, Jawa Barat, 28 Juli 2015. Petani menyatakan hanya bisa memanen satu ton per hektar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

PEMERINTAH mesti mengkaji ulang rencana membuka sawah baru guna mengatasi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Memaksakan diri membangun proyek besar-yang sebelumnya pernah gagal-tanpa perencanaan matang hanya akan berujung kegagalan.

Indikasi grasah-grusuh soal proyek ini sudah terlihat dari proses munculnya ke publik. Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas, secara tiba-tiba memerintahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membuka sawah baru guna mengantisipasi krisis pangan. Argumentasi yang dikemukakan masuk akal, yaitu prediksi Badan Pangan dan Pertanian PBB ihwal adanya potensi krisis pangan global pada April dan Mei akibat terhambatnya rantai pasok pangan di dunia.

Ide besar Jokowi disambar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang langsung menyodorkan lahan gambut di Kalimantan Tengah dengan luas lebih dari 900 ribu hektare. Sampai di sini, terlihat sekali tidak ada sebuah kajian yang komprehensif tentang proyek ini.

Pemerintah seolah-olah melupakan kegagalan proyek mercusuar pembangunan sawah satu juta hektare di Kalimantan Tengah yang pernah digagas Presiden Soeharto pada 1995. Hasilnya: proyek berantakan, target swasembada beras ambyar, dan dampak kerusakan lingkungan tersisa sampai sekarang.

Mencetak sawah dalam jumlah besar merupakan proyek raksasa. Butuh perencanaan matang di segala lini, dari pembukaan lahan, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, penyediaan pupuk, hingga penyediaan tenaga penggarap. Kalau satu hektare sawah membutuhkan 15 penggarap, 900 ribu hektare lahan memerlukan 13,5 juta penggarap. Ini jumlah orang yang sulit dipenuhi di daerah tersebut. Belum lagi soal kebutuhan air yang besar di area gambut yang sangat mudah terbakar. Ketidakpahaman tentang ekosistem gambut hanya akan menimbulkan bencana ekologis.

Memerintahkan Kementerian BUMN untuk ikut dalam proyek ini juga harus dikaji lebih jauh lagi. Kegagalan program pencetakan sawah 100 ribu hektare di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 2012, yang berakhir di pengadilan, seharusnya menjadi pelajaran. Dari target fantastis tersebut, hanya terwujud 0,1 persen atau 100 hektare. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyalahgunaan dana dalam proyek yang digarap Kementerian BUMN itu. Diduga ada proyek fiktif pencetakan sawah senilai Rp 252 miliar hasil patungan berbagai BUMN dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Ketimbang mencetak sawah baru di lahan gambut, lebih baik pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian yang terbengkalai. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan perkebunan, disatukan dengan tanaman pangan lainnya. Cara ini jauh lebih realistis untuk mengatasi ancaman krisis pangan.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

29 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.